Pemkab Madina Raih Predikat Kabupaten Informatif di KI Sumut Award 2026, Atika: Jadi Motivasi untuk Berbenah

Baca Juga:

• Kapolres Madina Pimpin Operasi Sarang Narkoba, Tujuh Pria Dibawa ke Satresnarkoba
• Jemput Program Pusat di Tengah Efisiensi Anggaran, Bupati Madina Perjuangkan Revitalisasi 10 Sekolah Tambahan
• Lindungi Kesehatan Siswa, Disdikbud Madina Terapkan PJJ 15–17 Oktober 2026

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, meraih predikat Kabupaten Informatif dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi (KI) Sumut Award 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (20/10/2026).

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap upaya Pemkab Madina dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Menurut Atika, pemerintah daerah terus berupaya memastikan pengelolaan informasi publik berjalan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Meski berhasil meraih predikat Kabupaten Informatif, Atika mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan. Karena itu, penghargaan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai pencapaian, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik.

"Namun, ini menjadi modal, menjadi kekuatan bagi kami bahwa pengelolaan informasi, keterbukaan informasi di Madina direfleksikan dengan penghargaan ini," kata Atika.

Ia berharap capaian tersebut dapat memacu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madina untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Atika juga menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu unsur penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai proses pemerintahan, mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga manfaat pembangunan yang dirasakan secara langsung.

Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencapaian penghargaan. Lebih dari itu, transparansi harus diwujudkan melalui pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik.

"Tujuan utamanya bukan hanya memperoleh penghargaan, tetapi memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keterbukaan informasi. Kita bertugas melayani dan memudahkan masyarakat. Keterbukaan informasi adalah cara untuk membangun kepercayaan publik," ujar Surya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa predikat informatif perlu diikuti dengan pelaksanaan keterbukaan informasi yang nyata, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui kebijakan pemerintah, tetapi juga dapat memahami pelaksanaan dan hasilnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara, Abdul Haris Nasution, menjelaskan bahwa proses penilaian KI Sumut Award 2026 dilaksanakan melalui beberapa tahapan.

Tahapan tersebut meliputi bimbingan teknis (bimtek), pengisian instrumen penilaian, serta monitoring dan evaluasi terhadap badan publik yang menjadi peserta penilaian.

Abdul Haris menyebutkan, hasil penilaian dipengaruhi berbagai faktor. Di antaranya pergantian pejabat, lemahnya koordinasi antarpihak, serta belum lengkapnya dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses evaluasi.

Selain itu, standar nilai untuk memperoleh predikat Informatif pada tahun ini mengalami peningkatan, dari sebelumnya 80 menjadi 90. Kenaikan ambang batas tersebut menunjukkan bahwa badan publik dituntut semakin serius dalam memenuhi standar keterbukaan informasi.

Ia menjelaskan, monitoring dan evaluasi menghasilkan capaian yang beragam pada sejumlah kategori badan publik. Penilaian mencakup pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penyelenggara pemilu, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agama, hingga badan usaha milik daerah (BUMD).

Dalam penganugerahan KI Sumut Award 2026, sebanyak 24 kabupaten/kota di Sumatera Utara berhasil meraih predikat Informatif.

Sementara itu, tiga kabupaten masuk kategori Menuju Informatif. Lima kabupaten/kota memperoleh predikat Tidak Informatif, sedangkan satu kabupaten tercatat tidak mengisi penilaian.

Capaian tersebut memperlihatkan adanya perbedaan tingkat pemenuhan standar keterbukaan informasi di antara badan publik di Sumatera Utara.

Bagi Pemkab Mandailing Natal, predikat Kabupaten Informatif diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat sistem pengelolaan informasi, meningkatkan koordinasi antar-OPD, serta memastikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik dapat terpenuhi.

Ke depan, tantangan pemerintah daerah bukan hanya mempertahankan predikat yang telah diraih, melainkan memastikan keterbukaan informasi benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kapolres Madina Pimpin Operasi Sarang Narkoba, Tujuh Pria Dibawa ke Satresnarkoba

Jemput Program Pusat di Tengah Efisiensi Anggaran, Bupati Madina Perjuangkan Revitalisasi 10 Sekolah Tambahan

Lindungi Kesehatan Siswa, Disdikbud Madina Terapkan PJJ 15–17 Oktober 2026

3 Ekskavator Dibakar, Kapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Pernah Turun Langsung Tindak PETI Madina-Tapsel, Kini Kotanopan Menanti Ketegasan

Wabup dan Ketua DPRD Hadiri Nobar G30S/PKI di Madina, Pesan Persatuan Menggema di Panyabungan

Ada Kejanggalan? Tokoh Masyarakat Minta Polisi Dalami Kematian Siswa SD di Bukit Malintang, Madina