Diduga Gunakan Tanah Urug Ilegal dan Solar Subsidi, Proyek Tanggul Hulu Bendun D.I. Serdang Jadi Sorotan

Deli Serdang– Proyek lanjutan peninggian tanggul Hulu Bendun Daerah Irigasi (D.I.) Serdang di Kabupaten Deli Serdang yang dibiayai dari APBN senilai Rp 18,2 miliar tengah disorot. Pasalnya, proyek yang dilaksanakan oleh PT Lira Permata Cibubur dengan pengawasan dari PT Teknika Cipta Konsultan itu diduga menggunakan tanah urug hasil galian C ilegal dan BBM subsidi jenis solar untuk alat berat di lapangan.

Baca Juga:

• DPC AWI Kota Medan : Tuntaskan Persoalan Dugaan TKI Ilegal yang Dilakoni S Alias Nino
• Gubernur Bobby Paparkan Deretan Proyek Strategis Sumut pada IMT-GT ke-32, Dari Sei Mangkei hingga Toba Caldera Resort
• Wakil Bupati Asahan Ikuti Penandatanganan Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf Secara Daring : Jaminan Kepastian Hukum Aset Umat

Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah warga dan pegiat anti-korupsi memantau langsung aktivitas proyek yang berada di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Kementerian PUPR itu.

"Sumber tanah urug diduga berasal dari lokasi galian C yang tidak memiliki izin resmi. Ini tentu melanggar aturan dan merusak lingkungan," ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Tak hanya itu, alat berat yang beroperasi di lokasi proyek diduga kuat menggunakan BBM subsidi jenis solar, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan sektor tertentu seperti nelayan serta petani.

"Solar subsidi itu diantar pada pagi hari oleh seseorang berinisial R, ungkap sumber yang mengetahui distribusi bahan bakar di lokasi.

Sorotan terhadap Pengawasan dan Transparansi

Dengan nilai kontrak sebesar Rp 18.238.484.400, proyek ini mendapat pembiayaan dari APBN Murni Tahun Anggaran 2025. Namun dugaan penyimpangan seperti penggunaan material ilegal dan penyalahgunaan solar subsidi memunculkan pertanyaan serius terhadap pengawasan internal proyek oleh konsultan maupun pihak BBWS Sumatera II.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BBWS Sumatera II maupun kontraktor pelaksana terkait dugaan tersebut.

Desakan Investigasi

Aktivis antikorupsi dan masyarakat sipil di Sumatera Utara mendesak agar Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Bareskrim Polri, serta KPK segera turun tangan menyelidiki kasus ini.

"Kalau benar ada penggunaan solar subsidi dan material ilegal, maka proyek ini patut dihentikan sementara sampai audit dan investigasi tuntas dilakukan," ujar Otty seorang aktivis anti-korupsi.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPC AWI Kota Medan : Tuntaskan Persoalan Dugaan TKI Ilegal yang Dilakoni S Alias Nino

Gubernur Bobby Paparkan Deretan Proyek Strategis Sumut pada IMT-GT ke-32, Dari Sei Mangkei hingga Toba Caldera Resort

Wakil Bupati Asahan Ikuti Penandatanganan Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf Secara Daring : Jaminan Kepastian Hukum Aset Umat

Fee 25% Rp 2,7 Miliar Disunat Sejak Awal, Proyek Irigasi Rp11 Miliar di Asahan Diduga Jadi Sapi Perah Oknum Ketua Partai

56 Proyek Irigasi Asahan Senilai Rp11,2 Miliar Diduga Dipotong 25% per Titik, Kualitas Pekerjaan Terkesan Asal Jadi

Soal Dugaan Penyaluran TKI Ilegal Memasuki Babak Baru, S Alias Nino Bungkam Dikonfirmasi Setelah Dipanggil Pihak Polda Sumut