Barapaksi Desak Penegak Hukum Usut Galian C Ilegal dan Hentikan Proyek Tanggul Rp18 M di Deli Serdang

Baca Juga:

• TGR Rp 5,4 Miliar Proyek Dinkes Asahan : Sebagian Sudah Dikembalikan, Sebagian Lain Terancam Sanksi Hukuman Berat
• LTKP Desak Kadis Perkimcikataru Medan Bongkar Bangunan di Jalan Asrama Diduga Tak Ada Izin PBG
• Proyek Jalan Rp164,97 Juta di Patumbak Disorot, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi dan Abaikan Keselamatan Pengguna Jalan

Deli Serdang – Organisasi masyarakat sipil Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barapaksi) mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan penggunaan tanah urug dari galian C ilegal dalam proyek lanjutan peninggian tanggul Hulu Bendun D.I. Serdang, Kabupaten Deli Serdang, yang dibiayai dari APBN Murni Tahun 2025 senilai Rp 18,2 miliar.

Ketua Umum Barapaksi, Otti S. Batubara, menyatakan bahwa proyek yang berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II – Kementerian PUPR itu harus dihentikan sementara karena berpotensi melanggar hukum dan merugikan negara.

> "Kami menemukan indikasi kuat bahwa tanah urug yang digunakan berasal dari galian C ilegal. Ini tidak hanya merugikan negara secara materil, tapi juga merusak lingkungan serta mengabaikan tata kelola yang benar dalam proyek pemerintah," ujar Otti kepada wartawan, Senin (22/7).

Barapaksi juga menyoroti dugaan penggunaan BBM subsidi jenis solar untuk alat berat yang beroperasi di lokasi proyek. Solar tersebut diduga disuplai oleh seseorang berinisial R.

Desakan Penghentian Proyek dan Audit Menyeluruh

Barapaksi meminta agar aparat dari Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK segera turun ke lapangan untuk menyelidiki seluruh aspek proyek tersebut, mulai dari asal material, proses pengadaan, hingga distribusi BBM di lokasi proyek.

> "Sebelum penyelidikan tuntas, proyek ini harus dihentikan. Jangan sampai uang rakyat kembali dikorupsi dengan modus proyek infrastruktur," pungkasnya.

Proyek peninggian tanggul senilai Rp 18.238.484.400 tersebut dikerjakan oleh PT Lira Permata Cibubur dan diawasi oleh PT Teknika Cipta Konsultan dengan jangka waktu pelaksanaan 210 hari kalender.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BBWS Sumatera II maupun kontraktor pelaksana belum memberikan tanggapan resmi atas desakan penghentian proyek dan pengusutan dugaan pelanggaran tersebut.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

TGR Rp 5,4 Miliar Proyek Dinkes Asahan : Sebagian Sudah Dikembalikan, Sebagian Lain Terancam Sanksi Hukuman Berat

LTKP Desak Kadis Perkimcikataru Medan Bongkar Bangunan di Jalan Asrama Diduga Tak Ada Izin PBG

Proyek Jalan Rp164,97 Juta di Patumbak Disorot, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi dan Abaikan Keselamatan Pengguna Jalan

Kembali Mengamuk, GEMPPAR Desak Bupati Copot Kadis Perhubungan, Ada Dugaan KKN dan Kerugian Keuangan Daerah

Proyek Pengendalian Banjir Sungai Asahan Rp15 Miliar Diduga Dimanipulasi, PPK Akui Pekerjaan Tak Sempurna, Aturan Hukum Terancam Dilanggar

Mendesak Copot Kadis Perhubungan, GEMPPAR Geruduk Tiga Instansi di Asahan, Kejari Janji Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Hukum