Baca Juga:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD) Kota Padangsidimpuan secara resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat, 12 Desember 2025.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh Nasution, serta dihadiri Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dan Wakil Wali Kota Harry Pahlevi Harahap, bersama unsur pimpinan OPD dan anggota DPRD.
Dalam laporan resmi Badan Anggaran DPRD yang dibacakan oleh Ahmad Maulana Harahap, APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2026 disusun dengan pendekatan anggaran yang berimbang dan adaptif terhadap dinamika fiskal daerah.
Total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp746,3 miliar, sementara belanja daerah mencapai Rp749,3 miliar, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp3,01 miliar.
Defisit tersebut akan ditutup melalui skema pembiayaan netto dengan nilai yang sama, yakni Rp3,01 miliar, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Badan Anggaran DPRD menekankan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal. Upaya yang direkomendasikan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak serta retribusi daerah, dengan dukungan sistem administrasi yang lebih tertata dan berbasis teknologi informasi.
Selain itu, pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi dinilai perlu diperketat, disertai penegakan regulasi agar potensi PAD dapat dimaksimalkan secara adil dan transparan.
Salah satu fokus strategis lainnya adalah percepatan penyelesaian serah terima aset Pasar Raya Sangkumpal Bonang. Badan Anggaran mendorong pemerintah daerah segera menyusun business plan pengelolaan pasar yang profesional dan akuntabel, sehingga pasar rakyat tersebut dapat berkembang menjadi pusat ekonomi masyarakat, menampung pelaku UMKM, serta menjadi sumber PAD yang berkelanjutan.
Di tengah keterbatasan fiskal, DPRD menegaskan bahwa program Universal Health Coverage UHC) harus tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah diminta memastikan peningkatan kualitas layanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan, agar masyarakat tetap mendapatkan layanan yang optimal.
Selain sektor kesehatan, Badan Anggaran juga menyoroti pentingnya penguatan mitigasi bencana, terutama menghadapi potensi cuaca ekstrem. Langkah-langkah preventif seperti konservasi lingkungan di wilayah rawan bencana dinilai krusial untuk menekan risiko dan dampak bencana ke depan, meski dilakukan dengan keterbatasan anggaran.zal
Ucok Rizal Nasution Tegaskan JMSI Tabagsel Satu Komando, Siap Bangun Media Siber Profesional dan Independen untuk Kemajuan Daerah
kota
Rasyid Dongoran Jangan Bergantung pada Bantuan, Masa Depan Pertanian Tabagsel Harus Dibangun dari Keringat Sendiri
kota
Polisi Ungkap Dua Kasus Besar, Polres Padangsidimpuan Amankan 6 Tersangka Narkoba dan 3 Pelaku Pengeroyokan
kota
KPPG Medan Respons Cepat Aspirasi JIPI, Tegaskan Siap Tindak Tegas Jika Ditemukan Pelanggaran
kota
Tak Sekadar Jalan Rusak, Akses Menuju Wisata Sibiobio Dinilai Hambat Kemajuan Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan
kota
Densus 88 AT Polri dan Dispora Aceh Satukan Langkah Bentengi Generasi Muda dari Paham IRET
kota
Usung Visi Nagari Aie Dingin Mandiri Nan Madani, Endara Putra Gunawan Dapat Nomor Urut 2 pada Penetapan Calon Wali Nagari.
kota
400 ASN Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti Profiling ASN 2026
kota
Bank Sumut Wujudkan Impian Masyarakat Miliki Rumah melalui Akad Massal KPR Sejahtera FLPP
Ekbis
sumut24.co ASAHAN, Besarnya aliran dana yang masuk ke Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DPK KORPRI) Kabupaten Asahan dalam k
News
