Anggaran Dana Bencana Rp110 Miliar PUPR Padangsidimpuan Disorot, KPK Didesak Usut Tender Hingga Dugaan Fee 15 Persen

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Baca Juga:

• PUPR Kota Solok, Sumatera Barat, Pantau Pembangunan Pasar Kuliner di Jalan Cengkeh
• Kinerja Kadis PUPR Tapsel Disorot: Temuan BPK Rp1,345 Miliar, Proyek Bermasalah hingga Dipanggil KPK, Bupati Gus Irawan Diminta Segera Evaluasi
• Temuan BPK Guncang Dinas PUPR Tapsel! Proyek Jalan Rp1,34 Miliar Bermasalah, Pengawasan Kadis Dipertanyakan

Pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, menuai sorotan serius. Sejumlah persoalan terkait proyek yang disebut bersumber dari dana penanganan bencana senilai Rp110 miliar dan APBD Tahun Anggaran 2026 kini menjadi perhatian publik.

Mulai dari tender proyek yang dikabarkan gagal berulang kali, perubahan mekanisme pengadaan menjadi penunjukan langsung, penetapan perusahaan pelaksana, tambahan anggaran dalam Perubahan APBD (P-APBD), hingga kualitas pekerjaan konstruksi, semuanya diminta untuk ditelusuri secara transparan.

Bahkan, muncul pula pertanyaan mengenai dugaan fee proyek sebesar 15 persen yang diminta untuk ditelusuri aparat penegak hukum.

Ketua DPD Prabowo Mania 08, Saparuddin Hasibuan, secara terbuka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan melakukan penelusuran terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur di instansi yang dipimpin Chairul Amri tersebut.

Menurut Saparuddin, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemulihan infrastruktur harus diikuti keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban yang jelas. Apalagi, sebagian anggaran tersebut dikaitkan dengan penanganan dampak bencana yang seharusnya menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

"Pengelolaan dana bencana yang disebut mencapai Rp110 miliar ini, khususnya yang berkaitan dengan PUPR, harus dibuka secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui berapa anggaran yang benar-benar dikelola, proyek apa saja yang dikerjakan, siapa perusahaan pelaksananya, dan bagaimana perkembangan pekerjaannya," tegas Saparuddin.

Ia menilai, persoalan ini tidak boleh berhenti pada penjelasan administratif. Seluruh tahapan pengadaan hingga hasil pekerjaan di lapangan harus diperiksa untuk memastikan uang negara digunakan sesuai peruntukannya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Saparuddin adalah informasi mengenai sejumlah paket pembangunan jalan dan irigasi yang disebut mengalami kegagalan tender sebanyak dua kali, yakni pada September dan Oktober 2026.

Setelah proses tender tersebut dinyatakan gagal, sejumlah pekerjaan dikabarkan dilanjutkan melalui mekanisme penunjukan langsung.

Perubahan metode pengadaan ini dinilai perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan. Sebab, setiap metode pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah memiliki persyaratan serta dasar hukum yang harus dipenuhi.

Saparuddin meminta agar dokumen perencanaan, pengumuman tender, hasil evaluasi penawaran, berita acara tender gagal, hingga dokumen penetapan perusahaan pelaksana diperiksa secara menyeluruh.

"Kalau ada proyek yang gagal tender sampai dua kali, kemudian pelaksananya ditetapkan melalui penunjukan langsung, tentu harus dijelaskan apa dasar dan pertimbangannya. Jangan sampai muncul persepsi bahwa proses pengadaan hanya formalitas untuk menentukan perusahaan tertentu," ujarnya.

Ia menegaskan, kegagalan tender tidak otomatis membenarkan penggunaan metode penunjukan langsung. Karena itu, keabsahan perubahan mekanisme tersebut harus diuji berdasarkan kondisi pekerjaan dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan tidak ada perusahaan yang memperoleh perlakuan istimewa dalam proses penetapan kontraktor.

Sorotan berikutnya menyangkut dugaan adanya praktik pemberian fee dalam pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah.

Saparuddin menyebut angka 15 persen sebagai salah satu informasi yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum. Namun, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan penelusuran bukti, bukan hanya berdasarkan asumsi.

"Ini sudah perlu didalami lebih jauh oleh KPK. Apakah ada fee proyek sebesar 15 persen atau tidak, tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan. Kita tidak ingin pengelolaan anggaran pembangunan justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," katanya.

Ia meminta aparat menelusuri kemungkinan adanya hubungan antara proses pengadaan, perusahaan penyedia, pejabat yang memiliki kewenangan, hingga mekanisme pencairan pembayaran proyek.

Menurutnya, apabila terdapat indikasi pemberian imbalan yang bertentangan dengan hukum, hal tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan agar tidak berkembang spekulasi yang merugikan pihak-pihak tertentu.

Tidak hanya proyek yang bersumber dari anggaran penanganan bencana, Saparuddin juga mempertanyakan informasi mengenai tambahan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk Dinas PUPR melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka alasan penambahan anggaran tersebut, termasuk kegiatan yang memperoleh alokasi dan dasar kebutuhan pembangunannya.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah tambahan anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk kebutuhan infrastruktur prioritas atau terdapat persoalan lain yang perlu diperiksa.

"Penambahan anggaran sekitar Rp2 miliar dalam P-APBD juga perlu dijelaskan. Apakah memang berdasarkan kebutuhan pembangunan yang mendesak atau ada persoalan lain dalam proses pengalokasiannya? Semua harus terbuka," ungkapnya.

Saparuddin juga mendorong agar proses pengusulan dan pembahasan anggaran bersama DPRD Kota Padangsidimpuan dapat ditelusuri apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti.

Meski demikian, penambahan anggaran melalui mekanisme P-APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah dan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran hukum.

Anggaran perjalanan dinas Dinas PUPR yang disebut mencapai sekitar Rp1 miliar turut menjadi perhatian.

Saparuddin mempertanyakan kesesuaian alokasi tersebut dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Ia meminta agar rincian perjalanan dinas dibuka, mulai dari tujuan kegiatan, jumlah pejabat dan pegawai yang melakukan perjalanan, lama perjalanan, hingga hasil yang diperoleh.

Menurutnya, setiap rupiah uang negara harus memiliki manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas justru tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan yang harus diselesaikan. Semua pengeluaran harus jelas peruntukan dan manfaatnya," ujarnya.

Meski begitu, besaran anggaran perjalanan dinas tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta laporan realisasi belanja sebelum dapat dipastikan nilainya.

Di luar persoalan administrasi dan pengadaan, kualitas pekerjaan konstruksi juga menjadi perhatian penting.

Saparuddin mengingatkan bahwa proyek yang menggunakan uang negara, terlebih anggaran untuk pemulihan pascabencana, harus memenuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Ia meminta pengawasan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara administratif, tetapi juga memastikan hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan volume, mutu material, ketebalan konstruksi, dan standar teknis yang ditetapkan.

"Jangan hanya mengejar pekerjaan selesai secara administrasi, tetapi kualitasnya tidak diperhatikan. Proyek yang menggunakan dana bencana harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak boleh dikerjakan asal jadi," tegasnya.

Ia juga meminta pemeriksaan terhadap dokumen pengujian material, laporan pengawasan lapangan, hasil pemeriksaan pekerjaan, serta berita acara serah terima.

Menurutnya, proyek infrastruktur yang dikerjakan dengan kualitas rendah berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat karena fasilitas publik dapat kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat.

Salah satu pekerjaan yang turut menjadi perhatian adalah rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Sabungan Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.

Pekerjaan tersebut disebut memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp889.983.000 yang bersumber dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026.

Rehabilitasi ini berkaitan dengan pemulihan infrastruktur irigasi setelah terdampak banjir Sungai Aek Sibontar pada 2025.

Keberadaan jaringan irigasi tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kebutuhan air pertanian. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan harus dipastikan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, dan target penyelesaian.

Selain proyek irigasi, pembangunan dan perbaikan jalan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah juga perlu mendapatkan pengawasan ketat.

Pemeriksaan harus mencakup kesesuaian nilai kontrak, volume pekerjaan, kualitas material, sistem drainase, serta hasil akhir konstruksi.

Dengan demikian, anggaran pemulihan pascabencana tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang kuat dan bermanfaat dalam jangka panjang.

Munculnya berbagai pertanyaan mengenai pengelolaan proyek tersebut juga mendorong desakan agar Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes., melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PUPR.

Evaluasi dinilai perlu mencakup proses pengadaan, penyerapan anggaran, perkembangan pekerjaan, pengawasan lapangan, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan proyek.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan juga didorong membuka informasi mengenai daftar paket pekerjaan, nilai kontrak, perusahaan pelaksana, sumber pendanaan, dan jadwal penyelesaian proyek kepada masyarakat.

Selain itu, Inspektorat Kota Padangsidimpuan diharapkan menjalankan fungsi pengawasan internal untuk memeriksa potensi persoalan administrasi maupun indikasi penyimpangan.

Apabila ditemukan bukti awal dugaan tindak pidana, hasil pemeriksaan dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Saparuddin menegaskan, desakan agar KPK melakukan penelusuran bukan berarti menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan.

Menurutnya, pemeriksaan justru diperlukan untuk memastikan seluruh proses penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.

Ia berharap KPK dapat memberikan perhatian terhadap pengelolaan dana penanganan bencana dan anggaran pembangunan infrastruktur di Kota Padangsidimpuan, terutama terhadap sejumlah persoalan yang kini dipertanyakan masyarakat.

"Kita meminta KPK turun langsung melakukan penelusuran. Kalau semuanya sesuai aturan, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, harus diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Ia juga menekankan bahwa besarnya anggaran pembangunan tidak boleh hanya menjadi angka dalam dokumen pemerintahan. Masyarakat harus dapat merasakan manfaatnya melalui jalan yang layak, jaringan irigasi yang berfungsi, serta fasilitas publik yang aman dan berkualitas.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan, Chairul Amri, disebut telah dimintai konfirmasi mengenai sejumlah persoalan tersebut.

Konfirmasi yang diminta mencakup mekanisme pengadaan proyek, informasi kegagalan tender, dasar penggunaan metode penunjukan langsung, penetapan perusahaan pelaksana, besaran anggaran, hingga pengawasan kualitas pekerjaan di lapangan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas PUPR, Pemerintah Kota Padangsidimpuan, perusahaan pelaksana proyek, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pemberitaan ini.

Publik kini menantikan keterbukaan pemerintah daerah dalam menjelaskan pengelolaan anggaran tersebut. Sebab, dana penanganan bencana dan APBD merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Jika seluruh tahapan telah berjalan sesuai ketentuan, penjelasan terbuka akan menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan masyarakat. Namun, apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PUPR Kota Solok, Sumatera Barat, Pantau Pembangunan Pasar Kuliner di Jalan Cengkeh

Kinerja Kadis PUPR Tapsel Disorot: Temuan BPK Rp1,345 Miliar, Proyek Bermasalah hingga Dipanggil KPK, Bupati Gus Irawan Diminta Segera Evaluasi

Temuan BPK Guncang Dinas PUPR Tapsel! Proyek Jalan Rp1,34 Miliar Bermasalah, Pengawasan Kadis Dipertanyakan

KAMAK Demo Kantor PUPR Sumut, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Proyek Rp250 Miliar

Desakan Bobby Nasution Batalkan Penunjukan Chandra Dalimunthe, Besar Potensi Konflik Kepentingan

Tim Kementerian PUPR Lakukan Survei Kerusakan Fasilitas Umum di Kabupaten Solok.