Pengadaan Ribuan Kaos Jambore Posyandu Asahan Diduga Bermasalah, Disebut-sebut Terkait Orang Dalam Pejabat

sumut24.co -ASAHAN, Pengadaan ribuan kaos peserta Jambore Kader Posyandu di Kabupaten Asahan selama dua tahun terakhir menuai sorotan. Pasalnya, proses pengadaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini diduga kuat melibatkan pihak yang disebut-sebut sebagai "orang dalam" pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Dugaan ini memunculkan kekhawatiran adanya praktik ketidakberesan, termasuk potensi mark-up harga maupun penurunan kualitas barang.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Hibah Aset Imigrasi, Wujud Sinergi Pusat–Daerah yang Semakin Kokoh
• Bupati Asahan Dukung Penuh DESK Investasi 2026, Buka Peluang Investasi Lebih Luas untuk Kesejahteraan Masyarakat
• Jambore Posyandu Asahan Rp1,2 Miliar Cuma Sehari? Diduga Mark-up dan Anggaran Ganda, Dinkes Panen Untung

Pengadaan tersebut mencakup dua gelaran besar : Jambore Kader Posyandu ke-XII tahun 2025 yang berlangsung di Lapangan Bola PTPN IV Regional I Kebun Sei Dadap pada 18 Juli 2025, serta Jambore Kader Posyandu ke-XIII tahun 2026 yang digelar di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran pada 13 September 2026.

Kegiatan yang diikuti ribuan kader posyandu ini menuntut kejelasan terkait proses pemilihan penyedia serta nilai anggaran yang digelontorkan, yang hingga kini belum sepenuhnya terbuka bagi publik.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, tercatat sekitar 970 unit Posyandu yang tersebar di 25 kecamatan dengan rata-rata lima orang kader per posyandu. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 4.850 orang kader yang tercatat aktif. Namun, rincian pos anggaran pengadaan kaos untuk kegiatan ini belum pernah dipublikasikan secara transparan, sehingga masyarakat sulit menelusuri apakah harga yang dibayarkan sudah wajar atau justru mengandung unsur pembengkakan biaya.

Sorotan ini kian mengemuka karena pengadaan barang-barang atribut serupa, mulai dari pakaian seragam, batik, kaos, tas, hingga suvenir untuk kegiatan massal—selama ini dikenal sebagai salah satu sektor yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan anggaran. Tanpa informasi yang terbuka dan dapat diverifikasi, wajar jika masyarakat mempertanyakan apakah dana yang digunakan benar-benar dialokasikan sesuai kebutuhan dan harga pasar yang wajar.

Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Asahan, Doly Dien Simbolon, menegaskan bahwa transparansi anggaran adalah hak publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dokumen anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya, wajib dapat diakses secara terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

"Keterbukaan informasi publik adalah kunci pencegahan korupsi. Selama dokumen anggaran dianggap sebagai sesuatu yang tertutup atau rahasia internal, ruang gerak penyalahgunaan wewenang akan tetap terbuka lebar. Dokumen APBD bukanlah milik pejabat, melainkan milik rakyat yang berhak diketahui secara jelas dan akurat," ungkap Doly, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan ini juga menjadi catatan penting, mengingat Kabupaten Asahan baru saja meraih predikat kategori Istimewa dengan nilai 97,30 dalam Penilaian Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Predikat tersebut tentu saja harus dipertahankan dengan konsistensi keterbukaan di setiap lini pengelolaan keuangan daerah.

"Pertanyaannya kini, mampukah Pemkab Asahan mempertahankan predikat istimewa itu jika masih ada sektor yang tertutup dan sulit diakses informasinya? Ini menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan nyata bagi jajaran pimpinan daerah setempat," tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, upaya meminta keterangan kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan belum mendapatkan tanggapan. Sementara itu, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Asahan, Sri Lusi Masdiany, saat dikonfirmasi menyatakan sedang berada di luar kantor dan berjanji akan menelusuri data terkait, namun hingga saat ini belum ada kejelasan yang disampaikan kepada publik.

Masyarakat berharap dugaan yang mengemuka ini segera diklarifikasi dan ditelusuri secara menyeluruh. Jika benar ada indikasi ketidakberesan, pihak berwenang diharapkan menindaklanjuti tanpa pandang bulu, demi menjaga kepercayaan publik sekaligus mempertahankan integritas pengelolaan keuangan daerah yang telah diraih. (tec)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Terima Hibah Aset Imigrasi, Wujud Sinergi Pusat–Daerah yang Semakin Kokoh

Bupati Asahan Dukung Penuh DESK Investasi 2026, Buka Peluang Investasi Lebih Luas untuk Kesejahteraan Masyarakat

Jambore Posyandu Asahan Rp1,2 Miliar Cuma Sehari? Diduga Mark-up dan Anggaran Ganda, Dinkes Panen Untung

Ketua Pembina Posyandu Sumut Melaksanakan Raker Bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Se Kabupaten /Kota

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pisah Sambut Dandim 0208/Asahan

Bupati Asahan Lepas Tim Sepak Bola Disdik, Bawa Semangat Sportivitas dan Jaga Nama Baik Daerah