Polemik Panjang Ijazah, Semua Fraksi Parpol di DPR Setujui HMP Pemakzulan Gibran

Jakarta - Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Mendengar, Rusydi Nasution Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Padangmatinggi
• Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok Dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
• Pelarangan Liputan RDPU Picu Protes, Ketua DPRD Asahan Minta Waktu Seminggu Tindak Tegas Ketua Komisi B

Usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 11 November 2026.

"Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja," ucap Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat membuka rapat.

Saan mengungkapkan bahwa total ada 120 anggota DPR yang berasal dari 8 fraksi telah menandatangani usulan HMP.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," terang Saan.

Adapun rincian pengusul terdiri dari PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.

Pengajuan HMP ini menjadi langkah politik untuk mempersoalkan status dan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.

Usulan tersebut juga berpotensi menjadi pintu masuk proses pemakzulan atau pemberhentian wakil presiden melalui mekanisme konstitusi.

"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)," ujar Saan.

"Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," tegasnya.

Selanjutnya, usulan HMP tersebut akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk menentukan tahapan pembahasan dan kemungkinan dibawa ke rapat paripurna.

Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengajuan HMP tidak otomatis membuat seorang wakil presiden diberhentikan.

Karena proses pemberhentian harus melalui tahapan yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, termasuk pembahasan di DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan MPR.

Polemik ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran di mana Putusan tersebut menjadi salah satu dasar bagi para pengusul untuk mempersoalkan pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bukan Sekadar Mendengar, Rusydi Nasution Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Padangmatinggi

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok Dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Pelarangan Liputan RDPU Picu Protes, Ketua DPRD Asahan Minta Waktu Seminggu Tindak Tegas Ketua Komisi B

Sorot Dugaan Penelantaran Pasien, dr. Faisal Arbie Desak RDP dengan Manajemen RS Eshmun

Menata Masa Depan Birokrasi Parlemen, Erisda Hutasoit Letakkan Fondasi Baru di Sekretariat DPRD Medan

Nama Bobby Nasution dan Rico Waas Dicatut, PBG Tak Kunjung Terbit