Kasus MFF, Kejari Medan Diminta Periksa Pejabat Dekranasda Medan, Kornas KAMAK: “Jangan Tebang Pilih, Usut Tuntas Aliran Anggaran”

Baca Juga:

• Buka-bukaan! Tersangka Baru Korupsi Smart Village Rp1,7 Miliar, Mainul Lubis: Saya Akan Buka Semua yang Tertutup
• Propam Polres Asahan Usut Isu Viral, Anggota Sat Narkoba Dinyatakan Tidak Terlibat Peredaran Pod Getar
• Alisansi CS KERAS Geruduk Kejatisu dan Bakar Foto Walikota, Goklif Manurung: Kajati SUMUT SEGERA Periksa & Tangkap Wesly Silalahi Terkait Gurita Korup

Medan – Desakan publik terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan untuk membuka seluruh tabir dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Medan Fashion Festival (MFF) 2024 semakin menguat. Kali ini, desakan datang dari Kornas KAMAK Azmi Hadly, yang meminta agar penyidik tidak hanya fokus pada pejabat Dinas Pariwisata, tetapi juga memeriksa pejabat terkait di Dekranasda Kota Medan.

Azmi Hadly menegaskan, penyidikan yang sedang berjalan tidak boleh berhenti pada satu atau dua nama. Ia menyebut, pola penggunaan anggaran di MFF patut didalami lebih jauh, terutama karena event tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk struktur Dekranasda.

> "Kejari Medan jangan tebang pilih. Jika ada aliran anggaran atau kewenangan Dekranasda dalam pelaksanaan MFF, pejabatnya wajib diperiksa. Kami minta Kejari transparan dan berani menyentuh semua pihak," tegas Azmi Hadly.

Menurutnya, kasus MFF tidak bisa dipandang sebagai kesalahan individual semata, melainkan bisa menjadi pintu masuk mengungkap dugaan penyimpangan yang lebih luas. Ia juga mengapresiasi langkah cepat Kejari dalam menetapkan Beni Iskandar sebagai tersangka, namun menilai penyidikan masih setengah jalan.

Azmi menambahkan bahwa dugaan korupsi dalam event MFF terkait erat dengan proses penganggaran, penunjukan vendor, serta dugaan markup kegiatan. Karena itu, ujar dia, Dekranasda yang ikut tampil sebagai mitra kegiatan tidak mungkin dilepaskan dari pemeriksaan.

> "Jika Kejari sungguh-sungguh ingin membersihkan praktik kotor di Pemko Medan, semua pejabat yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan MFF harus diperiksa, termasuk pejabat Dekranasda. Jangan sampai ada yang dilindungi," katanya.

Kornas KAMAK juga mengingatkan bahwa keberanian Kejari Medan dalam mengusut kasus ini akan menjadi tolok ukur komitmen penegakan hukum di Sumatera Utara, terutama setelah banyak kasus besar sebelumnya dinilai stagnan.

Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus MFF hingga tuntas, termasuk mendorong pengungkapan aliran dana, pertanggungjawaban kegiatan, sampai keterlibatan aktor-aktor yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan Pemko Medan.

"Publik menunggu ketegasan Kejari Medan. Jangan berhenti di level teknis, bongkar sampai siapa pun yang menikmati anggaran. Kita ingin penegakan hukum yang bersih, tanpa intervensi," tutup Azmi Hadly.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Buka-bukaan! Tersangka Baru Korupsi Smart Village Rp1,7 Miliar, Mainul Lubis: Saya Akan Buka Semua yang Tertutup

Propam Polres Asahan Usut Isu Viral, Anggota Sat Narkoba Dinyatakan Tidak Terlibat Peredaran Pod Getar

Alisansi CS KERAS Geruduk Kejatisu dan Bakar Foto Walikota, Goklif Manurung: Kajati SUMUT SEGERA Periksa & Tangkap Wesly Silalahi Terkait Gurita Korup

Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Lahan PTPN II Diajukan Banding, Dugaan Kebocoran Ratusan Miliar PAD Deliserdang Kian Mengemuka

Anggaran Melonjak 7 Kali Lipat Jadi Rp 3,7 Miliar, Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Lingkungan di Dinkes Asahan Memanas

Tuntutan Ringan Kasus Korupsi Aset PTPN II Senilai 263 Miliar: Tanda Tanya Besar di Balik Langkah Penegak Hukum