Oknum Pejabat PMD Palas Diduga Kecipratan Dana Bimtek Dana Desa oleh Yayasan

Palas — Oknum pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Padang Lawas (Palas) diduga menerima aliran dana dari kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Dana Desa yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah kepala desa mengaku diwajibkan mengikuti bimtek dengan biaya yang dibebankan ke anggaran desa.

Baca Juga:

• Bupati Putra Mahkota Alam Buka Rancangan Perubahan APBD Palas 2026, Belanja Tembus Rp1,23 Triliun
• Bupati Palas Putra Mahkota Alam Sambut Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan, TNI-Pemda Sinergi Jaga Keamanan Daerah
• Masuk Enam Besar Sumut, Desa Sijantung Julu, Paluta Unjuk Program PHBS dan LBS

Informasi yang dihimpun menyebutkan, kegiatan bimtek yang berlangsung dalam beberapa gelombang itu difasilitasi oleh sebuah Yayasan Sumber Inovasi Pendidikan Nusantara (YSIPN),
yang berkantor di Jakarta . Dalam pelaksanaannya, kepala desa diminta menyetor dana sebesar Rp10 juta per peserta, yang bersumber dari pos pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam APBDes.

Beberapa kepala desa yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa pihak yayasan mengklaim kegiatan telah mendapat rekomendasi dari Dinas PMD Palas. Bahkan, ada yang menyebut bahwa sebagian dana yang disetor digunakan untuk "jasa koordinasi" kepada oknum di dinas.

"Kalau kami tak ikut, ya nanti dianggap tak patuh. Lagipula mereka bilang ini sudah seizin dinas," ujar seorang kades dari Kecamatan Barumun.

Dikonfirmasi, Kadis PMD Palas Muliadi Hasibuan belum memberikan keterangan resmi. Panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirim awak media belum dibalas hingga berita ini diturunkan.

Praktik semacam ini bukan hal baru. Di berbagai daerah, kegiatan bimtek kerap menjadi pintu masuk pungutan terselubung dengan dalih peningkatan kapasitas. Padahal, banyak di antaranya tidak memberi dampak nyata terhadap tata kelola desa.

Lembaga antikorupsi lokal pun mulai menyoroti hal ini. "Jika benar ada aliran dana ke pejabat, itu bisa masuk kategori gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang," ujar Ketua Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barapaksi Otty S Batubara berharap aparat penegak hukum turun tangan menelusuri dugaan ini demi menjamin akuntabilitas penggunaan Dana Desa.dalam waktu dekat kasus Bimtek tersebut akan kita Laporkan, tegasnya.red2

Dengan 303 desa se Kabupaten Palas yang mengikuti bimtek dikalikan 2 peserta per desa dikasi Rp 10 juta per peserta bisa dipastikan Oknum yayasan meraup Rp 6 Miliar dalam Bimtek tersebut.

Sementara itu Kadis PMD Kabupaten Palas Muliadi Hasibuan Dikonfirmasi belum merespon pertanyaan wartawan, terkait adanya dugaan oknum pejabat PMD diduga Kecipratan dana Bimtek serta apakah Bimtek tersebut diketahui Bupati Palas atau tidak.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Putra Mahkota Alam Buka Rancangan Perubahan APBD Palas 2026, Belanja Tembus Rp1,23 Triliun

Bupati Palas Putra Mahkota Alam Sambut Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan, TNI-Pemda Sinergi Jaga Keamanan Daerah

Masuk Enam Besar Sumut, Desa Sijantung Julu, Paluta Unjuk Program PHBS dan LBS

Desa Sengon Sari Siap Harumkan Nama Asahan di Lomba Desa LBS Tingkat Provinsi

Polres Palas Tangkap SS, Tersangka Dugaan Pencurian Sawit PT Barapala yang Hampir Setahun Buron

78 Mahasiswa Palas Dapat Beasiswa SDMPKS 2026, Wabup Achmad Fauzan Nasution: Ini Peluang Emas