Aktivitas PETI di Madina-Tapsel! Kapolri Suyudi Diminta Turun Tangan, Prabowo Pernah Perintahkan Tambang Ilegal Diusut

Madina | Sumut24.co

Baca Juga:

• PETI di Perdagangan Diduga Kebal Hukum, Oknum Pengelola Tambang Ilegal Disorot
• FWTM Desak Kapolri Tertibkan Tambang Emas Ilegal dan Galian C di Madina
• Madina Memanas, 3 Ekskavator Tambang Ilegal Dibakar Warga

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Tapanuli Selatan (Tapsel) Sumatera Utara, menjadi perhatian serius.

Aparat penegak hukum, khususnya Mabes Polri, didesak segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Desakan ini sekaligus menjadi momentum Gebrakan bagi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memberikan perhatian khusus terhadap wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), terutama Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan yang diduga masih menghadapi persoalan aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

Penanganan dugaan PETI tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum di sektor pertambangan, tetapi juga menyangkut ancaman kerusakan lingkungan, pencemaran aliran sungai, serta potensi kerugian negara.

Terlebih, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan instruksi tegas agar praktik pertambangan ilegal ditertibkan dan diusut tanpa pandang bulu.

Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Agustus 2026, Prabowo secara terbuka meminta aparat mengusut keberadaan tambang ilegal.

"Karena itu saya minta bener-bener Panglima TNI dan Kapolri, usut! Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan TNI," tegas Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah menghendaki pemberantasan tambang ilegal dilakukan secara serius, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan atau membiarkan aktivitas tersebut berlangsung.

Semangat penegakan hukum yang disampaikan Presiden itu dinilai relevan untuk menjadi perhatian jajaran Polri dalam merespons dugaan aktivitas PETI di Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan dalam Perusakan lingkungan hidup.

*Dugaan Aktivitas Sejak September, Excavator Disorot*

Salah satu Desakan penindakan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Forum Masyarakat Bersatu Republik Indonesia (Formabes RI), F Haris SH, di Jakarta, Senin (10/11/2026).

Haris mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan laporan resmi kepada Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal yang disebut-sebut melibatkan seseorang berinisial FI.

Menurut Haris, FI diduga sebagai pihak yang memiliki alat berat jenis excavator yang digunakan dalam aktivitas PETI tersebut. Namun, dugaan keterlibatan maupun kepemilikan alat berat itu perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

Lokasi yang menjadi perhatian Formabes RI berada di bantaran Sungai Batang Gadis, tepatnya kawasan Tor Pandoraman, Desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Kawasan tersebut juga berbatasan dengan wilayah Kelurahan Panabari, Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan hasil penelusuran dan informasi investigasi yang disampaikan Formabes RI, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak September 2026 melalui orang kepercayaan FI.

"Kami dalam waktu dekat akan melaporkan inisial FI yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI tersebut. Seluruh bukti yang kami miliki akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kami meminta tim Dittipidter Bareskrim Polri segera turun melakukan penyelidikan ke Mandailing Natal," ujar Haris.

Ia menilai penanganan kasus tersebut tidak boleh hanya berhenti pada aktivitas penambangan di lapangan. Aparat juga diminta menelusuri kepemilikan alat berat, pihak yang mengendalikan kegiatan, hingga kemungkinan jaringan penampungan dan distribusi emas yang berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin.

*DAS Sungai Batang Gadis Terancam, Penegakan Hukum Diminta Menyeluruh*

Haris menegaskan, persoalan PETI bukan semata-mata persoalan administrasi perizinan pertambangan. Aktivitas yang tidak memenuhi ketentuan hukum tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.

Menurutnya, penggunaan alat berat di kawasan aliran sungai dapat mengubah kondisi bantaran, merusak ekosistem, serta meningkatkan risiko sedimentasi dan pencemaran air apabila kegiatan tersebut tidak memenuhi standar pengelolaan lingkungan.

Dampaknya juga dapat dirasakan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan hidup pada keberadaan sungai.

"Kegiatan PETI bukan hanya merusak daerah aliran sungai, tetapi juga berpotensi merusak hutan, lingkungan, dan keseimbangan alam. Praktik seperti ini tidak boleh dibiarkan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Secara hukum, larangan pertambangan tanpa izin diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.

Dengan demikian, apabila dugaan aktivitas PETI di kawasan Sungai Batang Gadis terbukti memenuhi unsur tindak pidana, aparat penegak hukum dapat melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

*Kapolri Diminta Periksa Seluruh Dugaan Jaringan PETI di Madina*

Formabes RI berharap penanganan dugaan PETI di Mandailing Natal tidak dilakukan secara parsial. Aparat diminta memeriksa seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan, mulai dari pemodal, pemilik maupun pengelola alat berat, operator lapangan, hingga pihak yang diduga menjadi penampung hasil tambang.

Haris juga meminta agar penyelidikan tidak hanya berfokus pada FI. Menurutnya, informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah titik lain di Mandailing Natal juga perlu ditelusuri.

"Selain FI, kami sangat berharap pihak berwenang juga mengamankan dan menertibkan para terduga pelaku PETI lainnya yang berada di Kabupaten Mandailing Natal. Jangan sampai penindakan hanya menyasar satu pihak, sementara aktivitas lainnya tetap berjalan," katanya.

Ia menyebut, dalam waktu dekat Formabes RI akan menyampaikan laporan resmi kepada Bareskrim Polri. Selain itu, pihaknya juga berencana menggelar aksi damai di Mabes Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), serta sejumlah institusi terkait.

Langkah tersebut, kata Haris, merupakan bentuk dorongan masyarakat sipil agar penegakan hukum terhadap dugaan pertambangan ilegal berjalan transparan dan menyeluruh.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah aparat penegak hukum dalam merespons persoalan tersebut. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto diharapkan dapat memberi perhatian khusus terhadap wilayah Tabagsel, terutama Mandailing Natal.

Instruksi Presiden Prabowo mengenai pemberantasan tambang ilegal menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika dugaan PETI di kawasan Batang Gadis terbukti, penindakan harus dilakukan hingga ke pihak-pihak yang berada di balik aktivitas tersebut.

Sebab, kekayaan alam merupakan aset negara yang harus dikelola sesuai hukum, bukan dieksploitasi secara ilegal hingga meninggalkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PETI di Perdagangan Diduga Kebal Hukum, Oknum Pengelola Tambang Ilegal Disorot

FWTM Desak Kapolri Tertibkan Tambang Emas Ilegal dan Galian C di Madina

Madina Memanas, 3 Ekskavator Tambang Ilegal Dibakar Warga

Polres Tapsel Kawal Sosialisasi Bahaya PETI di Angkola Selatan, Imbauan Dipasang di 3 Desa

Satgas PETI Bergerak! 3 Mesin Dompeng Diamankan dari DAS Batang Gadis

Langkah Tegas Madina Hadapi PETI, Satgas Siapkan Personel untuk Operasi Lapangan