Oknum Pejabat PMD Palas Diduga Kecipratan Dana Bimtek Dana Desa oleh Yayasan

Palas — Oknum pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Padang Lawas (Palas) diduga menerima aliran dana dari kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Dana Desa yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah kepala desa mengaku diwajibkan mengikuti bimtek dengan biaya yang dibebankan ke anggaran desa.

Baca Juga:

• Polisi Tak Boleh Kumal! Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto Tegaskan Pentingnya Sikap Tampang
• Jual Peta Desa Tanpa Dasar Hukum, Oknum Aktivis Rugikan Negara Rp 400 Juta di Asahan, Terancam 20 Tahun Penjara
• Pemko Tanjungbalai Ikuti Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemprov Sumut

Informasi yang dihimpun menyebutkan, kegiatan bimtek yang berlangsung dalam beberapa gelombang itu difasilitasi oleh sebuah Yayasan Sumber Inovasi Pendidikan Nusantara (YSIPN),
yang berkantor di Jakarta . Dalam pelaksanaannya, kepala desa diminta menyetor dana sebesar Rp10 juta per peserta, yang bersumber dari pos pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam APBDes.

Beberapa kepala desa yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa pihak yayasan mengklaim kegiatan telah mendapat rekomendasi dari Dinas PMD Palas. Bahkan, ada yang menyebut bahwa sebagian dana yang disetor digunakan untuk "jasa koordinasi" kepada oknum di dinas.

"Kalau kami tak ikut, ya nanti dianggap tak patuh. Lagipula mereka bilang ini sudah seizin dinas," ujar seorang kades dari Kecamatan Barumun.

Dikonfirmasi, Kadis PMD Palas Muliadi Hasibuan belum memberikan keterangan resmi. Panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirim awak media belum dibalas hingga berita ini diturunkan.

Praktik semacam ini bukan hal baru. Di berbagai daerah, kegiatan bimtek kerap menjadi pintu masuk pungutan terselubung dengan dalih peningkatan kapasitas. Padahal, banyak di antaranya tidak memberi dampak nyata terhadap tata kelola desa.

Lembaga antikorupsi lokal pun mulai menyoroti hal ini. "Jika benar ada aliran dana ke pejabat, itu bisa masuk kategori gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang," ujar Ketua Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barapaksi Otty S Batubara berharap aparat penegak hukum turun tangan menelusuri dugaan ini demi menjamin akuntabilitas penggunaan Dana Desa.dalam waktu dekat kasus Bimtek tersebut akan kita Laporkan, tegasnya.red2

Dengan 303 desa se Kabupaten Palas yang mengikuti bimtek dikalikan 2 peserta per desa dikasi Rp 10 juta per peserta bisa dipastikan Oknum yayasan meraup Rp 6 Miliar dalam Bimtek tersebut.

Sementara itu Kadis PMD Kabupaten Palas Muliadi Hasibuan Dikonfirmasi belum merespon pertanyaan wartawan, terkait adanya dugaan oknum pejabat PMD diduga Kecipratan dana Bimtek serta apakah Bimtek tersebut diketahui Bupati Palas atau tidak.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polisi Tak Boleh Kumal! Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto Tegaskan Pentingnya Sikap Tampang

Jual Peta Desa Tanpa Dasar Hukum, Oknum Aktivis Rugikan Negara Rp 400 Juta di Asahan, Terancam 20 Tahun Penjara

Pemko Tanjungbalai Ikuti Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemprov Sumut

Dugaan Mark Up Anggaran Pengadaan Aset Desa: Inspektorat Asahan Serahkan Hasil Pemeriksaan ke Kejaksaan

Bukan Sekadar FOMO, Reksa Dana Menjadi Gaya Hidup Kekinian Gen Z

Haru di Mapolres Palas! AKP Irmanto Dilepas dengan Tradisi Pedang Pora Setelah 27 Tahun Mengabdi