Henderina Malo Ajarkan Kasih dan Pengampunan, Korban dan Tersangka Saling Memaafkan

Baca Juga:

• Sinergi Penegakan Hukum : Kapolres Asahan Jalin Silaturahmi, Perkuat Kerja Sama dengan Kejari Asahan
• Temu Kenal Kajari Baru Paluta, Kapolres Tapsel Dorong Soliditas Forkopimda Demi Masyarakat
• PLN UPP SBU 4 Dan Kejari Toba Perkuat Sinergi Melalui Penandatanganan PKS Bantuan Hukum

Jakarta-Penegakan hukum humanis Kejaksaan Negeri Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dibawah kepemimpinan Henderina Malo, SH. MH patut diapresiasi. Henderina Malo sebagai Kepala Kejaksaan Negeri mampu mengimplementasikan Hukum Cinta Kasih dalam penanganan perkara pidana ringan.

Hukum Cinta Kasih, melayani, belas kasih dan membantu orang lain, pedoman hidup yang diimani Henderina Malo menjadi panggilan hati nurani jaksa perempuan cantik ini dalam kesehariannya baik di keluarga, pekerjaan maupun pergaulan sosialnya.

Bahkan Hukum Cinta Kasih diimplementasikan Henderina Malo dalam menangani perkara pidana ringan di Kejaksaan Negeri Sikka. Dia mengajarkan Kasih dan Pengampunan bagi pihak yang berperkara, saling memaafkan, sehingga permasalahan hukum yang ada memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Henderina Malo mampu mengimplementasikan penegakan hukum Kejaksaan lewat penerapan Keadilan Restoratif, yang ternyata tersirat dalam Hukum Cinta Kasih yang diimaninya. Kejari Sikka menghentikan perkara pidana ringan dan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Restorative Justice.

Terbaru, Henderina Malo sebagai Kajari Sikka, tergerak hatinya kala mendapati pelimpahan penanganan perkara pidana ringan, tindak pidana penganiayaan atas 3 (tiga) orang tersangka warga Desa Woda Mude, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka.

Ketiga tersangka ini, yakni, tersangka Aloysius Reku alias Alo, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Tersangka Margaretha Pela alias Mareta, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dan tersangka Martha Mbu alias Martha, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Berawal dari persoalan sepele dalam bertegur sapa dan berkomunikasi diantara para tersangka ini. Masing-masing tersulut emosi dan spontan melakukan penganiayaan. Ada yang menjadi pelaku dan juga ketiga tersangka turut menjadi korban atas peristiwa yang ada.

Henderina Malo menjadi juru damai terhadap para tersangka dan korban, menganjurkan persoalan hukum yang tengah mereka hadapi dapat diselesaikan dengan saling memaafkan, memberi pengampunan dan memberi kesempatan kepada tersangka untuk bertobat dan memperbaiki perilaku dalam kesehariannya.

"Kita juga harus mengasihi teman, keluarga, orang asing, bahkan musuh kita. Tuhan tidak pernah membatasi siapa yang Dia kasihi, begitu pun seharusnya dengan kita. Karena dengan saling mengasihi dan mencintai, hidup kita akan penuh kebahagiaan. Untuk itu, bagilah kasih yang kita miliki dengan orang lain untuk menunjukkan kepedulian kita," pesan Henderina Malo dalam proses mediasi antara korban dengan para tersangka.

Usai tercapainya kata damai diantara mereka, Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Henderina Malo mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Zet Tadung Allo.

Setelah mempelajari berkas tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Zet Tadung Allo, SH. MH. sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Prof. Dr. Asep Nana Mulyana.

Saat gelar perkara, Kamis 20 Maret 2025, JAM-Pidum Asep Nana Mulyana mengapresiasi Kajari Sikka, Kasi Pidum serta jaksa fasilitator yang telah berupaya menjadi fasilitator untuk mendamaikan dan menyelesaikan perkara tersebut dengan mediasi penal antara korban dengan tersangka serta melibatkan tokoh masyarakat setempat sehingga terwujudnya Keadilan Restoratif.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sikka untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sinergi Penegakan Hukum : Kapolres Asahan Jalin Silaturahmi, Perkuat Kerja Sama dengan Kejari Asahan

Temu Kenal Kajari Baru Paluta, Kapolres Tapsel Dorong Soliditas Forkopimda Demi Masyarakat

PLN UPP SBU 4 Dan Kejari Toba Perkuat Sinergi Melalui Penandatanganan PKS Bantuan Hukum

Bupati Langkat dan Kajari Audiensi dengan Kajati Sumut, Perkuat Sinergitas Pengawalan Pembangunan

Massa Geruduk Kejari dan PN Kisaran, Desak Keadilan di Kasus Pengedar 3.000 Butir Ekstasi

Kajari Aceh Besar Pulihkan Kerugian Negara Hampir Rp1 Miliar dari Dua Kasus Korupsi