MATINYA NURANI DEMOKRASI: KETIKA REGULASI HANYA MENJADI ASURANSI KEMENANGAN REZIM

Baca Juga:

• People Power: Hanya Mengganti Rezim, Bukan Merubah Sistem
• Kemendagri Apresiasi Parade Bhinneka Tunggal Ika di Provinsi Riau
• Restuardy Daud: Sinergi dan Kolaborasi TPID Kian Baik dalam Pengendalian Inflasi

MEDAN — Perbincangan mengenai perbaikan budaya dan peradaban demokrasi melalui diskursus arsitektur elektoral kembali disuarakan dengan nada alarm kritis oleh akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU), Shohibul Anshor Siregar.

Dalam pandangan Siregar, usulan ambang batas parlemen sebesar 45 persen—yang diajukannya sebagai wahana pembenahan peradaban politik dan pembentukan dua poros tegas antara penguasa dan oposisi—harus dipahami secara utuh dalam kerangka moralitas hukum yang paling mendasar.

Siregar menegaskan bahwa pertikaian pemikiran tentang angka ambang batas bukanlah sesuatu yang mutlak tak berguna, namun seluruh ikhtiar tersebut akan kehilangan makna substansialnya apabila penegakan hukum dan integritas regulasi diabaikan. Yang jauh lebih mengerikan, jika regulasi pemilu berubah fungsi secara substansial menjadi sekadar "asuransi bagi kemenangan rezim" yang berkuasa, maka pada titik itulah demokrasi dan pemilu kehilangan seluruh raison d'être-nya dan tidak perlu lagi diselenggarakan di negeri ini.

"Usulan ambang batas 45 persen ini saya ajukan sebagai ikhtiar mendalam untuk memperbaiki budaya dan peradaban demokrasi kita, melenyapkan mitos keliru yang memantangkan oposisi, serta mengakhiri cengkeraman oligarki. Akan tetapi, kita harus bersikap jujur secara moral: seketat apa pun aturan ambang batas dirancang, jika regulasi pemilu pada akhirnya hanya bergeser substansinya menjadi asuransi pengaman kemenangan bagi rezim yang berkuasa, maka pemilu dan demokrasi itu sendiri tidak perlu lagi diselenggarakan," tegas Siregar di Medan, Senin (21/9/2026).

Siregar mengingatkan bahwa ritual pemilu lima tahunan tidak boleh dipertahankan jika hanya bertransformasi menjadi teater prosedural yang melegitimasi tirani secara sah. Tanpa adanya jaminan mutlak berupa regulasi pemilu berintegritas yang memiliki keberanian hukum untuk menjebloskan setiap pelaku kecurangan pemilu ke dalam penjara, seluruh perdebatan mengenai arsitektur elektoral hanya akan menjadi instrumen penipuan massal yang mengkhianati kedaulatan rakyat.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

People Power: Hanya Mengganti Rezim, Bukan Merubah Sistem

Kemendagri Apresiasi Parade Bhinneka Tunggal Ika di Provinsi Riau

Restuardy Daud: Sinergi dan Kolaborasi TPID Kian Baik dalam Pengendalian Inflasi