1.266 Hektar HTR di Asahan Disulap Jadi Kebun Sawit, Ketua Koperasi Tani Mandiri Bantah Jual Beli Lahan, Ratusan Hektar Milik R Sinaga

sumut24.co -ASAHAN, Kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 1.266 hektar milik Koperasi Tani Mandiri di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menjadi sorotan tajam. Kawasan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan kehutanan dan kesejahteraan warga ini diduga dialihfungsikan secara sepihak menjadi perkebunan kelapa sawit, bahkan dikuasai oleh segelintir pihak, termasuk pejabat dan pemodal dari luar daerah.

Baca Juga:

• Sisa Makanan Berubah Jadi Pakan Ternak, Inovasi KKN UGM di Asahan Raih Apresiasi Wakil Bupati
• USU Menjadi Tuan Rumah The 5th IMT-GT UNINET Council Meeting
• Bobby Nasution Dukung Sumut Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Voli Putri U-20 Asia 2027

HTR merupakan skema perhutanan sosial yang statusnya tetap sebagai kawasan hutan negara. Artinya, lahan ini tidak dapat diperjualbelikan, disewakan, atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Peraturan tegas tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, serta peraturan turunan lainnya yang melarang penanaman kelapa sawit di kawasan HTR tanpa melalui proses pelepasan status lahan terlebih dahulu.

Namun di lapangan, kondisi berbanding terbalik. Di Blok 11 hingga Blok 17, terlihat luasnya kebun sawit yang sudah berdiri tegak. Masyarakat menduga praktik ini dilakukan melalui modus manipulasi data, janji palsu, hingga tekanan terhadap warga. Bahkan disebutkan bahwa R Sinaga, salah satu pihak yang dituding menguasai lahan ratusan hektar, justru bukan warga asli desa.

Tak hanya itu, muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaan koperasi. Ketua Koperasi Tani Mandiri diketahui menjabat selama tiga periode berturut-turut sejak 2014, padahal menurut UU Koperasi masa jabatan maksimal lima tahun per periode dan harus melalui persetujuan rapat anggota. Dari sekitar 120 anggota tercatat, mayoritas diketahui berasal dari luar daerah, sedangkan warga asli Desa Perbangunan hanya tersisa sekitar 10 orang.

Mantan Kepala Dusun setempat, mengenang bahwa awalnya kawasan ini dibagikan kepada setiap Kepala Keluarga pada masa pemerintahan Bupati Rihold Sihotang dengan tujuan mensejahterakan warga. Harapan itu pun pupus ketika pengelolaan berubah menjadi HTR dan akhirnya diduga jatuh ke tangan pihak berkuasa dan bermodal.

Merespons tudingan tersebut, Ketua Koperasi Tani Mandiri, MW yang juga Anggota DPRD Asahan, membantah keras. Ia menyatakan tidak ada transaksi jual beli lahan, dan mengklaim R Sinaga hanyalah anggota koperasi yang mengelola lahan seluas 6 hektar saja. Ia juga beralasan tanaman kehutanan sebelumnya tidak bertahan hidup karena kondisi tanah yang asam.

Sebelumnya, warga juga sempat mendapati dua unit alat berat beroperasi di sekitar kawasan, yang kemudian dikeluarkan setelah adanya pemberitaan. Masyarakat mendesak Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk melakukan pendataan ulang, memanggil pihak-pihak terkait, serta menerapkan sanksi tegas sesuai hukum. Mereka berharap penertiban berjalan adil dan transparan, agar fungsi hutan dapat dipulihkan dan kembali memberikan manfaat bagi warga setempat.

Pemerintah melalui Kementerian LHK telah menegaskan bahwa penanaman sawit di kawasan hutan tanpa izin resmi adalah tindakan pidana yang dapat dikenai sanksi denda hingga penyitaan lahan. Harapan masyarakat, kasus ini jadi perhatian Bupati Asahan untuk segera diselesaikan demi Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan. (tec)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sisa Makanan Berubah Jadi Pakan Ternak, Inovasi KKN UGM di Asahan Raih Apresiasi Wakil Bupati

USU Menjadi Tuan Rumah The 5th IMT-GT UNINET Council Meeting

Bobby Nasution Dukung Sumut Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Voli Putri U-20 Asia 2027

Truck Angkut Sawit Terguling, Buah Menimpa Pelajar, 1 Korban Meninggal Dunia 2 Luka - Luka

Dana Pinjaman Bergulir Rp 20 Miliar ke Koptan Mandiri Jadi Sorotan Publik, Dugaan Penyimpangan dan Ketegasan Aturan Kehutanan

Dugaan Alih Fungsi 1.266,6 Hektar HTR Koptan Mandiri Jadi Sawit, Praktisi Hukum : Itu Pelanggaran Berat Terancam 10 Tahun Penjara