Di Balik Kasus Keracunan MBG : Kajian Ilmiah UPNVJ Tawarkan Solusi Berbasis Data

Jakarta |sumut24.co -

Baca Juga:

• Dari Karo hingga Deli Serdang, PDI Perjuangan Sumut Lanjutkan Arahan Megawati Soekarnoputeri untuk Siswa Terdampak MBG
• Badan Gizi Nasional Sumut Pecat Dua Karyawan yang Ejek Korban Keracunan MBG di Deli Serdang
• Rakor Evaluasi MBG, Wawako Fadly Abdina Soroti Kualitas, Distribusi hingga Keamanan Pangan

Media sosial sempat riuh oleh hujatan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Video siswa yang dilarikan ke puskesmas, foto ompreng berisi makanan basi, dan potongan berita keracunan menyebar cepat dari satu linimasa ke linimasa lain. Dalam hitungan jam, satu insiden di sebuah sekolah bisa berubah menjadi vonis publik atas seluruh program.

Kegelisahan itu punya dasar. Sepanjang 2025, ribuan kasus keracunan makanan dilaporkan dari berbagai daerah, dan pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG. Namun di media sosial, fakta, opini, dan kabar yang belum terverifikasi sering bercampur menjadi satu.

Perdebatan pun bergeser dari soal gizi anak menjadi soal percaya atau tidak percaya kepada program.

Di tengah situasi itulah Damera Press bersama LPPM UPNVJ Press menerbitkan buku Kondisi Sosial atas Praktik MBG: Antara Mitos Medsos dan Realitas (September 2026).

Buku ini merupakan salah satu bunga rampai akademik awal yang mengkaji MBG secara lintas disiplin, dari hukum, persepsi lapangan, tata kelola digital, hingga ekonomi.

Para penulisnya, sebagian besar akademisi UPN Veteran Jakarta, mencoba memisahkan mana yang mitos dan mana yang realitas dengan memakai data dan metode ilmiah.

Buku ini tidak menutup mata terhadap masalah. Diani Sadiawati dan Edward Benedictus Roring menunjukkan bahwa regulasi MBG cenderung disusun setelah persoalan muncul, sehingga anak-anak sebagai penerima utama paling merasakan dampaknya.

Survei Purwanto Widodo terhadap siswa dan guru di Jakarta dan Bekasi mencatat keluhan nyata, seperti nasi keras, sayur yang mulai basi, kemasan kotor, dan distribusi yang tidak tepat waktu. Kegelisahan yang ramai di media sosial dibaca di sini secara sistematis, bukan sekadar diulang.

Buku ini juga menawarkan jalan keluar. Dr. Alfatih S. Manggabarani merekam bagaimana dasbor digital dan verifikasi berbasis kode QR di sejumlah daerah membantu pengawasan, sambil mengakui kesenjangan infrastruktur antardaerah.

Prof. Dianwicaksih Arieftiara mengusulkan pengelolaan sisa makanan lewat ekonomi sirkular sebagai bentuk bela negara non-militer. Buku ini ditutup dengan artikel lepas Rémy Herrera, peneliti CNRS Prancis, tentang ketahanan Kuba menghadapi blokade.

Sisi yang jarang muncul di media sosial, yaitu dampak ekonomi, dibahas oleh Dr. Fachru Nofrian, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, ekonom, sekaligus Sekjen Lembaga Penelitian Pekerja Indonesia (LPPI).

Dalam bab "Inflasi dengan dan tanpa Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia Periode 2023-2025", Fachru membaca MBG sebagai program ekonomi berskala besar yang menambah permintaan agregat dan pendapatan masyarakat. Temuan awalnya menunjukkan harga bahan pangan cenderung lebih stabil seiring berjalannya program.

Ia juga berargumen bahwa pendekatan universal lebih tepat, karena program yang disasar berdasarkan data kerap meleset dari sasarannya.

"Kritik publik itu sah dan penting. Tetapi kebijakan sebesar MBG tidak boleh diperbaiki hanya berdasarkan apa yang viral. Ia perlu diperbaiki berdasarkan data dan kajian ilmiah," ujar Fachru pada Kamis (8/10/2026).

Sebagai Sekjen LPPI, ia juga mengingatkan bahwa MBG menyentuh banyak pekerja, dari petani, pemasok, hingga pekerja dapur, sehingga dampaknya terhadap lapangan kerja dan daya beli perlu diteliti secara serius.

Para penulis menyebut karya ini sebagai penelitian awal yang masih perlu disempurnakan.

Justru karena itu, buku ini menarik untuk didiskusikan lebih luas oleh publik, akademisi, pengambil kebijakan, dan pelaksana di lapangan, agar lahir masukan baru yang lebih komprehensif secara akademik.

Program sebesar MBG membutuhkan lebih banyak kajian ilmiah, bukan sekadar sorak atau hujatan, supaya negara dapat melayani rakyatnya dengan lebih baik.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dari Karo hingga Deli Serdang, PDI Perjuangan Sumut Lanjutkan Arahan Megawati Soekarnoputeri untuk Siswa Terdampak MBG

Badan Gizi Nasional Sumut Pecat Dua Karyawan yang Ejek Korban Keracunan MBG di Deli Serdang

Rakor Evaluasi MBG, Wawako Fadly Abdina Soroti Kualitas, Distribusi hingga Keamanan Pangan

Sudah Seminggu, Kepastian Kompensasi Korban Keracunan MBG Karo Belum Jelas

Dugaan Keracunan MBG di Galang, PDI Perjuangan Dorong Evaluasi Total Pelaksanaan Program

Pimpin Delegasi ke Pusat, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Tuntut BGN Bertanggung Jawab Penuh Atas Kasus Keracunan Siswa MBG