Belum Selesai Kasus Dugaan Korupsi Kondom, Suib Naik Jabatan Jadi Plt Kadis Perkim Sumut

Baca Juga:

• Momentum Hari Pahlawan, PLN Perkuat Percepatan Penyelesaian PLTA Peusangan 88 MW di Aceh
• Kredit BTN Rp629,8 Miliar Diusut Polri, Siapa Bertanggung Jawab? Telusuri Aliran Dana hingga ke Akar
• FABEM DAN GABUNGAN ORMAS KEPUNG KPK: BONGKAR DUGAAN MAFIA TANAH, DESAK NUSRON WAHID DIPERIKSA!

MEDAN, - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menunjuk Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Muhammad Suib, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut.

Penunjukan tersebut menimbulkan sorotan publik, sebab Suib tengah dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi anggaran program pemasangan kontrasepsi (pemasangan kondom) saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Sumber di lingkungan Pemprov Sumut menyebut, keputusan menunjuk Suib sebagai Plt Kadis Perkim diambil setelah Kepala Dinas sebelumnya, Hasmirizal Lubis, mengundurkan diri.

"Benar, Pak Hasmirizal mundur dengan alasan pribadi. Untuk sementara, jabatan Kadis Perkim dijabat Pak Asmum (Muhammad Suib)," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Sutan Tolang Lubis, Minggu (19/10).

Sementara itu, Suib membenarkan penugasan tersebut. "Saya sudah menerima SK sebagai Plt Kadis Perkim. Arahan Bapak Gubernur jelas, fokus pada percepatan realisasi program dan sinkronisasi dengan target nasional," ujarnya, Jumat (17/10).

Namun, penunjukan Suib menuai tanda tanya karena nama yang bersangkutan sedang diperiksa Kejati Sumut terkait dugaan korupsi di Dinas P2KB Labura dengan indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp1,6 miliar.

Kasus itu mencuat dari temuan Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi (KAMAK) Sumut, yang menilai ada kejanggalan dalam laporan penggunaan anggaran tahun 2023-2024, terutama pada kegiatan pemasangan kontrasepsi (pemasangan kondom) senilai Rp343 juta.

Dari nilai tersebut, Rp297 juta diklaim terserap, namun belakangan disebut tidak ditemukan bukti kegiatan riil di lapangan. Selain itu, sejumlah item program seperti pengembangan pusat informasi remaja dan pembinaan pelayanan KB juga disebut fiktif.

Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, M. Husairi, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu membenarkan bahwa Muhammad Suib telah diperiksa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Benar, yang bersangkutan sudah diperiksa. Saat ini masih tahap pendalaman dan klarifikasi," ujarnya kepada wartawan, awal Oktober 2025 lalu.

KAMAK Sumut dalam pernyataannya meminta Kejati segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

"Kami menilai ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Ini penting demi transparansi dan integritas pejabat daerah," kata Koordinator KAMAK Sumut, Rizal Gultom, pekan lalu di Medan.

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Gubernur Bobby Nasution terkait alasan penunjukan Muhammad Suib sebagai Plt Kadis Perkim.

Langkah tersebut disebut sebagai upaya menjaga kesinambungan program perumahan dan kawasan permukiman, meski di saat yang sama menimbulkan sorotan soal integritas pejabat yang dipercaya memegang jabatan strategis tersebut.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Momentum Hari Pahlawan, PLN Perkuat Percepatan Penyelesaian PLTA Peusangan 88 MW di Aceh

Kredit BTN Rp629,8 Miliar Diusut Polri, Siapa Bertanggung Jawab? Telusuri Aliran Dana hingga ke Akar

FABEM DAN GABUNGAN ORMAS KEPUNG KPK: BONGKAR DUGAAN MAFIA TANAH, DESAK NUSRON WAHID DIPERIKSA!

PLN Kawal Penyelesaian PLTA Batang Toru 510 MW, Perkuat Keandalan Listrik Dan Transisi Energi Bersih

Sutrisno Pangaribuan: Jangan Hanya Geledah BPN! Kejatisu Harus Ungkap Dugaan Permainan Ganti Rugi Lahan Tol Medan–Binjai

PBG dan Tata Ruang Dipertanyakan, Aliansi Mahasiswa Aktivis Sumut Geruduk Dinas Perkim Medan