OJK Restui Merger Dua BPR Syariah di Sumut Demi Perkuat Permodalan dan Daya Saing

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Apresiasi Capaian TPAKD dan Resmikan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
• OJK dan Forkom IJK Sumut Perluas Akses Keuangan Masyarakat di Tiga Kabupaten
• OJK Edukasi Mahasiswa UNAIR Soal Peluang dan Risiko Tokenisasi Aset Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan (merger) PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperluas jangkauan layanan perbankan syariah di Sumatera Utara, khususnya untuk mendanai sektor riil dan usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM). Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 yang diterbitkan pada 4 November 2026.

Penyerahan surat keputusan secara resmi dilakukan oleh Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, kepada pengurus dan calon pengurus BPR Syariah Amanah Insan Cita di Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Medan. Triyoga menjelaskan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah penting bagi kedua lembaga untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus mendongkrak kapasitas usaha dan efisiensi operasional. OJK juga terus menekankan pentingnya tata kelola yang baik, manajemen risiko, serta kepatuhan agar institusi perbankan syariah semakin sehat, adaptif, dan berdaya tahan tinggi.

Pasca penggabungan yang akan berlaku efektif setelah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum RI, BPR Syariah Amanah Insan Cita memproyeksikan total aset perusahaan akan melampaui Rp28 miliar. Selain itu, bank hasil merger ini didukung oleh modal inti di atas Rp6 miliar serta rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang mencapai lebih dari 40 persen. Penguatan finansial ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas penetrasi layanan hingga ke wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Aksi korporasi berupa penggabungan secara sukarela ini sejalan dengan pilar Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024–2027, terutama dalam mengakselerasi konsolidasi industri. Melalui langkah penataan kelembagaan yang berkelanjutan, OJK berharap industri perbankan syariah daerah dapat semakin kompetitif, menjaga tingkat kepercayaan publik, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Presiden Prabowo Apresiasi Capaian TPAKD dan Resmikan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

OJK dan Forkom IJK Sumut Perluas Akses Keuangan Masyarakat di Tiga Kabupaten

OJK Edukasi Mahasiswa UNAIR Soal Peluang dan Risiko Tokenisasi Aset Digital

OJK Luncurkan RP3I 2026-2030 untuk Perkuat Resiliensi dan Peran Strategis Perbankan Nasional

OJK Perkuat Keamanan Ekosistem Keuangan Digital dan Pelindungan Konsumen

OJK Sebut Inklusi Dana Pensiun Baru Capai 5,10 Persen