MEWASPADAI POCONG ORDE BARU

Baca Juga:

• ‎Satrol Kodaeral I Mengabdikan Dua Wajah Pengabdian, Ada Bahagia Bercampur Haru
• Rektor UNIMED Kukuhkan Mahasiswa Baru Angkatan 2026 Dalam PKKMB Tahun Akademik 2026/2027
• Ny Nia Jon Firman Pandu Hadiri Kegiatan MPLS Ramah di SDN 10 Koto Baru

Oleh: Sahat Simatupang (Aktivis 98)

Polemik dugaan penyadapan yang menyeret nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak lainnya tidak boleh dilihat semata-mata sebagai persoalan pelanggaran hukum atau dugaan pengkhianatan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ada persoalan yang jauh lebih besar dan mendasar di balik peristiwa tersebut, yakni masa depan reformasi sektor keamanan dan supremasi sipil di Indonesia.

Kita tentu sepakat bahwa apabila benar terjadi penyadapan terhadap komunikasi Presiden tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang sah, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang harus diusut secara transparan dan profesional. Namun, publik juga perlu berhati-hati agar kasus ini tidak dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi kelembagaan yang justru membalikkan arah reformasi 1998.

Jangan sampai polemik ini menjadi pintu masuk bagi penggabungan kembali Polri dan TNI ke dalam satu rumpun pertahanan dan keamanan (Hankam), sebagaimana praktik pada masa Orde Baru.

Selama 32 tahun kekuasaan Presiden Soeharto, TNI dan Polri yang ketika itu berada dalam satu institusi ABRI menjalankan fungsi yang berbeda, tetapi berada dalam struktur kekuasaan yang sama. Situasi tersebut menjadi salah satu persoalan mendasar yang dikoreksi melalui Reformasi 1998.

Pemisahan Polri dari ABRI bukanlah keputusan tanpa alasan. Reformasi menghendaki agar fungsi pertahanan negara dijalankan TNI, sedangkan fungsi keamanan dalam negeri dan penegakan hukum dijalankan Polri. Pemisahan itu merupakan bagian penting dari upaya membangun negara demokratis yang menghormati supremasi sipil dan supremasi hukum.

Parcok dan Reboisasi Kekuasaan

Kita tidak bisa menutup mata bahwa selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, personel Polri memperoleh ruang yang cukup luas untuk menduduki berbagai jabatan strategis di luar institusi kepolisian, termasuk di kementerian dan lembaga pemerintahan.

Fenomena tersebut kemudian memunculkan istilah "Partai Cokelat" atau "Parcok" di tengah masyarakat. Istilah ini menjadi gambaran kritik terhadap dugaan meluasnya pengaruh politik institusi kepolisian.

Kondisi itu tentu menimbulkan pertanyaan tentang batas profesionalisme aparat penegak hukum dengan kepentingan politik kekuasaan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan muncul kecemburuan dari kelompok sipil maupun unsur militer.

Kini, dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo, muncul kesan bahwa ruang personel Polri di sejumlah jabatan strategis mulai menyempit. Sebaliknya, personel berlatar belakang militer semakin terlihat mengisi berbagai posisi di kementerian, lembaga, hingga badan usaha milik negara (BUMN).

Jika sebelumnya publik mengenal istilah Parcok, kini muncul istilah "reboisasi" atau "penghijauan", sebagai sindiran atas semakin terlihatnya dominasi personel berbaju hijau dalam sejumlah posisi strategis.

Apakah ini sekadar penataan organisasi dan kebutuhan profesionalisme, atau justru sedang berlangsung pergeseran pengaruh kekuasaan dari kelompok cokelat ke kelompok hijau?

Pertanyaan ini patut dijawab secara terbuka. Negara tidak boleh dikelola berdasarkan persaingan antarkelompok bersenjata, melainkan berdasarkan konstitusi, kompetensi, dan kepentingan rakyat.

Jangan Terburu-buru Memvonis Pengkhianatan

Dalam kasus dugaan penyadapan yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak, publik tampaknya sudah terlalu cepat menjatuhkan vonis politik.

Bahkan, muncul penyamaan peristiwa tersebut dengan pengkhianatan negara sebagaimana tragedi Gerakan 30 September 1965 yang kemudian dikenal dengan istilah G30S/PKI.

Saya tidak sependapat dengan penyamaan tersebut.

Jika penyadapan benar dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tentu tindakan itu merupakan pelanggaran serius dan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan. Tetapi, menyamakannya dengan gerakan makar atau pengkhianatan negara berskala besar merupakan kesimpulan yang terlalu jauh sebelum fakta hukum dibuka secara terang benderang.

Publik bahkan belum mengetahui secara utuh apa isi komunikasi Presiden Prabowo dengan pihak yang diduga menjadi lawan bicaranya, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum.

Karena itu, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan tekanan opini dan pertarungan politik.

Saya justru melihat persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari pertarungan pengaruh dan perebutan ruang kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang selama ini berada di sekitar lingkaran pemerintahan.

Selama satu dekade pemerintahan Jokowi, pengaruh Polri di berbagai sektor pemerintahan berkembang cukup luas. Kini, muncul kesan adanya perubahan arah dengan semakin besarnya peran personel militer dalam berbagai institusi negara.

Jangan sampai kasus penyadapan menjadi pembenaran untuk menyingkirkan satu institusi sekaligus memberikan ruang kekuasaan yang lebih besar kepada institusi lainnya.

Prabowo Jangan Membalikkan Arah Reformasi

Saya tidak percaya begitu saja dengan tudingan adanya upaya makar yang dilakukan Kapolri terhadap Presiden Prabowo. Tuduhan sebesar itu harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan.

Apalagi, Presiden Prabowo merupakan sosok yang memiliki latar belakang militer dan memahami betul struktur serta kekuatan pertahanan negara. Tidak masuk akal jika tuduhan sebesar itu diterima begitu saja tanpa pembuktian yang kuat.

Namun, persoalan yang lebih penting adalah jangan sampai Presiden Prabowo terjebak dalam konflik kepentingan antara Polri dan TNI.

Presiden harus berdiri di atas kedua institusi tersebut sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jangan sampai kebijakan negara dipengaruhi oleh persaingan kekuasaan di antara kelompok berseragam.

TNI harus profesional sebagai alat pertahanan negara, sementara Polri harus profesional sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Keduanya harus tunduk kepada konstitusi dan pemerintahan sipil yang demokratis.

Mengembalikan Polri ke dalam struktur ABRI atau menggabungkan kembali kedua institusi tersebut bukanlah solusi atas persoalan dugaan penyadapan. Justru langkah itu berpotensi menghidupkan kembali persoalan lama yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh gerakan Reformasi 1998.

Jangan Biarkan Pocong Orde Baru Bangkit Kembali

Sebagai aktivis 98, saya merasa berkewajiban mengingatkan bahwa reformasi bukan sekadar pergantian presiden, pergantian pejabat, atau pergantian warna seragam yang mendominasi jabatan pemerintahan.

Reformasi adalah perubahan sistem kekuasaan agar tidak ada lagi institusi negara yang terlalu dominan, apalagi sampai mencampuradukkan fungsi pertahanan, keamanan, politik, dan penegakan hukum.

Kita tidak ingin Polri menjadi terlalu kuat dan masuk terlalu jauh ke gelanggang politik. Namun, kita juga tidak ingin TNI kembali memperoleh ruang kekuasaan politik dan pemerintahan seperti pada masa Orde Baru.

Jangan sampai kesalahan Parcok dijawab dengan Reboisasi kekuasaan. Jangan sampai dominasi satu institusi digantikan dominasi institusi lainnya.

Presiden Prabowo harus berhati-hati. Usut tuntas dugaan penyadapan, tegakkan hukum kepada siapa pun yang terbukti bersalah, dan lakukan pembenahan Polri secara konstitusional. Tetapi jangan korbankan prinsip pemisahan TNI dan Polri yang menjadi salah satu fondasi Reformasi 1998.

Sebab, yang harus kita lawan bukan warna cokelat atau warna hijau. Yang harus kita lawan adalah penyalahgunaan kekuasaan, dominasi aparat bersenjata dalam kehidupan sipil, dan kemunduran demokrasi.

Jangan sampai Pocong Orde Baru yang sudah dikuburkan oleh Reformasi 1998 kembali bangkit dan menghantui demokrasi Indonesia.

Salam Reformasi!

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

‎Satrol Kodaeral I Mengabdikan Dua Wajah Pengabdian, Ada Bahagia Bercampur Haru

Rektor UNIMED Kukuhkan Mahasiswa Baru Angkatan 2026 Dalam PKKMB Tahun Akademik 2026/2027

Ny Nia Jon Firman Pandu Hadiri Kegiatan MPLS Ramah di SDN 10 Koto Baru

Awali Kepemimpinan di UIP SBU, GM Baru Pererat Silaturahmi Dan Kolaborasi Bersama Insan Media

Pemkab Asahan Peringati Tahun Baru Islam 1448 H, Momen Introspeksi Dan Penguatan Iman Untuk Daerah Yang Makmur

USU Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana