Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik di Asahan, Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kader di Daerah
Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik di Asahan, Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kader di Daerah
News
Baca Juga:
Kabupaten Solok I Sumut24.co
Pemerintah Kabupaten Solok, sumatera Barat, mulai menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana galodo. Salah satu agenda utama adalah menyiapkan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak, termasuk kemungkinan relokasi dari kawasan yang dinilai memiliki risiko bencana.
Wakil Bupati Solok H. Candra mengungkapkan berbagai dokumen untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah disiapkan. Saat ini, dokumen tersebut masih dalam proses penyelesaian.Hal itu disampaikan Candra kepada wartawan di Arosuka, Senin (28/9/2026).
"Dokumen yang diperlukan sudah kita siapkan dan saat ini sedang diproses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat seluruh persyaratan bisa selesai," kata Candra.Pemkab Solok juga meminta tim terkait mengecek kondisi lahan dan kawasan di sekitar lokasi terdampak.
Berdasarkan pemantauan balai teknis di Sumatera Barat, kawasan sekitar sungai dan dataran sungai menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam rencana penataan dan relokasi.
Namun, pemerintah belum menetapkan lokasi relokasi. Kajian menyeluruh masih dilakukan dengan melibatkan unsur teknis dan instansi terkait.
Dan menegaskan keputusan relokasi harus dilakukan secara hati-hati. Pemerintah tidak ingin warga yang telah dipindahkan justru kembali menghadapi ancaman bencana di lokasi baru.
"Kita tidak ingin masyarakat sudah dipindahkan, ternyata lokasi yang baru juga rawan. Karena itu, kita ingin memastikan terlebih dahulu dengan melibatkan para ahli," ujarnya.
Pemkab Solok juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan tenaga ahli. Kajian tersebut diharapkan menghasilkan lokasi yang layak, aman, nyaman, dan memiliki risiko bencana lebih rendah.
Untuk warga terdampak, pemerintah menyiapkan skema Huntap mandiri dan Huntap terpadu. Warga yang memiliki tanah di lokasi aman dan berada di luar kawasan aliran sungai dapat dibangunkan rumah di atas lahannya.
Sementara warga yang tidak memiliki tanah akan disiapkan melalui skema Huntap terpadu di kawasan yang telah ditentukan.
"Skemanya sedang kita siapkan, mulai dari lokasi, tata kelola hingga pembangunan. Aspek keselamatan dan pengurangan risiko bencana menjadi pertimbangan utama," tutur Candra.
Pemerintah juga akan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang lahannya masuk dalam kawasan penataan untuk mencari solusi bersama sebelum relokasi dilaksanakan.(YOSE)
Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik di Asahan, Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kader di Daerah
News
H. Riza Milianda Kasa Pimpin HA IPB Kota Medan, R. Gatot Pahlawan Terpilih Sekretaris
News
Dari Sejumlah Nama, Dasco Dinilai Paling Sesuai Kriteria Wapres
News
Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara
News
Tak Ada Lawan! Farianda Calon Tunggal Ketua PWI Sumut untuk Periode Kedua
News
Ketum PWI Pusat, Ahmad Munir Resmi Buka Konferensi PWI Sumut 2026 Farianda Calon Tunggal Ketua
News
Pererat Silaturahmi Dengan Masyarakat, Kapolresta Deli Serdang Laksanakan Kegiatan Subuh Keliling
News
Tim Pagar Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut Kembali Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
News
Rakor Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4NLAPOR! Tahun 2026. Di Gelar Pemprovsu
News
Pertama di Sumatera! Kejati Sumut Terapkan Skema DPA, PT NSHE Wajib Bayar Rp75,8 Miliar untuk Pemulihan Lingkungan Batang Toru
News