Oknum DPRD Medan Dilaporkan ke Kejari Terkait Dugaan Korupsi Dana Sosperda dan Reses

Medan | Direktur Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU), Ari Sinik, resmi melaporkan anggota DPRD Medan berinisial RS ke Kejaksaan Negeri Medan atas dugaan penyimpangan anggaran APBD Tahun 2024–2025. Laporan tersebut disampaikan langsung pada Senin siang (21/4), terkait penggunaan dana Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) dan kegiatan reses yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Baca Juga:

• Oknum PNS Mantan Bendahara Panti Asuhan Diduga Gelapkan Uang Infaq Anak Yatim Rp 720 Juta, Dijadikan Tersangka
• Oknum Polisi yang Melakukan Intimidasi dan Coba Sita Mobil Ketua Kongres Advokat Indonesia Deli Serdang Dilaporkan Ke Propam Poldasu
• Bupati Deli Serdang Jangan Bungkam Melihat Kades Helvetia Diduga Menjual SKT Hingga Jutaan Rupiah

Dalam keterangan persnya Senin 21/4/2025, Ari Sinik menyatakan, pelaporan ini didasari atas temuan kuat adanya indikasi korupsi. Ia menilai anggaran kegiatan Sosperda dan reses yang bersumber dari APBD telah disalahgunakan melalui pengurangan jumlah peserta yang berimbas pada efisiensi dana namun tetap diklaim secara penuh.

"Misalnya dalam kegiatan reses yang seharusnya minimal dihadiri 1.000 orang, justru hanya dihadiri sekitar 150 sampai 200 orang. Ini jelas menyalahi aturan," ujar Ari.

Ari menyebutkan bahwa temuan tersebut diperkuat dengan data, dokumentasi foto, serta bukti klaim biaya makan, minum, sewa tenda, dan perlengkapan lain yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas penggunaan dana publik oleh wakil rakyat.

Sosperda Sarat Kejanggalan

Laporan LIPPSU turut menyoroti kegiatan Sosperda yang dilaksanakan oleh Roma Uli pada Minggu (23/3) di Lapangan Zeze Futsal, Medan Marelan. Kegiatan tersebut mengangkat tema Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Namun, acara yang dirancang untuk 1.000 peserta hanya dihadiri sekitar 150 orang. Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa lebih dari separuh kursi yang disiapkan kosong. Kegiatan juga molor dari jadwal—baru dimulai pukul 11.00 WIB dari seharusnya pukul 09.00 WIB. Bahkan, sesi kedua tidak kunjung dilaksanakan hingga malam hari dan berganti menjadi kegiatan buka puasa bersama.

Banner kegiatan pun menimbulkan pertanyaan karena lebih menonjolkan unsur pribadi dan politik, yakni bertuliskan: "Silaturahmi Ramadhan 1446 H & Buka Puasa Bersama, H. Z, SE - Ketua Romauli Center & BD. Hj. Roma Uli Silalahi - Anggota DPRD Medan."

Ari menilai hal ini sebagai bentuk penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi atau politik.

Edukasi Minim, Bingkisan Lebih Diutamakan

Dalam sesi Sosperda, Roma Uli memang menyampaikan isi Perda secara umum, namun tidak memberikan penjelasan teknis soal implementasi kebijakan atau cara masyarakat mengakses program pemerintah. Kegiatan juga tidak disertai sesi tanya jawab.

Sebagian warga mengaku senang dengan adanya bingkisan dan bantuan. "Wah luar biasa, jadi pemimpin itu harus mengayomi masyarakat. Ada kasih amplop juga, lumayan buat Lebaran," ujar Sulia, warga Marelan.

Ari Sinik menegaskan bahwa laporan ini bertujuan mendorong transparansi dan penegakan hukum terhadap penggunaan anggaran daerah. Ia berharap Kejaksaan segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai regulasi yang berlaku.

"Penggunaan dana rakyat harus sesuai regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat terus-menerus dirugikan oleh praktik semacam ini," tegasnya.
Sayangnya hingga berita diturunkan belum.ada jawab resmi dari Sekwan DPRD Medan maupun pihak teekait.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Oknum PNS Mantan Bendahara Panti Asuhan Diduga Gelapkan Uang Infaq Anak Yatim Rp 720 Juta, Dijadikan Tersangka

Oknum Polisi yang Melakukan Intimidasi dan Coba Sita Mobil Ketua Kongres Advokat Indonesia Deli Serdang Dilaporkan Ke Propam Poldasu

Bupati Deli Serdang Jangan Bungkam Melihat Kades Helvetia Diduga Menjual SKT Hingga Jutaan Rupiah

Diduga Untuk Kepentingan Pribadi, Oknum ASN Pemko Tebing Tinggi Intervensi Kepala SPPG Padang Hulu

Diduga Tanpa Surat Tugas, Oknum Polisi Lakukan Penangkapan dan Kekerasan terhadap Advokat di Parkiran Polrestabes Medan

Oknum ASN Kecamatan Namo Rambe Diduga Aniaya Kades Jaba Dilapor ke Polsek Namorambe