Temuan BPK Guncang Dinas PUPR Tapsel! Proyek Jalan Rp1,34 Miliar Bermasalah, Pengawasan Kadis Dipertanyakan

Baca Juga:

• KAMAK Demo Kantor PUPR Sumut, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Proyek Rp250 Miliar
• Desakan Bobby Nasution Batalkan Penunjukan Chandra Dalimunthe, Besar Potensi Konflik Kepentingan
• Tim Kementerian PUPR Lakukan Survei Kerusakan Fasilitas Umum di Kabupaten Solok.

Tapsel | Sumut24.co

Temuan mengejutkan dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memunculkan sorotan tajam terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

Dalam hasil pemeriksaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tahun anggaran 2025, ditemukan kekurangan volume serta mutu pekerjaan pada 14 paket proyek jalan dengan nilai mencapai Rp1.345.035.672,93.

Temuan tersebut langsung memantik kritik terhadap lemahnya pengawasan proyek, termasuk peran Kepala Dinas PUPR Tapanuli Selatan yang dinilai belum maksimal memastikan kualitas pekerjaan infrastruktur berjalan sesuai kontrak.

Berdasarkan dokumen audit BPK, anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di lingkungan Pemkab Tapsel pada 2025 mencapai Rp147,48 miliar, dengan realisasi hingga 31 Oktober 2025 sebesar Rp36,58 miliar atau sekitar 24,80 persen.

Namun, hasil pemeriksaan fisik di lapangan justru menemukan sejumlah pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi maupun kekurangan volume.

Temuan itu tersebar di berbagai kecamatan, mulai dari Batang Toru, Angkola Selatan, Angkola Sangkunur, Sayur Matinggi, Sipirok, hingga Saipar Dolok Hole.

Salah satu proyek dengan nilai kekurangan terbesar ditemukan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Paya Somanggol–Panabari Kecamatan Sayur Matinggi, dengan indikasi kekurangan volume dan mutu mencapai Rp255,99 juta.

Selain itu, proyek Peningkatan Jalan Simaninggir Menuju Sungai Kecamatan Tano Tombangan Angkola juga tercatat memiliki kekurangan senilai Rp171,27 juta.

"Ini harus menjadi evaluasi serius. Jangan sampai pembangunan jalan hanya bagus di atas kertas, tetapi di lapangan kualitas dan volumenya tidak sesuai," ujar salah seorang warga di lokasi, baru-baru ini.

Tak hanya itu, proyek Peningkatan Jalan Simpang Jalan Nasional Huta Godang Kecamatan Batang Toru turut menjadi sorotan dengan temuan kekurangan volume mencapai Rp152,13 juta.

Bahkan pada proyek Pelebaran Cor Bahu Jalan Pargumbangan–Pasir Matogu Kecamatan Angkola Muara Tais, BPK mencatat kekurangan senilai lebih dari Rp113 juta.

Audit menemukan berbagai persoalan, mulai dari ketidaksesuaian spesifikasi material agregat kelas A, kekurangan volume lapisan aspal, bahan anti pengelupasan, hingga pekerjaan beton yang tidak sesuai volume kontrak.

Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian pekerjaan telah dinyatakan selesai atau mencapai realisasi fisik 100 persen, bahkan beberapa sudah dilakukan pembayaran, namun hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya kekurangan signifikan.

BPK secara tegas menyebut kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk tanggung jawab penyedia terhadap kualitas pekerjaan serta kewajiban pembayaran berdasarkan hasil pekerjaan riil di lapangan.

Dalam hasil auditnya, BPK juga menyoroti lemahnya pengawasan internal. Permasalahan ini disebut terjadi karena Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak sepenuhnya melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran, sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinilai belum maksimal mengendalikan kontrak dan memeriksa hasil pekerjaan yang diserahterimakan.

Sorotan publik pun mulai mengarah pada kepemimpinan Dinas PUPR Tapanuli Selatan. Pasalnya, proyek infrastruktur jalan yang menggunakan uang rakyat semestinya menjadi prioritas pengawasan ketat agar kualitas pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Kepala Dinas PUPR disebut telah menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Dari total nilai temuan, tercatat telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp267,67 juta.

Namun demikian, masih tersisa sekitar Rp1,07 miliar yang direkomendasikan BPK untuk diproses pengembaliannya ke kas daerah dari sejumlah perusahaan pelaksana proyek.

BPK juga meminta Bupati Tapanuli Selatan agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR meningkatkan pengawasan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, sekaligus menginstruksikan PPK Bina Marga memperketat pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.

Upaya konfirmasi telah dilakukan awak media guna meminta penjelasan mengenai dugaan kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada sejumlah proyek jalan, termasuk langkah pengawasan internal yang dilakukan dinas. Namun, sampai berita ini tayang, belum ada respons maupun klarifikasi yang diberikan pihak Dinas PUPR Tapsel.

Temuan BPK ini menjadi alarm serius terhadap tata kelola pembangunan infrastruktur di Tapanuli Selatan. Publik kini menanti langkah konkret pemerintah daerah, termasuk evaluasi pengawasan di tubuh Dinas PUPR, agar proyek yang bersumber dari uang rakyat benar-benar dikerjakan sesuai kualitas, spesifikasi, dan volume sebagaimana mestinya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KAMAK Demo Kantor PUPR Sumut, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Proyek Rp250 Miliar

Desakan Bobby Nasution Batalkan Penunjukan Chandra Dalimunthe, Besar Potensi Konflik Kepentingan

Tim Kementerian PUPR Lakukan Survei Kerusakan Fasilitas Umum di Kabupaten Solok.

KAMAK Desak Kejatisu Periksa Kadis PUPR Sumut Hendra Dermawan Siregar: Jangan Lindungi Mafia Proyek

BPK Bongkar Dugaan Korupsi 21 Proyek Jalan dan Jembatan Sumut, Rp1,2 Triliun Anggaran Diduga Jadi Bancakan

Mahasiswa Akan Geruduk PUPR Sumut dan DPPESDM, Desak Transparansi Perizinan SDA dan SIPB