Presiden Prabowo Apresiasi Capaian TPAKD dan Resmikan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

sumut24.co - Jakarta

Baca Juga:

• OJK dan Forkom IJK Sumut Perluas Akses Keuangan Masyarakat di Tiga Kabupaten
• OJK Edukasi Mahasiswa UNAIR Soal Peluang dan Risiko Tokenisasi Aset Digital
• OJK Luncurkan RP3I 2026-2030 untuk Perkuat Resiliensi dan Peran Strategis Perbankan Nasional

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang kini telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan TPAKD dinilai berhasil memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal serta memperkuat perekonomian daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia" di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini," ujar Presiden Prabowo.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa akses keuangan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan daya beli dan kesejahteraan keluarga. Pemerintah juga merencanakan alokasi pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang bagi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, daerah tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026 dan amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Lembaga ini memegang mandat menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa transformasi ini menandai pergeseran fokus kebijakan nasional.

"Perubahan DNKI menjadi DNKK menandai pergeseran orientasi, dari yang semula berfokus pada kepemilikan rekening (inklusi) menjadi indikator peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga secara riil," jelas Airlangga.

DNKK dipimpin langsung oleh Presiden RI, dengan Menko Perekonomian sebagai Ketua Harian, serta OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Harian.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa saat ini terdapat 552 TPAKD di seluruh Indonesia (38 provinsi dan 514 kabupaten/kota). Program-program TPAKD terbukti selaras dengan program Asta Cita Pemerintah serta arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Beberapa capaian konkret TPAKD yang tercatat meliputi, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur, Kredit Sektor Prioritas menyalurkan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) menjangkau 59,36 juta rekening (88,83% dari total pelajar Indonesia).

Laku Pandai, menjangkau 72.982 desa dan membawa 17 juta masyarakat ke dalam sistem keuangan formal.

Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Desa, melaksanakan 135 program EKI yang menghasilkan 174 ribu rekening tabungan baru dan pembentukan 455 agen Laku Pandai.

Penyaluran Kredit Terbaru (Agustus–Oktober 2026) merekam penyaluran pembiayaan sebesar Rp53,15 triliun kepada 2,1 juta debitur.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa Pemerintah Pusat akan terus memberikan insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang berhasil melakukan inovasi perluasan akses keuangan.

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi pemerintah daerah, Rakornas TPAKD 2026 diakhiri dengan penyerahan TPAKD Award 2026 kepada daerah dengan kinerja terbaik Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, Maluku, & Papua: Provinsi Maluku.

Sedangkan pada tingkat Kabupaten di wilayah propinsi Sumatera yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Bantul, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Lombok Timur

Untuk wilayah perkotaan meliputi, Kota Metro, Kota Surabaya, Kota Pontianak, Kota Palu, Kota Ambon. Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

OJK dan Forkom IJK Sumut Perluas Akses Keuangan Masyarakat di Tiga Kabupaten

OJK Edukasi Mahasiswa UNAIR Soal Peluang dan Risiko Tokenisasi Aset Digital

OJK Luncurkan RP3I 2026-2030 untuk Perkuat Resiliensi dan Peran Strategis Perbankan Nasional

OJK Perkuat Keamanan Ekosistem Keuangan Digital dan Pelindungan Konsumen

OJK Sebut Inklusi Dana Pensiun Baru Capai 5,10 Persen

Bank Sumut Raih Penghargaan OJK sebagai Bank Teraktif Melakukan Literasi Keuangan ke Sekolah