Bocoran PAD Mengancam : Iklan Maxim Diduga Lalai Pajak Reklame, Dishub Asahan Akui Tak Ada Izin Operasional

sumut24.co -ASAHAN, Potensi pendapatan daerah terancam bocor! Keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi, Maxim, di Kabupaten Asahan kini menjadi sorotan tajam. Tidak hanya diduga melalaikan kewajiban membayar retribusi pajak reklame atas iklan yang terpasang di kendaraannya, keabsahan izin operasional perusahaan pun dipertanyakan.

Baca Juga:

• Andar Amin Harahap Ucapkan Selamat kepada Suyudi Ario Seto, Berharap Polri Makin Profesional dan Dekat dengan Rakyat
• Dukung Ketahanan Pangan, Wali Kota Mahyaruddin Tanam Padi Perdana di Sei Raja
• Pemprov Sumut Optimistis Realisasi APBD 2026 Capai Target, Pembangunan Infrastruktur Dikebut

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah kendaraan Maxim yang beroperasi di wilayah Kota Kisaran terlihat jelas memasang stiker promosi pada kaca belakang hingga sisi samping kendaraan. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 65 Ayat (2) Poin B secara tegas mewajibkan pemungutan pajak atas seluruh jenis reklame, termasuk yang berjalan pada kendaraan.

Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Asahan, Doly Dien Simbolon, menilai kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Asahan terkesan pasif dan membiarkan potensi pendapatan daerah hilang begitu saja. Penegakan aturan terhadap aplikator ini dinilai sangat penting untuk menambah kas daerah.

"Lebih jauh lagi, legalitas kantor operasional Maxim di Kisaran patut dipertanyakan. Apakah ini dikategorikan sebagai perusahaan transportasi atau sekadar aplikasi? Kendaraan berplat hitam miliknya kini menjamur di Asahan," tegas Doly di Kisaran, Sabtu (12/9/2026).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, operasional taksi online diwajibkan memiliki izin dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sebagai angkutan sewa khusus, bahkan terkait kuota jumlah kendaraan yang diizinkan per wilayah. Penegakan hukum ini dinilai penting agar tidak mematikan transportasi lokal seperti becak bermotor dan ojek pangkalan.

Terkait hal ini, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Asahan, Rosdiansyah, S.Pi, mengakui temuan tersebut. "Ya, izin operasionalnya tidak ada," ujarnya singkat dan tegas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Maxim belum dapat dikonfirmasi terkait tuduhan pelanggaran ini. Masih belum diketahui seberapa besar kerugian daerah yang timbul akibat pembiaran ini, dan apakah Pemkab Asahan akan segera bertindak tegas menertibkan pelanggaran yang terjadi di wilayah hukumnya. (tec)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Andar Amin Harahap Ucapkan Selamat kepada Suyudi Ario Seto, Berharap Polri Makin Profesional dan Dekat dengan Rakyat

Dukung Ketahanan Pangan, Wali Kota Mahyaruddin Tanam Padi Perdana di Sei Raja

Pemprov Sumut Optimistis Realisasi APBD 2026 Capai Target, Pembangunan Infrastruktur Dikebut

Kejar Target PAD 2026, Wagub Sumut Minta OPD dan BUMD Bergerak Bersama

Sekda Pakpak Bharat Jalan Berutu Menerima Kunjungan Tim Peneliti Politeknik Negeri Padang

PAD Tanjungbalai Berpotensi Bertambah, Data BPN Ungkap 2.030 Objek Pajak Belum Padanan