DPRD Sumut: Program Sekolah Gratis Bobby Tak Pernah Dibahas di DPRD

MEDAN – Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ahmad Darwis, mengungkapkan bahwa program sekolah gratis yang digagas Gubernur Sumut Bobby Nasution melalui Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), tidak pernah dibahas dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama legislatif.

Baca Juga:

• Putri Batak Banggakan Dunia Pendidikan Labuhanbatu, Siswa SD Kelas 1 Ikuti Kompetisi Matematika Sains Asia di Malaysia
• Inalum Cetak Rekor Emas di Usia 50 Tahun, Laba dan Produksi Tertinggi
• Dunia Pendidikan Asahan Menangis, Gedung Sekolah Lapuk Bertahun-Tahun Belum Ada Perbaikan

Menurut Darwis, hingga kini belum ada alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumut untuk program tersebut. Bahkan, ia menilai, program itu bukan merupakan inisiatif dari Pemprov Sumut, melainkan murni memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

"Belum ada gubernur yang membuat anggaran untuk sekolah gratis. Yang ada itu program dari pusat, seperti Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo melalui Kemensos. Kalau Bobby, tidak ada buat program anggaran untuk itu," tegas Darwis saat dikonfirmasi, Jumat (20/6/2025).

Rencananya, program PUBG ini akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026. Saat ini, Dinas Pendidikan Sumut masih melakukan kajian teknis terkait pelaksanaannya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, alokasi dana untuk PUBG bersumber dari Dana BOS yang akan dialihkan untuk menutupi pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa. Namun, ia menegaskan, dana tersebut bukan berasal dari APBD yang dibahas DPRD.

"Iya, itu bukan dari anggaran yang dibahas di DPRD. Itu dana BOS. Dana itu dialokasikan untuk membayar SPP, jadi tidak boleh ada sekolah yang mengutip SPP lagi," jelasnya.

Darwis menilai langkah ini lebih bersifat kebijakan teknis penggunaan dana BOS ketimbang sebuah program resmi dari Pemprov. Ia menyebut kebijakan itu bisa saja dimaksudkan untuk menarik simpati publik, apalagi di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.

"Selama ini dana BOS digunakan untuk operasional dan pembangunan sekolah. Tapi Gubernur ingin menggeser peruntukannya untuk membayar SPP siswa. Ini bukan program baru dari Pemprov Sumut, hanya kebijakan penggunaan dana pusat yang diarahkan ulang," katanya.

Meski demikian, Darwis tetap menyambut baik kebijakan tersebut jika memang bertujuan meringankan beban orang tua siswa.

"Kalau bisa menggratiskan biaya sekolah melalui pengalihan dana BOS, ya bagus. Tapi jangan diklaim sebagai program unggulan pemprov, karena itu bukan dari APBD," pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Putri Batak Banggakan Dunia Pendidikan Labuhanbatu, Siswa SD Kelas 1 Ikuti Kompetisi Matematika Sains Asia di Malaysia

Inalum Cetak Rekor Emas di Usia 50 Tahun, Laba dan Produksi Tertinggi

Dunia Pendidikan Asahan Menangis, Gedung Sekolah Lapuk Bertahun-Tahun Belum Ada Perbaikan

Kabupaten Asahan Cetak Rekor Istimewa Raih Opini WTP Kesepuluh Kali Beruntun Dari BPK RI

Di Bawah Pengawasan Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, Malam Takbiran Idul Adha 1447 H Berjalan Lancar

Bupati Asahan Lepas Pawai Takbiran Idul Adha 1447 H : Pusatkan Sholat Ied dan Kurban di Alun-Alun Kisaran