Kejari Labuhanbatu Paparkan Perkembangan Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Pramuka

sumut24.co -Labuhanbatu, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan dugaan kasus tindak pidana korupsi dana hibah Pramuka tahun anggaran 2022, 2023 hingga 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selasa (07/04/2026)

Baca Juga:

• Anggaran Melonjak 7 Kali Lipat Jadi Rp 3,7 Miliar, Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Lingkungan di Dinkes Asahan Memanas
• Kasus Video Profil Desa Di Kabupaten Karo Membongkar Tabir Disparitas Hukum, Boin Silalahi & Rekan Ajukan PK Tuntut Keadilan Setara bagi Amry Pelawi
• Dua Tahun Kantongi Hibah Rp1,5 Miliar! KORMI Asahan Diduga Kerja Sepintas, SPJ Akan Dilaporkan ke Kejari

Konferensi pers dipimpin langsung Oleh Pelaksana Harian (PLH) Kejari Deby Rinaldi didampingi oleh Kasi Intel Dan Kasi Pidsus di Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

Dalam keterangan resminya, pihak Kejaksaan mengungkapkan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan secara intensif.

"Proses penyidikan telah dimulai sejak tanggal 2 Januari 2026 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/L.2.18/Fd.2/01/2026 tanggal 2 Januari 2026. Kemudian sampai dengan tanggal 1 April 2026,"katanya.

Pemeriksaan telah berlangsung selama 45 (empat puluh lima) hari kerja secara efektif dengan memperhitungkan hari libur nasional dan tanggal merah kalender.

Dalam kurun waktu tersebut, penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap 85 (delapan puluh lima) orang saksi yang terdiri dari vendor, peserta, dari pihak pemerintah daerah, dan pengurus kwarcab pramuka, dimana sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang saksi telah hadir dan memberikan keterangan.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik, terdapat potensi kerugian keuangan negara yang diperkirakan lebih kurang Rp. 1 miliar rupiah.

Namun untuk perhitungan real nya Pihak Kejari Labuhanbatu akan berkoordinasi dengan Lembaga yang berwenang untuk menentukan dan menghitung kerugian keuangan negara sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

"Koordinasi tersebut kami lakukan secara paralel bersamaan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti untuk membuat terang terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara ini,"ujarnya.

Disampaikan Deby, bahwa dalam penanganan perkara ini pihaknya lakukan secara profesional, berintegritas dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan arahan Bapak Jaksa Agung.

Sembari menyikapi adanya beberapa pemberitaan yang kami anggap sebagai bentuk dukungan terhadap kami dalam penanganan perkara ini.

"Dapat kami jelaskan bahwa kami terus bekerja secara cermat dan teliti karena menyikapi dinamika penegakan hukum yang ada pada saat ini mewajibkan kami untuk lebih objektif dan berhati-hati dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi,"jelasnya.

Untuk selanjutnya, Kejari Labuhanbatu akan menyampaikan update rilis penanganan perkara ini dalam kesempatan berikutnya.

"Besar harapan kami, Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu terus mendukung kinerja kami Kejaksaan Negeri Labuhanbatu khususnya dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Demikian kami sampaikan dan terimakasih,"tutupnya. ( Jok)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Anggaran Melonjak 7 Kali Lipat Jadi Rp 3,7 Miliar, Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Lingkungan di Dinkes Asahan Memanas

Kasus Video Profil Desa Di Kabupaten Karo Membongkar Tabir Disparitas Hukum, Boin Silalahi & Rekan Ajukan PK Tuntut Keadilan Setara bagi Amry Pelawi

Dua Tahun Kantongi Hibah Rp1,5 Miliar! KORMI Asahan Diduga Kerja Sepintas, SPJ Akan Dilaporkan ke Kejari

Tuntutan Ringan Kasus Korupsi Aset PTPN II Senilai 263 Miliar: Tanda Tanya Besar di Balik Langkah Penegak Hukum

Kajari Aceh Besar Pulihkan Kerugian Negara Hampir Rp1 Miliar dari Dua Kasus Korupsi

Tegakkan Hukum, Kejari Asahan Eksekusi Terpidana Penipuan dan Penggelapan Tanah yang Berlarut-larut Sejak 2013