Oknum Pejabat PMD Palas Diduga Kecipratan Dana Bimtek Dana Desa oleh Yayasan

Palas — Oknum pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Padang Lawas (Palas) diduga menerima aliran dana dari kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Dana Desa yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah kepala desa mengaku diwajibkan mengikuti bimtek dengan biaya yang dibebankan ke anggaran desa.

Baca Juga:

• Geopark Kaldera Toba, Merawat Luka Bumi dari Tepian Danau Toba
• Wakil Bupati Asahan Buka Bimtek Panitia Pemilihan, Pastikan Pilkades Serentak 2026 Berjalan Sesuai Aturan
• Penyegaran Birokrasi di Palas! Bupati Putra Mahkota Alam Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas

Informasi yang dihimpun menyebutkan, kegiatan bimtek yang berlangsung dalam beberapa gelombang itu difasilitasi oleh sebuah Yayasan Sumber Inovasi Pendidikan Nusantara (YSIPN),
yang berkantor di Jakarta . Dalam pelaksanaannya, kepala desa diminta menyetor dana sebesar Rp10 juta per peserta, yang bersumber dari pos pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam APBDes.

Beberapa kepala desa yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa pihak yayasan mengklaim kegiatan telah mendapat rekomendasi dari Dinas PMD Palas. Bahkan, ada yang menyebut bahwa sebagian dana yang disetor digunakan untuk "jasa koordinasi" kepada oknum di dinas.

"Kalau kami tak ikut, ya nanti dianggap tak patuh. Lagipula mereka bilang ini sudah seizin dinas," ujar seorang kades dari Kecamatan Barumun.

Dikonfirmasi, Kadis PMD Palas Muliadi Hasibuan belum memberikan keterangan resmi. Panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirim awak media belum dibalas hingga berita ini diturunkan.

Praktik semacam ini bukan hal baru. Di berbagai daerah, kegiatan bimtek kerap menjadi pintu masuk pungutan terselubung dengan dalih peningkatan kapasitas. Padahal, banyak di antaranya tidak memberi dampak nyata terhadap tata kelola desa.

Lembaga antikorupsi lokal pun mulai menyoroti hal ini. "Jika benar ada aliran dana ke pejabat, itu bisa masuk kategori gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang," ujar Ketua Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barapaksi Otty S Batubara berharap aparat penegak hukum turun tangan menelusuri dugaan ini demi menjamin akuntabilitas penggunaan Dana Desa.dalam waktu dekat kasus Bimtek tersebut akan kita Laporkan, tegasnya.red2

Dengan 303 desa se Kabupaten Palas yang mengikuti bimtek dikalikan 2 peserta per desa dikasi Rp 10 juta per peserta bisa dipastikan Oknum yayasan meraup Rp 6 Miliar dalam Bimtek tersebut.

Sementara itu Kadis PMD Kabupaten Palas Muliadi Hasibuan Dikonfirmasi belum merespon pertanyaan wartawan, terkait adanya dugaan oknum pejabat PMD diduga Kecipratan dana Bimtek serta apakah Bimtek tersebut diketahui Bupati Palas atau tidak.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Geopark Kaldera Toba, Merawat Luka Bumi dari Tepian Danau Toba

Wakil Bupati Asahan Buka Bimtek Panitia Pemilihan, Pastikan Pilkades Serentak 2026 Berjalan Sesuai Aturan

Penyegaran Birokrasi di Palas! Bupati Putra Mahkota Alam Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas

12 Mahasiswa Palas Terima Bantuan Pendidikan, Bupati Putra Mahkota Alam Tekankan Pentingnya SDM Unggul

Lindungi Generasi Muda, Pemkab Padang Lawas dan BNNK Tapsel Perkuat Kolaborasi Anti Narkoba

Siap Bersaing di Tingkat Provinsi, Dua Desa di Asahan Dipantau Kesiapan Lomba HKG PKK 2026