Jerat Hukum Legislator Lebak, Pengamat Politik: Kepercayaan Publik Rusak

Baca Juga:

• Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik
• Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat
• Viral di Toba, Papan Bunga di Depan Polres Toba Jadi Sorotan Publik

Lebak — Penetapan tersangka terhadap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lebak Fraksi Partai PKB, Ade Andriana, atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan memantik sorotan publik. Kasus yang menyeret sesama legislator dewan ini dinilai tidak hanya masuk dalam ranah hukum, tetapi juga menjadi ujian berat bagi etika politik dan kelembagaan partai.

Pengamat: Krisis Etika dan Ujian Integritas Partai

Menanggapi skandal yang menyeret wakil rakyat tersebut, Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai perkara ini menjadi pukulan telak bagi kredibilitas dan marwah lembaga perwakilan rakyat kabupaten lebak.

"Sebagai pejabat publik yang menyandang predikat wakil rakyat terhormat, dugaan keterlibatan dalam pidana penipuan jelas mencederai etika dan moral publik. Meskipun asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati hingga ada putusan inkrah, penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi tetap wajib berjalan," tegas Adib.

Ia juga menyoroti peran serta tanggung jawab partai politik dalam merespons penetapan status tersangka terhadap kadernya. Adib mendorong agar partai tidak pasif atau sekadar berlindung di balik proses peradilan formal yang memakan waktu lama.

"Secara kelembagaan, partai politik seharusnya mengambil langkah progresif dengan menggelar investigasi internal secara mandiri tanpa harus menunggu putusan hukum berkekuatan tetap. Langkah cepat ini krusial termasuk mempertimbangkan opsi Pergantian Antarwaktu (PAW) demi menegakkan integritas dan menjaga marwah kepercayaan masyarakat, lebih tegas lagi lakukan segera pemecatan dari parpol tersebut" pungkasnya.

Kejati Banten: Berkas Belum Lengkap, Dikembalikan ke Penyidik (P-19)

Perkembangan penanganan perkara ini saat ini berada dalam penelitian aparat penegak hukum di tingkat kejaksaan. Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengonfirmasi telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik Polda Banten.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Jonathan Suranta Martua, S.H., M.H., menyatakan bahwa berkas perkara penetapan tersangka Ade Andriana dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

"Tahapannya telah dilakukan penelitian berkas perkara oleh tim jaksa. Hasilnya, berkas dinyatakan belum lengkap dan ada petunjuk yang diberikan kepada penyidik untuk segera dilengkapi," jelas Jonathan.

Saat dikonfirmasi mengenai rincian teknis perkara serta detail pelapor, Jonathan menyampaikan bahwa pihak kejaksaan masih melakukan penelitian lanjutan. "Terkait hal tersebut, kami harus melakukan kroscek terlebih dahulu," singkatnya.

Polda Banten Dampingi Penyidikan dan Buka Opsi Restoratif

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea membenarkan penanganan perkara yang menyeret legislator Lebak tersebut.

"Yang melapor rekan kerjanya," kata Maruli saat memberikan keterangan.

Maruli menjelaskan bahwa laporan polisi terkait kasus ini sebenarnya sudah diproses sejak lama. Berdasarkan bukti awal dan hasil gelar perkara, penyidik menemukan adanya unsur peristiwa pidana sehingga status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Informasinya sudah penyidikan. Kalau sudah penyidikan berarti sudah terbit surat perintah penyidikan dan perkara ini sudah digelarkan. LP-nya (laporan polisi) sudah cukup lama," terang mantan Kapolres Serang Kota tersebut.

Mengenai detail pokok perkara, Maruli mengaku belum menerima laporan rinci mengenai latar belakang kasus maupun asal partai tersangka.

"Kalau dari partai mana saya enggak tahu, tidak dijelaskan (detail kasus Ade Andriana), tapi yang jelas kasusnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan," tegas Maruli.

Ia juga menyatakan belum mengetahui pasti apakah dugaan penipuan ini berhubungan dengan bisnis investasi atau urusan lain.

"Apakah laporan ini berkaitan dengan investasi atau arisan saya belum tahu," imbuhnya.

Terkait keberadaan dan pemeriksaan tersangka, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Ade Andriana.

"Saya belum dapat pastikan (informasi penangkapan), tapi yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan," jelasnya.

Maruli menuturkan bahwa saat ini kedua belah pihak, baik korban maupun pelapor, sedang mengupayakan langkah penyelesaian secara kekeluargaan atas kerugian materil yang ditimbulkan.

"Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini (secara kekeluargaan). Teknisnya saya tidak tahu apakah bentuknya dibayar cash atau kredit," pungkasnya.

Redaksi terus berupaya menghubungi Ade Andriana beserta tim penasihat hukumnya untuk mendapatkan tanggapan serta konfirmasi resmi terkait perkembangan penanganan perkara ini.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat

Viral di Toba, Papan Bunga di Depan Polres Toba Jadi Sorotan Publik

Asahan Raih Predikat Pelayanan Publik Baik, Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI Dorong Transformasi Digital

Pasca Lebaran, Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Sertai Peninjauan Langsung Pelayanan Publik Dijamin Optimal

KAMAK Gelar Dialog Publik dan Buka Puasa Bersama Silaturrahmi, Tegaskan Komitmen Pengawasan Anti Korupsi