Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik di Asahan, Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kader di Daerah
Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik di Asahan, Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kader di Daerah
News
Baca Juga:
- Wali Kota diwakili Asum menghadiri Wisuda Sarjana dan Magister Universitas Simalungun Periode Kedua Tahun 2026
- Wali Kota Letnan Dalimunthe Gebrak Pertanian Padangsidimpuan! Metode PMAAS Bidik Lonjakan Produksi Padi 30 Persen
- Wali Kota diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako menghadiri Rakor dan Identifikasi Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Daerah (PSD
Padangsidimpuan | Sumut24.co
Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan, Jumat (25/9/2026).
Nota Keuangan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes. Dalam penyampaiannya, ia menjelaskan bahwa perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi daerah serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Menurut Letnan, penyusunan perubahan APBD tidak hanya mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat, masukan DPRD, serta arah kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Kota Padangsidimpuan direncanakan mengalami peningkatan cukup signifikan.
Semula pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp746,327 miliar. Dalam rancangan perubahan APBD, angka tersebut meningkat menjadi Rp868,071 miliar.
Komponen pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp121,736 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp734,699 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp11,636 miliar.
Kenaikan pendapatan ini menjadi salah satu bagian penting dalam penyesuaian struktur APBD 2026 agar program pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Seiring dengan peningkatan pendapatan, belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 juga mengalami perubahan.
Belanja daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp763,696 miliar, dalam rancangan perubahan meningkat menjadi Rp883,550 miliar.
Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan sekaligus mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padangsidimpuan.
Sejumlah sektor prioritas mendapat alokasi anggaran cukup besar. Untuk bidang pendidikan dan sumber daya manusia direncanakan sebesar Rp220,815 miliar.
Sementara itu, sektor kesehatan memperoleh alokasi sebesar Rp199,545 miliar, sedangkan pembangunan infrastruktur direncanakan mendapat anggaran sebesar Rp80,733 miliar.
Besarnya alokasi pada sektor tersebut menunjukkan bahwa perubahan APBD diarahkan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan daerah.
Wali Kota Letnan Dalimunthe mengatakan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah.
Ia berharap seluruh rangkaian persidangan dan rapat pembahasan dapat menjadi ruang komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
"Persidangan dan rapat-rapat yang akan kita laksanakan nantinya merupakan forum komunikasi terbaik untuk memperkokoh sistem kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan peranan dan tanggung jawab terhadap amanah yang kita emban, untuk mensejahterakan masyarakat Kota Padangsidimpuan secara nyata," ujar Letnan.
Ia menegaskan, kebijakan penganggaran dalam perubahan APBD tetap mengacu pada prinsip money follows program. Artinya, pengalokasian anggaran diarahkan mengikuti program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Prinsip tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat serta kemampuan pendapatan daerah.
"Rancangan perubahan APBD ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang selaras dengan kemampuan keuangan daerah," kata Letnan.
Selanjutnya, rancangan perubahan APBD tersebut akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Kota Padangsidimpuan sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan tersebut akan menjadi ruang bagi legislatif dan eksekutif untuk mencermati kembali struktur pendapatan, belanja, program prioritas serta kemampuan fiskal daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.zal
Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik di Asahan, Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kader di Daerah
News
H. Riza Milianda Kasa Pimpin HA IPB Kota Medan, R. Gatot Pahlawan Terpilih Sekretaris
News
Dari Sejumlah Nama, Dasco Dinilai Paling Sesuai Kriteria Wapres
News
Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara
News
Tak Ada Lawan! Farianda Calon Tunggal Ketua PWI Sumut untuk Periode Kedua
News
Ketum PWI Pusat, Ahmad Munir Resmi Buka Konferensi PWI Sumut 2026 Farianda Calon Tunggal Ketua
News
Pererat Silaturahmi Dengan Masyarakat, Kapolresta Deli Serdang Laksanakan Kegiatan Subuh Keliling
News
Tim Pagar Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut Kembali Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
News
Rakor Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4NLAPOR! Tahun 2026. Di Gelar Pemprovsu
News
Pertama di Sumatera! Kejati Sumut Terapkan Skema DPA, PT NSHE Wajib Bayar Rp75,8 Miliar untuk Pemulihan Lingkungan Batang Toru
News