Sah! DPRD Madina Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Ini Pesan Penting Bupati Saipullah

Baca Juga:

• HUT Kab.Pakpak Bharat Ke 23 Tahun,DPRD Menggelar Sidang Istimewa
• Bobby Diminta Buka Rekaman CCTV Rapat Paripurna DPRD Sumut, IGoWa Soroti Dugaan Tak Kuorum
• DPRD Sumut Sambut Gagasan FWD, Babak Baru Penguatan Diseminasi Informasi untuk Publik

Madina | Sumut24.co

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (27/7/2026).

Persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis. Turut hadir Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, Penjabat Sekretaris Daerah Afrizal Nasution, para asisten, staf ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Bupati Saipullah Nasution menyampaikan bahwa seluruh tahapan pembahasan Ranperda telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia menegaskan bahwa pembahasan bersama DPRD merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang wajib dilalui sebelum sebuah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Menurut Saipullah, penyusunan Ranperda diawali dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Hasil audit tersebut kembali mengantarkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebuah pencapaian yang menunjukkan laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mandailing Natal yang telah bekerja secara maksimal dalam mengkaji, menelaah, dan mengevaluasi materi Ranperda hingga mencapai persetujuan bersama.

Menurutnya, dinamika yang muncul selama proses pembahasan merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses demokrasi. Namun, seluruh perbedaan pandangan berhasil diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sehingga menghasilkan keputusan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Seluruh rangkaian pembahasan berlangsung secara konstruktif, objektif, dan penuh semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Berbagai saran, masukan, serta kritik berhasil disepakati melalui musyawarah hingga akhirnya Ranperda ini dapat disetujui bersama," ujar Saipullah.

Lebih lanjut, Bupati menekankan agar seluruh rekomendasi, catatan strategis, serta masukan yang disampaikan DPRD menjadi perhatian serius bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia meminta setiap pimpinan perangkat daerah tidak hanya menjadikan rekomendasi tersebut sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar menindaklanjutinya dalam penyusunan program maupun perubahan anggaran pada periode berikutnya.

"Seluruh OPD harus menjadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah," tegasnya.

Saipullah menambahkan bahwa persetujuan Ranperda ini bukan sekadar mengakhiri proses pembahasan anggaran, tetapi menjadi momentum penting untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Menurutnya, peningkatan kualitas tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan penggunaan APBD agar semakin efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak DPRD, seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat Mandailing Natal untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia optimistis, melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat, pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal dapat berjalan lebih optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

HUT Kab.Pakpak Bharat Ke 23 Tahun,DPRD Menggelar Sidang Istimewa

Bobby Diminta Buka Rekaman CCTV Rapat Paripurna DPRD Sumut, IGoWa Soroti Dugaan Tak Kuorum

DPRD Sumut Sambut Gagasan FWD, Babak Baru Penguatan Diseminasi Informasi untuk Publik

Bangunan Di Jalan Raden Saleh Dalam Masuk Area Cagar Budaya, DPRD Perintahkan Stanvas

Komisi IV DPRD Medan Ingin Batalkan Eksekusi PSU Contempo

Rapat Paripurna DPRD Tapsel Soroti APBD 2025, Gus Irawan Ungkap Capaian Keuangan Daerah yang Positif