Dibalik Temuan BPK, LHKPN Kadis PUPR Tapsel Rp2,28 Miliar Jadi Perbincangan, Diduga Sering Nongkrong Ketimbang Awasi Proyek?

Baca Juga:

• BPK RI Tuntaskan Pemeriksaan di Paluta, Bupati Reski Basyah Siap Tindak Lanjuti Semua Rekomendasi!
• Menuju WTP Lagi, Paluta Sambut Pemeriksaan LKPD 2025 dari BPK RI Sumut
• Bupati Asahan Sambut Kunjungan Kerja Kepala BPK RI Perwakilan Sumut

Tapsel | Sumut24.co

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Selatan, Fachri Ananda Harahap, tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp2.284.019.053 atau sekitar Rp2,28 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025.

Laporan tersebut disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 7 Januari 2026 dan telah dinyatakan lengkap secara administratif. Di tengah pelaporan kekayaan tersebut, sorotan publik justru mengarah pada kinerja pengawasan proyek di lingkungan Dinas PUPR Tapanuli Selatan setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil audit, BPK menemukan dugaan kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada 14 paket proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Tapanuli Selatan dengan total nilai mencapai Rp1.345.035.672,93.

Temuan itu memantik pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan internal di instansi yang dipimpin Fachri Ananda Harahap. Pasalnya, proyek infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor strategis yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung akses ekonomi dan mobilitas warga di wilayah Tapanuli Selatan.

Di tengah berbagai persoalan pembangunan infrastruktur, muncul pula kritik dari sejumlah pihak yang mempertanyakan intensitas pengawasan lapangan oleh pimpinan dinas.

Bahkan, beredar penilaian di tengah masyarakat bahwa pengawasan proyek dinilai belum maksimal, sementara aktivitas pejabat lebih sering terlihat di ruang-ruang informal dibanding memastikan mutu pekerjaan di lapangan. Namun demikian, hal tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari pihak terkait.

Kondisi ini kemudian memunculkan kekhawatiran publik agar kasus-kasus pengelolaan proyek infrastruktur yang bermasalah tidak kembali terulang.

Sebagian masyarakat pun mulai mengaitkan pentingnya pengawasan ketat dengan sejumlah perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur yang pernah mencuat di Sumatera Utara, termasuk kasus yang menyeret mantan pejabat sektor PUPR di tingkat provinsi sebagai pengingat pentingnya transparansi dan pengawasan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran negara.

Sorotan semakin menguat lantaran hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana tindak lanjut atas temuan BPK tersebut, termasuk terkait mekanisme pengembalian kerugian atau tindak korektif terhadap pekerjaan yang diduga mengalami kekurangan volume dan mutu.

Sementara itu, berdasarkan dokumen LHKPN, sebagian besar harta kekayaan Fachri berasal dari aset tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp1,07 miliar yang tersebar di wilayah Kota Padangsidimpuan dan Tapanuli Selatan.

Aset yang dilaporkan di antaranya berupa dua bidang tanah dan bangunan di Kota Padangsidimpuan dengan nilai masing-masing Rp275 juta dan Rp375 juta. Selain itu, terdapat sejumlah bidang tanah di wilayah Tapanuli Selatan dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.

Untuk alat transportasi dan mesin, Fachri melaporkan kepemilikan kendaraan senilai total Rp850 juta, terdiri dari satu unit Toyota Fortuner tahun 2022 senilai Rp520 juta serta satu unit Mitsubishi Xforce tahun 2023 senilai Rp330 juta yang disebut diperoleh dari hasil sendiri.

Selain itu, ia juga mencatat kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp57,8 juta serta kas dan setara kas mencapai Rp326,29 juta. Di sisi lain, terdapat kewajiban berupa utang sebesar Rp20.078.375 sehingga total kekayaan bersih yang dilaporkan mencapai Rp2,28 miliar.

Sebagai informasi tambahan, jumlah tersebut meningkat dibandingkan laporan tahun sebelumnya, yakni Rp2.107.007.964 pada periode pelaporan 31 Desember 2024.

Jika ditarik lebih jauh, tren kenaikan harta kekayaan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan itu terlihat cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Pada 2023, total kekayaan yang dilaporkan tercatat sebesar Rp1.844.460.647. Angka itu kemudian naik dari tahun sebelumnya ketika Fachri masih menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas PUPR.

Sementara pada 2022, total kekayaannya tercatat sebesar Rp1.688.225.515, kemudian Rp1.121.478.341 pada 2021, serta Rp1.104.913.317 di 2020.

Bahkan, berdasarkan data yang tersedia, jumlah kekayaan yang dilaporkan pada 2019 berada di angka Rp874.292.485, sedangkan pada 2018 tercatat sebesar Rp814.126.648.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Tapanuli Selatan disebut telah beberapa kali dikonfirmasi terkait temuan BPK atas dugaan kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada sejumlah proyek jalan, termasuk perkembangan tindak lanjut pengembalian yang dimaksud. Namun, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak dinas.zal

Berdasarkan data pelaporan periodik yang tercatat, Fachri Ananda Harahap yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan melaporkan total kekayaan sebesar Rp2.284.019.053 per 31 Desember 2025.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

BPK RI Tuntaskan Pemeriksaan di Paluta, Bupati Reski Basyah Siap Tindak Lanjuti Semua Rekomendasi!

Menuju WTP Lagi, Paluta Sambut Pemeriksaan LKPD 2025 dari BPK RI Sumut

Bupati Asahan Sambut Kunjungan Kerja Kepala BPK RI Perwakilan Sumut

Wali Kota mengikuti kegiatan Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan secara Serentak se-Sumut

Hadapi Audit BPK 2025, Bupati PMA Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan Pemkab Palas

BPKB Mobil Korban Penggelapan Dikembalikan ke Leasing, Mobil Malah Dirampas Debt Collector