Rusydi Nasution Soroti Struktur APBD Padangsidimpuan 2026: Jangan Sekadar Efisiensi, Harus Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027
• Sutrisno Pangaribuan Minta Bobby-Surya Hentikan Rencana Berkantor di Nias: Hanya Pencitraan dan Berpotensi Boros APBD
• DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pembahasan KUA-PPAS dan Perubahan APBD (PAPBD) Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2026 dinilai tidak semestinya hanya diarahkan untuk menyesuaikan anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

Lebih dari sekadar memangkas atau menggeser anggaran, pembahasan PAPBD 2026 dinilai perlu menjadi momentum untuk membenahi struktur keuangan daerah agar APBD semakin produktif, mandiri, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Salah satu pimpinan DPRD Padangsidimpuan, Rusydi Nasution, menyoroti komposisi pendapatan dan belanja daerah dalam rancangan APBD 2026. Menurutnya, struktur tersebut masih menunjukkan adanya tantangan serius yang harus dijawab melalui kebijakan fiskal yang lebih terarah.

Berdasarkan data yang disampaikannya, total pendapatan Kota Padangsidimpuan pada 2026 berada di kisaran Rp746,33 miliar. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp124,17 miliar atau 16,6 persen.

Sementara itu, pendapatan dari transfer masih menjadi sumber utama keuangan daerah. Salah satunya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang nilainya mencapai sekitar Rp486,55 miliar.

Kondisi tersebut, kata Rusydi, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Padangsidimpuan masih perlu diperkuat.

"Struktur seperti ini perlu dievaluasi agar APBD tidak terlalu berat pada belanja rutin, tetapi lebih mampu menjadi mesin pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah," ungkap Rusydi.

Tidak hanya dari sisi pendapatan, Rusydi juga menyoroti komposisi belanja daerah. Dari total anggaran yang tersedia, belanja operasi mencapai sekitar Rp663,55 miliar atau 86,9 persen.

Sebaliknya, belanja modal hanya berada di kisaran Rp27,52 miliar atau 3,6 persen.

Menurut Rusydi, komposisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama karena besarnya belanja rutin berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang.

Sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Padangsidimpuan, ia menegaskan bahwa pembahasan PAPBD 2026 seharusnya tidak berhenti pada persoalan pergeseran anggaran dari satu pos ke pos lainnya.

PAPBD, lanjutnya, harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperbaiki struktur fiskal daerah secara bertahap.

Rusydi menyebut setidaknya ada tiga agenda utama yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan APBD Kota Padangsidimpuan.

1. Perkuat Pendapatan Asli Daerah

Pertama adalah meningkatkan PAD. Pemerintah daerah dinilai perlu mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset serta potensi ekonomi lokal.

Optimalisasi tersebut, menurut Rusydi, harus dilakukan dengan dukungan data yang akurat, pemanfaatan teknologi, serta pengawasan yang lebih kuat.

Dengan demikian, peningkatan PAD tidak hanya mengandalkan penambahan jenis pungutan, tetapi juga memperbaiki sistem pengelolaan dan kepatuhan wajib pajak maupun wajib retribusi.

Langkah tersebut penting agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.

2. Arahkan Belanja ke Sektor Produktif

Agenda kedua adalah meningkatkan kualitas belanja daerah.

Belanja operasi yang dinilai kurang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat perlu dievaluasi. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu memperluas ruang fiskal untuk belanja modal dan program yang dapat mendorong aktivitas ekonomi.

Beberapa sektor yang dinilai strategis antara lain pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan UMKM, serta sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, APBD tidak hanya habis untuk membiayai kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi daerah.

3. APBD Harus Berbasis Hasil

Agenda ketiga adalah memastikan setiap rupiah anggaran memiliki target dan hasil yang jelas.

Rusydi menilai setiap program pemerintah harus mampu menjawab sedikitnya tiga pertanyaan mendasar: apa manfaat program tersebut, siapa yang menerima manfaat, dan hasil apa yang dapat diukur?

Program yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat harus dievaluasi. Sebaliknya, kegiatan yang terbukti efektif dan memberikan manfaat luas perlu mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

Pendekatan berbasis hasil tersebut dinilai penting agar pembahasan APBD tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Rusydi menegaskan, tantangan fiskal Padangsidimpuan tidak cukup dijawab hanya dengan melakukan efisiensi anggaran.

Menurutnya, efisiensi memang diperlukan untuk memastikan setiap belanja dilakukan secara tepat dan tidak boros. Namun, efisiensi harus berjalan beriringan dengan transformasi struktur APBD.

"Padangsidimpuan tidak cukup hanya melakukan efisiensi anggaran. Kota ini membutuhkan transformasi fiskal, dari APBD yang dominan membiayai rutinitas menuju APBD yang lebih produktif, mandiri dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Karena itu, pembahasan PAPBD 2026 dinilai menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota dan DPRD Padangsidimpuan untuk menyusun arah kebijakan fiskal yang lebih sehat.

Pertanyaan utama dalam pembahasan PAPBD, kata Rusydi, bukan semata-mata mengenai berapa besar anggaran yang harus dipangkas.

Lebih jauh, yang harus dijawab adalah struktur APBD seperti apa yang perlu dibangun agar Padangsidimpuan memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat, pembangunan yang lebih produktif, serta manfaat anggaran yang semakin nyata bagi masyarakat.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

Sutrisno Pangaribuan Minta Bobby-Surya Hentikan Rencana Berkantor di Nias: Hanya Pencitraan dan Berpotensi Boros APBD

DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025

APBD 2025 Disahkan, Bupati Putra Mahkota: Padang Lawas Siap Melaju Jadi Daerah Maju di Sumut

APBD Kota Padangsidimpuan Belum Menjadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi, Saatnya Transformasi Fiskal

Kinerja APBN di Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan 31 Maret 2026