DPRD Sumut: Program Sekolah Gratis Bobby Tak Pernah Dibahas di DPRD

MEDAN – Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ahmad Darwis, mengungkapkan bahwa program sekolah gratis yang digagas Gubernur Sumut Bobby Nasution melalui Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), tidak pernah dibahas dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama legislatif.

Baca Juga:

• Antonius Tumanggor Dorong Masyarakat Batak Tidak Abaikan Urus Akta Nikah, KK dan KTP
• Antonius Tumanggor Dorong Masyarakat Batak Tidak Abaikan Urus Akta Nikah, KK dan KTP
• 27 Kepala Sekolah Baru Dilantik, Bupati Putra Mahkota Alam: Kepala Sekolah Jangan Hanya Duduk di Jabatan, Harus Bawa Perubahan

Menurut Darwis, hingga kini belum ada alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumut untuk program tersebut. Bahkan, ia menilai, program itu bukan merupakan inisiatif dari Pemprov Sumut, melainkan murni memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

"Belum ada gubernur yang membuat anggaran untuk sekolah gratis. Yang ada itu program dari pusat, seperti Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo melalui Kemensos. Kalau Bobby, tidak ada buat program anggaran untuk itu," tegas Darwis saat dikonfirmasi, Jumat (20/6/2025).

Rencananya, program PUBG ini akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026. Saat ini, Dinas Pendidikan Sumut masih melakukan kajian teknis terkait pelaksanaannya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, alokasi dana untuk PUBG bersumber dari Dana BOS yang akan dialihkan untuk menutupi pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa. Namun, ia menegaskan, dana tersebut bukan berasal dari APBD yang dibahas DPRD.

"Iya, itu bukan dari anggaran yang dibahas di DPRD. Itu dana BOS. Dana itu dialokasikan untuk membayar SPP, jadi tidak boleh ada sekolah yang mengutip SPP lagi," jelasnya.

Darwis menilai langkah ini lebih bersifat kebijakan teknis penggunaan dana BOS ketimbang sebuah program resmi dari Pemprov. Ia menyebut kebijakan itu bisa saja dimaksudkan untuk menarik simpati publik, apalagi di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.

"Selama ini dana BOS digunakan untuk operasional dan pembangunan sekolah. Tapi Gubernur ingin menggeser peruntukannya untuk membayar SPP siswa. Ini bukan program baru dari Pemprov Sumut, hanya kebijakan penggunaan dana pusat yang diarahkan ulang," katanya.

Meski demikian, Darwis tetap menyambut baik kebijakan tersebut jika memang bertujuan meringankan beban orang tua siswa.

"Kalau bisa menggratiskan biaya sekolah melalui pengalihan dana BOS, ya bagus. Tapi jangan diklaim sebagai program unggulan pemprov, karena itu bukan dari APBD," pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Antonius Tumanggor Dorong Masyarakat Batak Tidak Abaikan Urus Akta Nikah, KK dan KTP

Antonius Tumanggor Dorong Masyarakat Batak Tidak Abaikan Urus Akta Nikah, KK dan KTP

27 Kepala Sekolah Baru Dilantik, Bupati Putra Mahkota Alam: Kepala Sekolah Jangan Hanya Duduk di Jabatan, Harus Bawa Perubahan

Pagu Rp217 Miliar, Tanah Urug Milik Proyek Sekolah Rakyat di Sergai Diduga Diperjualbelikan

Bunda Literasi Kabupaten Asahan Tinjau Layanan Perpustakaan Keliling, Antusias Siswa di Aek Ledong Menggembirakan

Pembangunan Sekolah Rakyat Di Kab.Pakpak Bharat Ditinjau Oleh Tim Propsu