Hadapi Audit BPK 2025, Bupati PMA Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan Pemkab Palas

Baca Juga:

• Exit Meeting BPK Digelar, Pemko Padangsidimpuan Mantapkan Langkah Pembenahan RSUD
• Tak Ingin Molor, Wali Kota Padangsidimpuan Koordinasi dengan BPKP Soal Percepatan Huntap
• Kunjungan BPK Sumut, Wali Kota Letnan Dalimunthe Komitmen Dukung Tata Kelola RSUD

Padang Lawas | Sumut24.co -

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) menunjukkan keseriusannya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pada Kamis (19/02/26), Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, mengikuti Zoom Meeting Entry Meeting pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas dan merupakan bagian dari agenda serentak seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara.

Entry meeting ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, dari Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan. Turut mendampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Hendri Simatupang, menjelaskan bahwa setiap kepala daerah wajib menyerahkan LKPD kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan dan pelaporan keuangan daerah mengacu pada ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun berbasis akrual dan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan SAL, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Seluruhnya wajib disajikan secara transparan dan akuntabel sebelum diserahkan kepada BPK.

BPK RI telah memulai pemeriksaan interim LKPD Tahun 2025 sejak 18 Februari 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 26 Maret 2026. Pemeriksaan ini bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Pemeriksa Kabupaten Padang Lawas, E. Gultom, beserta tim pemeriksa lainnya.

Dalam kesempatan itu, Putra Mahkota Alam Hasibuan menegaskan kepada seluruh Kepala OPD dan Camat agar bersikap kooperatif dan proaktif dalam melengkapi dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2025.

Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang berkualitas.

"Komitmen kami jelas, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan terus menjalankan roda pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan," tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Panguhum Nasution, serta para pimpinan OPD terkait lainnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Exit Meeting BPK Digelar, Pemko Padangsidimpuan Mantapkan Langkah Pembenahan RSUD

Tak Ingin Molor, Wali Kota Padangsidimpuan Koordinasi dengan BPKP Soal Percepatan Huntap

Kunjungan BPK Sumut, Wali Kota Letnan Dalimunthe Komitmen Dukung Tata Kelola RSUD

Jual Beli Titik Dapur Gizi Disorot, Forwaka Asahan Minta Seluruh SPPG Diaudit Total

Dibalik Temuan BPK, LHKPN Kadis PUPR Tapsel Rp2,28 Miliar Jadi Perbincangan, Diduga Sering Nongkrong Ketimbang Awasi Proyek?

BPK RI Gelar Exit Meeting Pemeriksaan Terperinci LKPD TA 2025 di Simalungun