Kasus Erwin Sudah SP3, Mengapa Kewenangannya sebagai Wakil Wali Kota Belum Pulih?

BANDUNG — Penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung Erwin ternyata belum mengakhiri polemik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Baca Juga:

• Terungkap! Kasus Pencurian Motor di Alboin Hutabarat, Resmob Polres Padangsidimpuan Amankan Terduga Pelaku
• Kasus PT TSI VS Bank Mandiri, Rion Arios Desak OJK, BI, dan LPS Beri Kejelasan atas 54 Cek Senilai Rp124 Miliar
• Di Balik Kasus Keracunan MBG : Kajian Ilmiah UPNVJ Tawarkan Solusi Berbasis Data

Kuasa hukumnya, Rohman Hidayat, menilai perkara tersebut sejak awal memiliki kejanggalan dan mempertanyakan belum pulihnya kewenangan Erwin setelah status tersangkanya gugur.

Rohman menyampaikan hal itu dalam wawancara di kanal YouTube Priangan.com yang tayang pada Selasa, 10 November 2026.

Ia menyoroti proses penetapan tersangka, upaya praperadilan terhadap SP3, hingga hubungan kerja antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Erwin.

"Diuji di fakta persidangan praperadilan tentang penetapan tersangka Pak Erwin itu SPDP-nya tidak ada. Artinya kasus Erwin ini sumir. Tidak jelas kasusnya apa," kata Rohman.

Kuasa Hukum Sebut Kasus Erwin Sumir

Rohman mempersoalkan tidak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menurutnya tidak pernah diterima Erwin maupun keluarganya. Ia menilai hal tersebut menjadi salah satu kejanggalan dalam proses hukum yang sempat menjerat kliennya.

Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Desember 2025 dalam perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemkot Bandung.

Namun, Kejaksaan Negeri Bandung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada 3 Juni 2026.

Keputusan itu diambil setelah penyidik menyatakan belum menemukan aliran dana secara nyata yang diterima para tersangka dan unsur pidana yang cukup untuk melanjutkan perkara.

Rohman mengapresiasi keputusan kejaksaan di bawah kepemimpinan yang baru. Menurutnya, penghentian penyidikan menunjukkan adanya penilaian berdasarkan fakta yang ditemukan selama proses pemeriksaan.

"Kalau transaksi uang itu ada, jual beli jabatan itu ada, bagi-bagi proyek itu ada, saya yakin perkaranya enggak berhenti, Pak. Lanjut. Tetap substansinya tidak bergeser," ujarnya.

Praperadilan SP3 Erwin Dinilai Jadi Gorengan Politik

Meski penyidikan telah dihentikan, keputusan tersebut masih dipersoalkan melalui sejumlah permohonan praperadilan. Rohman menilai polemik yang terus berulang berpotensi dimanfaatkan untuk membangun citra negatif terhadap Erwin.

"Citra dia dihabisi terlebih dahulu secara politis melalui media. Praperadilan terhadap SP3 ini akan terus berlangsung. Ini kan sangat seksi untuk jadi gorengan politik," kata Rohman.

Pengadilan Negeri Bandung sebelumnya telah menolak permohonan praperadilan terkait SP3 Erwin.

Dalam sidang pada 2 November 2026, hakim menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mempersoalkan penghentian penyidikan tersebut.

Sebelumnya, permohonan lain yang diajukan kelompok masyarakat juga tidak diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Dengan demikian, dua upaya praperadilan yang tercatat tidak berhasil membatalkan SP3.

Kewenangan Wakil Wali Kota Belum Dipulihkan

Di luar persoalan hukum, Rohman menyoroti dampak konflik internal di lingkungan Pemkot Bandung. Ia menyebut kewenangan Erwin sebagai wakil wali kota belum sepenuhnya dipulihkan meskipun penyidikan telah dihentikan dan status tersangkanya gugur.

"Di mana ketika di BAP yang dikejar-kejar teh tugas dan kewenangan wakil wali kota, tapi giliran sudah SP3 tugas dan kewenangannya itu tidak ada," ujarnya.

Rohman menilai situasi tersebut memperlihatkan ketidakharmonisan hubungan antara wali kota dan wakil wali kota.

Menurutnya, setelah perkara dihentikan, Erwin semestinya kembali menjalankan tugas pemerintahan bersama Farhan.

"Seolah-olah Pak Wali itu sudah memimpinnya sendiri. Enam bulan Pak Wakil itu tersangka, ketika sudah di-SP3 harusnya balik lagi, itu dipulihkan berbarengan lagi berdua," kata Rohman.

Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan tata kelola yang menurut kuasa hukum belum selesai meskipun proses pidana terhadap Erwin telah dihentikan.

Namun, klaim mengenai pembatasan kewenangan dan konflik internal tersebut masih memerlukan penjelasan dari pihak Wali Kota Bandung maupun Pemkot Bandung.

Dengan demikian, polemik Erwin kini tidak hanya berkaitan dengan keputusan kejaksaan, tetapi juga menyangkut pembagian tugas dan hubungan kepemimpinan di pemerintahan daerah.

Kepastian mengenai pemulihan kewenangan wakil wali kota menjadi salah satu persoalan yang perlu dijelaskan kepada publik. REL

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Terungkap! Kasus Pencurian Motor di Alboin Hutabarat, Resmob Polres Padangsidimpuan Amankan Terduga Pelaku

Kasus PT TSI VS Bank Mandiri, Rion Arios Desak OJK, BI, dan LPS Beri Kejelasan atas 54 Cek Senilai Rp124 Miliar

Di Balik Kasus Keracunan MBG : Kajian Ilmiah UPNVJ Tawarkan Solusi Berbasis Data

DPC AWI Kota Medan : Tuntaskan Persoalan Dugaan TKI Ilegal yang Dilakoni S Alias Nino

Bongkar Kasus Curat di Sei Kamah, Tim Jatanras Polres Asahan Buru dan Tangkap Pelaku di Tanjungbalai

Dalam 40 Hari, Polres Batubara Ungkap 10 Kasus Curat-Curanmor