KUPA-PPAS Disepakati, Bupati Saipullah Instruksikan OPD Kawal Perubahan APBD 2026

Madina | Sumut24.co

Baca Juga:

• DPRD Bersama Pemerintah Pakpak Bharat Sepakat Sahkan Perubaha APBD TA 2026
• Perubahan APBD Medan 2026 untuk Percepat Kesejahteraan Warga, Pendapatan dan Belanja Daerah Meningkat
• Rusydi Nasution Soroti Struktur APBD Padangsidimpuan 2026: Jangan Sekadar Efisiensi, Harus Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bersama DPRD Kabupaten Mandailing Natal menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Madina, Senin (21/9/2026).

Penandatanganan KUPA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Madina Tahun Anggaran 2026.

Bupati Madina Saipullah Nasution mengatakan, dokumen KUPA-PPAS menjadi instrumen untuk memastikan kebijakan penganggaran daerah tetap sejalan dengan arah perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, perubahan APBD diperlukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang muncul selama pelaksanaan APBD 2026. Penyesuaian tersebut mencakup kondisi fiskal daerah maupun kebutuhan pembangunan yang berkembang di tengah tahun anggaran.

"Seluruh kebijakan disusun dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan fiskal daerah sekaligus diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Saipullah seusai penandatanganan.

Saipullah berharap kesepakatan KUPA-PPAS tidak berhenti sebatas dokumen administratif. Menurut dia, substansi yang telah disepakati pemerintah daerah dan DPRD harus menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026.

Bupati juga menilai kesepahaman antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

"Kami berharap, kondisi ini juga terus menjadi salah satu modal utama membangun Madina yang lebih baik ke depan," katanya.

Setelah kesepakatan tersebut, proses penyusunan Perubahan APBD 2026 akan dilanjutkan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.

Bupati Saipullah selanjutnya meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madina segera menindaklanjuti substansi yang telah dituangkan dalam dokumen KUPA-PPAS.

Ia menekankan agar setiap program dan kegiatan yang nantinya masuk dalam Perubahan APBD benar-benar dilaksanakan sesuai target serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Setiap program kegiatan yang nantinya tertuang dalam perubahan APBD harus dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan," tegas Saipullah.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPRD Bersama Pemerintah Pakpak Bharat Sepakat Sahkan Perubaha APBD TA 2026

Perubahan APBD Medan 2026 untuk Percepat Kesejahteraan Warga, Pendapatan dan Belanja Daerah Meningkat

Rusydi Nasution Soroti Struktur APBD Padangsidimpuan 2026: Jangan Sekadar Efisiensi, Harus Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

Sutrisno Pangaribuan Minta Bobby-Surya Hentikan Rencana Berkantor di Nias: Hanya Pencitraan dan Berpotensi Boros APBD

DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025