Sah! DPRD Madina Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Ini Pesan Penting Bupati Saipullah

Baca Juga:

• El Barino Shah SH Minta APH Dalami Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan
• APBD Kota Medan 2027 Disepakati Sebesar Rp6,98 Triliun Lebih
• R PAPBD 2026, FPKS Sampaikan Delapan Catatan Penting, Dari Penurunan PAD, Banjir, Harga Pangan Hingga Anggaran 35 Persen untuk Medan Utara

Madina | Sumut24.co

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (27/7/2026).

Persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis. Turut hadir Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, Penjabat Sekretaris Daerah Afrizal Nasution, para asisten, staf ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Bupati Saipullah Nasution menyampaikan bahwa seluruh tahapan pembahasan Ranperda telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia menegaskan bahwa pembahasan bersama DPRD merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang wajib dilalui sebelum sebuah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Menurut Saipullah, penyusunan Ranperda diawali dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Hasil audit tersebut kembali mengantarkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebuah pencapaian yang menunjukkan laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mandailing Natal yang telah bekerja secara maksimal dalam mengkaji, menelaah, dan mengevaluasi materi Ranperda hingga mencapai persetujuan bersama.

Menurutnya, dinamika yang muncul selama proses pembahasan merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses demokrasi. Namun, seluruh perbedaan pandangan berhasil diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sehingga menghasilkan keputusan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Seluruh rangkaian pembahasan berlangsung secara konstruktif, objektif, dan penuh semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Berbagai saran, masukan, serta kritik berhasil disepakati melalui musyawarah hingga akhirnya Ranperda ini dapat disetujui bersama," ujar Saipullah.

Lebih lanjut, Bupati menekankan agar seluruh rekomendasi, catatan strategis, serta masukan yang disampaikan DPRD menjadi perhatian serius bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia meminta setiap pimpinan perangkat daerah tidak hanya menjadikan rekomendasi tersebut sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar menindaklanjutinya dalam penyusunan program maupun perubahan anggaran pada periode berikutnya.

"Seluruh OPD harus menjadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah," tegasnya.

Saipullah menambahkan bahwa persetujuan Ranperda ini bukan sekadar mengakhiri proses pembahasan anggaran, tetapi menjadi momentum penting untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Menurutnya, peningkatan kualitas tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan penggunaan APBD agar semakin efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak DPRD, seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat Mandailing Natal untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia optimistis, melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat, pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal dapat berjalan lebih optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

El Barino Shah SH Minta APH Dalami Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

APBD Kota Medan 2027 Disepakati Sebesar Rp6,98 Triliun Lebih

R PAPBD 2026, FPKS Sampaikan Delapan Catatan Penting, Dari Penurunan PAD, Banjir, Harga Pangan Hingga Anggaran 35 Persen untuk Medan Utara

Fraksi PDI P DPRD Medan Soroti Penurunan Anggaran Kesehatan, Rumah Sakit Milik Pemko Minim Dokter Spesialis

Soroti Perubahan APBD, Fraksi Demokrat DPRD Medan Sampaikan Kritikan dan Catatan Penting

Anggaran Triliunan Naik, Fraksi Hanura-PKB Khawatir Ujungnya Silpa Dan Hanya Proyek Tambal Sulam