Pemkab Solok Siapkan Huntap untuk Warga Terdampak Galodo, Lokasi Relokasi Dikaji
Pemkab Solok Siapkan Huntap untuk Warga Terdampak Galodo, Lokasi Relokasi Dikaji
News
Baca Juga:
- SELAMAT BERKARYA DAN SUKSES, SUAHASIL MENGEMBALIKAN KEKUATAN EKONOMI INDONESIA DI TENGAH TEKANAN RAKYT
- Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat, PLN UID Sumut Resmikan Program Budidaya Jamur Tiram Berbasis Listrik
- Dari Lapangan Kerja hingga Penguatan Usaha, Kebun Bah Jambi Perkuat Ekonomi Warga Simalungun
Oleh: H. Syahrir Nasution
Kinerja ekonomi Sumatera Utara saat ini berada dalam kondisi paradoksal. Di satu sisi, pemerintah daerah mengklaim adanya pertumbuhan ekonomi yang positif; namun di sisi lain, kesejahteraan masyarakat justru mengalami tekanan. Fenomena ini layak disebut sebagai pertumbuhan ekonomi semu — di mana angka pertumbuhan makro tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup rakyat.
Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Pemprov Sumut tidak dibangun di atas perencanaan yang matang. Banyak kebijakan bersifat reaktif, bukan strategis, sehingga menimbulkan kekacauan di lapangan. Padahal, kebijakan publik yang tidak ditopang oleh kesiapan struktural, kelembagaan, dan sosial-ekonomi masyarakat hanya akan menjadi beban baru bagi rakyat.
Data menunjukkan, pengeluaran masyarakat meningkat sekitar 5,32%, sementara pendapatan hanya naik 4,69%. Artinya, daya beli masyarakat terus tergerus. Dalam istilah sederhana, pendapatan warga tidak mampu mengejar laju kenaikan harga kebutuhan pokok. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengorbankan sebagian kebutuhan dasar hanya untuk bertahan hidup.
Tingginya inflasi tanpa diimbangi kebijakan proteksi sosial dan pengendalian harga membuktikan bahwa Pemprov Sumut gagal mengantisipasi dampak ekonomi terhadap kelompok rentan. Pemerintah daerah seharusnya hadir sebagai penyangga kesejahteraan, bukan sekadar penonton yang menunggu angka pertumbuhan naik dalam laporan statistik.
Kegagalan ini berakar pada lemahnya kepemimpinan daerah dalam mengelola pemerintahan dan ekonomi. Fungsi utama pemerintah bukan hanya mengatur birokrasi, tetapi memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Tanpa visi dan arah pembangunan yang jelas, ekonomi daerah hanya akan menimbulkan disparitas sosial yang semakin lebar.
Sudah saatnya Sumatera Utara berbenah. Kebijakan ekonomi harus berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya pada kepentingan politik dan proyek jangka pendek. Pembangunan sejati adalah yang mengangkat kesejahteraan masyarakat bawah, bukan sekadar memperindah angka statistik di meja pejabat.
Karena pertumbuhan tanpa kesejahteraan bukanlah kemajuan, melainkan ilusi pembangunan.
H. Syahrir Nasution
Managing Director – Political & Economic Consulting Institute, Indonesia
Pemkab Solok Siapkan Huntap untuk Warga Terdampak Galodo, Lokasi Relokasi Dikaji
News
Gelar Pelantikan dan Rakerda 2026, Golkar Sumut Siap Menguningkan Sumatera Utara
News
Ketum PB Pendawa Indonesia Terima Silaturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Sumut
News
Anggunnya Jelita Asri Ludin Tambunan dalam Balutan Tenun Deli Serdang di Kriyanusa 2026
News
SYAMSUL RIZAL PASAL 33 HARUS MENJADI KOMPAS PEMBANGUNAN DAN KEDAULATAN EKONOMI BANGSA
News
Prabowo Bertakziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Duka atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra
News
Yaspend Mulia Medan Cetak Atlet Pelajar Berprestasi hingga Tingkat Nasional
News
Siap Ruang, Si Petarung dan BPHTB Perkuat Layanan Digital Deli Serdang
News
Pemkab Deli Serdang Konsultasikan Perubahan KUAPPAS 2026 ke Kemendagri
News
Sumut Deklarasikan Bebas Rabies 2030, Pemprov Pastikan Ketersediaan Vaksin
News