Wali Kota Tanjungbalai: Peluang Baru Dukung Sistem Pengadaan Transparan, Akuntabel, Adaptif, dan Responsif

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim membuka kegiatan pelaksanaan sosialisasi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Serta implementasi pekerjaan konstruksi dalam katalog elektronik versi 6.

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan
• JMSI Sumut dan Sumut 24 Group Mendukung Kota Medan menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Rakernas APEKSI XVIII
• Raih Sertifikat ISO Anti Penyuapan, Kemnaker Perkuat Sistem Pengawasan

"Pelaksanaan FGD ini sangat penting untuk kita, dalam pelaksanaan katalog elektronik versi 6 yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai," kata Mahyaruddin Salim saat membuka kegiatan tersebut diaula Sutrisno Hadi Kantor Walikota, Rabu (5/11/25).

Disebutkannya, keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pihak terkait diminta untuk dapat memahami dan memanfaatkan katalog elektronik versi 6 secara optimal dalam pengadaan barang dan jasa yang lebih baik.

"Katalog Elektronik versi 6 digunakan sejak 20 Maret 2025, tujuannya untuk memudahkan proses pengadaan barang/jasa, meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, mempercepat proses pengadaan, memberi kesempatan yang luas bagi penyedia barang/jasa dalam pengadaan,"imbuhnya.

Selama ini, kata Mahyaruddin, kendala dalam pelaksanaan sistem Katalog Elektronik atau Inaproc ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada umumnya belum memiliki bekal pengadaan/sertifikat PBJ. Sehingga dalam pengelolaannya kurang dapat memahami dan belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan pengelola pengadaan belum siap memasuki era digitalisasi, dimana semua transaksi harus selesai di sistem Inaproc.

"Beberapa OPD belum optimal dalam melaksanakan pengadaan secara e-purchasing (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas ketahanan pangan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kecamatan Teluk Nibung, Puskesmas Sipori - pori, Datuk Bandar dan Kampung Baru), " pungkasnya.

Sedangkan sistem pengadaan dengan metode e-purchasing yang dilaksanakan secara manual, sambung Mahyaruddin , akan berdampak terhadap nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kota Tanjungbalai, dan rentan terhadap pemeriksaan oleh APH, BPK dan KPK.

"Pengadaan melalui e-purchasing pada prinsipnya merupakan langkah inovatif menuju pemerintahan yang ter digitalisasi agar segala pengadaan barang dan jasa berjalan secara transparan dengan prinsip efisien, efektif terbuka, bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel,"terangnya.

Ia menambahkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan itu bukan sekadar agenda formalitas, namun menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha untuk memanfaatkan platform pengadaan digital ini secara optimal dan bersaing secara sehat demi kemajuan Kota Tanjungbalai.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan ekosistem pengadaan yang adaptif dan responsif, demi mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," tutupnya. (eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan

JMSI Sumut dan Sumut 24 Group Mendukung Kota Medan menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Rakernas APEKSI XVIII

Raih Sertifikat ISO Anti Penyuapan, Kemnaker Perkuat Sistem Pengawasan

Bupati Pakpak Bharat Mendukung Penuh Pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026

PLN UID Sumut Dukung Penguatan Literasi Digital Siswa MTs Muhammadiyah 19 Tanjung Pura

Di Balik Pujian Pensi Al-Hikmah, Wakil Wali Kota Medan Beri Warning Soal Narkoba dan Judol