Sutrisno Pangaribuan Minta Bobby-Surya Hentikan Rencana Berkantor di Nias: Hanya Pencitraan dan Berpotensi Boros APBD

MEDAN– Presidium Kongres Rakyat Nasional (KorNas) sekaligus Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) dan Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo), Sutrisno Pangaribuan, mengkritik keras rencana Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya berkantor di Pulau Nias selama tiga bulan.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Jumat (31/7), Sutrisno menilai kebijakan tersebut tidak memiliki urgensi dan lebih bernuansa pencitraan politik dibanding kebutuhan pemerintahan.
Menurutnya, tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan gubernur dan wakil gubernur memindahkan aktivitas pemerintahan ke Nias. Ia menegaskan kewenangan gubernur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pengelolaan pemerintahan harus berpedoman pada aturan, bukan pendekatan simbolik.
"Blusukan gaya lama sudah tidak relevan. Gubernur seharusnya mengoptimalkan perangkat daerah yang sudah ada, termasuk UPT dan Cabang Dinas di wilayah, tanpa harus memindahkan kantor," ujar Sutrisno.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran 2026 harus mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang APBD dan Pergub Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD.
Sutrisno meminta DPRD Sumatera Utara melakukan pengawasan ketat agar program berkantor di Nias tidak dijadikan alasan melakukan pergeseran anggaran.
Selain itu, ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perjalanan dinas rombongan gubernur beserta pimpinan OPD, direksi BUMD, ajudan, pengawal, hingga kebutuhan transportasi dan akomodasi akan membebani keuangan daerah.
"Kalau seluruh biaya menggunakan APBD, maka itu merupakan pemborosan dan harus dihentikan," tegasnya.
Sutrisno berpendapat persoalan infrastruktur di Nias tidak harus diselesaikan dengan memindahkan aktivitas kantor gubernur. Ia menyarankan Pemprov Sumut memanfaatkan laporan dari UPT, cabang dinas, serta membangun sistem aspirasi digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan kerusakan jalan, jembatan, irigasi, maupun fasilitas pendidikan secara langsung.
Sebagai perbandingan, ia mencontohkan pendekatan partisipatif yang menurutnya diterapkan Gubernur Maluku Utara, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipetakan tanpa harus berkantor di daerah tertentu.
Lebih jauh, ia menilai kedatangan gubernur dan rombongan justru berpotensi mengganggu aktivitas kepala daerah di Nias karena harus mendampingi seluruh agenda gubernur.
Sutrisno menegaskan bahwa penyelesaian persoalan di Nias seharusnya diawali dengan pemetaan masalah, kajian akademik, forum diskusi kelompok (FGD), penyusunan strategi, pelaksanaan program, serta evaluasi yang terukur.
"Gubernur yang berhasil bukan karena berpindah-pindah kantor, tetapi karena mampu menggerakkan seluruh perangkatnya dan melibatkan masyarakat secara partisipatif," katanya.
Ia pun meminta Bobby Nasution menghentikan rencana berkantor di Nias apabila menggunakan anggaran daerah, kecuali seluruh pembiayaannya ditanggung secara pribadi.rel

Baca Juga:

• APBD Madina 2026 Disepakati, Bupati Saipullah: Kejar Manfaat Pembangunan, Bukan Cuma Serapan
• KUPA-PPAS Disepakati, Bupati Saipullah Instruksikan OPD Kawal Perubahan APBD 2026
• DPRD Bersama Pemerintah Pakpak Bharat Sepakat Sahkan Perubaha APBD TA 2026

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

APBD Madina 2026 Disepakati, Bupati Saipullah: Kejar Manfaat Pembangunan, Bukan Cuma Serapan

KUPA-PPAS Disepakati, Bupati Saipullah Instruksikan OPD Kawal Perubahan APBD 2026

DPRD Bersama Pemerintah Pakpak Bharat Sepakat Sahkan Perubaha APBD TA 2026

Perubahan APBD Medan 2026 untuk Percepat Kesejahteraan Warga, Pendapatan dan Belanja Daerah Meningkat

Rusydi Nasution Soroti Struktur APBD Padangsidimpuan 2026: Jangan Sekadar Efisiensi, Harus Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027