sumut24.co -TANJUNGBALAI, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (
PUTR) Kota Tanjungbalai dicecar berbagai pertanyaan oleh anggota
DPRD dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (21/9/26).
Baca Juga:
Hal itu berkaitan dengan sejumlah kegiatan yang anggarannya telah dialokasikan dalam APBD, namun hingga kini belum seluruhnya direalisasikan.Sorotan tersebut mencakup pekerjaan yang belum dimulai, paket yang harus melalui tender ulang, hingga paket yang tercatat mengalami tender gagal dalam sistem pengadaan.
Dalam rapat tersebut, anggota
DPRD mempertanyakan progres sejumlah pekerjaan, termasuk pembangunan Puskesmas Teluk Nibung, pekerjaan Jalan MT Haryono serta sejumlah proyek jalan lainnya.Anggota
DPRD juga mempertanyakan adanya kegiatan yang anggarannya telah tersedia, tetapi pekerjaan fisiknya belum terlihat.
Kepala Dinas
PUTR Kota Tanjungbalai, Tety Julianti Siregar, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah paket yang proses lelangnya telah selesai dan kini memasuki tahap pelaksanaan."Yang sudah selesai lelang ada 16, tinggal satu dari P-APBD," ujar Tety dalam rapat tersebut.
Menurutnya, sejumlah pekerjaan yang sedang berjalan antara lain rehabilitasi IGD, pekerjaan pada kantor camat serta beberapa kegiatan jalan dan drainase.Ia mengatakan terdapat sekitar 14 pekerjaan yang berkaitan dengan jalan, sementara satu di antaranya merupakan pekerjaan drainase. Sejumlah pekerjaan jalan kini memasuki tahapan pelaksanaan hotmix.
Tety juga menyebut pelaksanaan pekerjaan mendapat pendampingan dari pihak Kejaksaan. Rekanan, kata dia, diwajibkan menyiapkan material sebelum pekerjaan dilaksanakan."Dikerjakan berdasarkan volume. Setiap lapisan ada jenisnya berdasarkan material yang disetujui rekanan dan Pokja," jelasnya.
Sejumlah Jalan Terkendala Pekerjaan DrainaseDalam rapat itu juga terungkap terdapat sejumlah pekerjaan jalan yang menghadapi kendala teknis.
Tety menyebut pekerjaan di Jalan S. Parman dan Jalan Sutomo terkendala pembangunan drainase. Dalam proses pekerjaan tersebut, terdapat sejumlah pipa PDAM yang mengalami kerusakan."Banyak pipa PDAM yang pecah, namun kami perbaiki," katanya.
DPRD juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan yang belum diperbaiki meskipun anggarannya telah dialokasikan.Anggota
DPRD Hj. Nesy Ariani Sirait mempertanyakan pekerjaan jalan yang hingga kini belum direalisasikan.
"Jalannya belum diperbaiki, anggarannya sudah dianggarkan," ujarnya..Selain itu,
DPRD mempertanyakan penghapusan atau penundaan sejumlah kegiatan pada Dinas
PUTR, termasuk pembangunan jalan senilai sekitar Rp400 juta serta kegiatan sumur bor.
Disebutkan, pemeliharaan sumur bor dan jalan pada Dinas
PUTR juga mengalami penundaan.Tender Puskesmas Teluk Nibung Dievaluasi Ulang.
Sementara itu, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas), Damayanti Lingga, memberikan penjelasan terkait paket pembangunan Puskesmas Teluk Nibung yang menjadi perhatian
DPRD.Damayanti menjelaskan bahwa paket tersebut bukan semata-mata dinyatakan gagal, melainkan dilakukan evaluasi ulang setelah adanya sanggahan dari penyedia.
Menurutnya, pada evaluasi awal terdapat kekurangan dokumen dukungan penyedia sehingga penyedia digugurkan. Penyedia kemudian mengajukan sanggahan."Dukungan ada, itu makanya dievaluasi ulang," jelas Damayanti.
Untuk paket Jalan Utama, lanjutnya, proses tender ulang dilakukan karena penyedia tidak dapat membuktikan keberadaan kantor sebagaimana dipersyaratkan.Penjelasan tersebut diberikan untuk menjawab pertanyaan anggota
DPRD mengenai sejumlah paket pekerjaan yang proses pengadaannya belum menghasilkan kontrak pelaksanaan.
DPRD Soroti Satu Rekanan Pegang Tiga
ProyekAnggota
DPRD Nurliana Silaban turut mempertanyakan pelaksanaan proyek, terutama apabila pekerjaan dilakukan pada musim penghujan.
Menurutnya, kondisi cuaca dapat memengaruhi kualitas maupun efektivitas pekerjaan di lapangan.Ia juga menyoroti adanya satu perusahaan yang disebut menangani tiga pekerjaan sekaligus.
Persoalan pengawasan kemudian menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Pihak Dinas
PUTR menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan sejak sebelum pekerjaan dimulai.Tim disebut turun ke lapangan untuk memastikan kesiapan pekerjaan dan kondisi lokasi.
Rapat tersebut juga menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit serta Dana Transfer ke Daerah (TKD), dengan nilai anggaran yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah.Dalam pembahasan disebutkan adanya perselisihan terkait dana TKD yang nilainya hampir Rp7 miliar dari total sekitar Rp38 miliar yang dibahas.
Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian
DPRD untuk memastikan program yang telah dianggarkan dalam APBD benar-benar dapat direalisasikan sesuai perencanaan, ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta target waktu pelaksanaan.(eko)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News
