Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Baca Juga:

• Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat
• Viral di Toba, Papan Bunga di Depan Polres Toba Jadi Sorotan Publik
• Asahan Raih Predikat Pelayanan Publik Baik, Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI Dorong Transformasi Digital

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dalam pemerintahan modern, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik program itu dirancang dan dijalankan, tetapi juga oleh seberapa jelas program tersebut dijelaskan kepada publik. Negara tidak cukup hanya bekerja. Negara juga harus mampu menerangkan arah kerjanya, menjelaskan alasan kebijakannya, membuka ruang pemahaman publik, serta menjaga agar informasi yang beredar tidak terdistorsi oleh kekosongan narasi, hoaks, atau framing yang menyesatkan.

Di titik inilah komunikasi pemerintah menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Komunikasi bukan pekerjaan tambahan setelah kebijakan selesai dibuat. Komunikasi adalah bagian dari proses pemerintahan itu sendiri. Kebijakan yang baik tetapi tidak dijelaskan dengan baik dapat melahirkan salah paham. Program yang strategis tetapi tidak dikomunikasikan secara tepat dapat kehilangan dukungan publik. Bahkan, capaian yang nyata pun dapat tertutup oleh kegaduhan apabila negara terlambat hadir dalam percakapan publik.

Karena itu, kehadiran dalam Strategic Communication Forum Staf Khusus Bidang Komunikasi Kabinet Merah Putih yang diselenggarakan oleh Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI menjadi sangat penting. Forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum konsolidasi komunikasi strategis pemerintah. Agenda utamanya membicarakan strategi komunikasi pemerintah dan penunjukan juru bicara dari masing-masing kementerian dan lembaga.

Forum yang dipimpin oleh Kepala Bakom RI, Bapak Muhammad Qodari, menegaskan satu pesan utama: komunikasi pemerintah harus lebih terkoordinasi, lebih cepat, lebih responsif, lebih berbasis data, dan lebih selaras antar-kementerian/lembaga. Pemerintah tidak boleh berbicara dalam banyak suara yang saling bertabrakan. Pemerintah harus hadir dalam satu arah besar, dengan narasi yang kuat, substansi yang jelas, dan pesan yang mudah dipahami masyarakat.

Bakom RI dan Orkestrasi Komunikasi Pemerintah

Bakom RI memiliki posisi strategis sebagai orkestrator komunikasi pemerintah. Istilah orkestrasi penting untuk dipahami. Dalam sebuah orkestra, banyak alat musik dimainkan oleh banyak orang, tetapi semuanya harus mengikuti partitur dan irama yang sama. Demikian pula komunikasi pemerintah. Setiap kementerian dan lembaga memiliki sektor, isu, program, dan karakter kebijakan masing-masing. Namun, seluruhnya harus terhubung dengan agenda besar Presiden dan arah pembangunan nasional.

Tugas Bakom RI bukan mengambil alih komunikasi kementerian/lembaga, melainkan menyelaraskan, menguatkan, dan memastikan komunikasi pemerintah berjalan dalam satu napas. Di dalamnya terdapat fungsi penyusunan strategi komunikasi, manajemen risiko, penyediaan materi komunikasi, diseminasi informasi, kemitraan dengan media, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta penguatan tata kelola komunikasi pemerintah.

Dengan demikian, Bakom RI tidak hanya menjadi lembaga penyampai informasi. Bakom RI menjadi pusat penguatan narasi pemerintah. Ia memastikan agar setiap kebijakan strategis memiliki penjelasan yang utuh: apa programnya, mengapa program itu dilakukan, siapa penerima manfaatnya, bagaimana cara pelaksanaannya, apa tantangannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat.

Inilah yang membedakan komunikasi pemerintah yang sekadar informatif dengan komunikasi pemerintah yang strategis. Komunikasi informatif hanya menyampaikan berita. Komunikasi strategis membangun pemahaman, memperkuat kepercayaan, mengelola risiko, dan menjaga legitimasi kebijakan publik.

Tidak Boleh Ada Ruang Kosong Narasi

Salah satu pesan penting dalam forum tersebut adalah bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan adanya ruang kosong narasi. Dalam era digital, ruang kosong tidak pernah benar-benar kosong. Jika pemerintah terlambat menjelaskan, ruang itu akan segera diisi oleh spekulasi, opini liar, disinformasi, atau narasi yang tidak utuh.

Karena itu, pemerintah harus proaktif, bukan hanya reaktif. Pemerintah tidak boleh hanya menjawab setelah isu menjadi krisis. Pemerintah harus mampu membaca potensi isu sejak awal, menyiapkan narasi, menyampaikan data, dan menjelaskan kebijakan secara konsisten kepada publik.

Memenangkan pertarungan narasi bukan berarti menutup ruang kritik. Kritik tetap penting dalam demokrasi. Justru komunikasi pemerintah yang baik harus mampu membedakan antara kritik yang perlu dijawab dengan data, aspirasi yang perlu direspons dengan kebijakan, dan disinformasi yang perlu diluruskan dengan cepat. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, tetapi juga tidak boleh membiarkan kebijakan negara dikalahkan oleh informasi yang keliru.

Dalam konteks ini, juru bicara di setiap kementerian/lembaga memiliki peran penting. Juru bicara bukan sekadar penyampai pernyataan. Juru bicara adalah penerjemah kebijakan. Ia harus mampu menjelaskan bahasa teknokratis menjadi bahasa publik. Ia harus memahami substansi kebijakan, arah politik pemerintahan, sensitivitas isu, dinamika media, serta kebutuhan masyarakat atas informasi yang jelas dan dapat dipercaya.

Penunjukan juru bicara dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi langkah penting untuk memastikan komunikasi pemerintah memiliki titik koordinasi yang jelas. Dengan adanya juru bicara, setiap isu strategis dapat dijelaskan secara lebih cepat, lebih bertanggung jawab, dan lebih terukur.

Menjelaskan Visi Presiden, Bukan Sekadar Program

Komunikasi pemerintah juga harus mampu menjelaskan visi besar Presiden. Publik tidak cukup hanya diberi tahu nama program. Publik perlu memahami alasan di balik program tersebut.

Ketika Presiden mendorong program Sekolah Rakyat, misalnya, narasi yang harus dijelaskan bukan hanya tentang pembangunan sekolah, tetapi tentang upaya memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ketika Presiden menjalankan program Makan Bergizi Gratis, narasi yang perlu disampaikan bukan hanya soal makanan, tetapi tentang investasi sumber daya manusia, penurunan stunting, peningkatan kualitas anak bangsa, serta pembangunan generasi Indonesia Emas.

Dengan kata lain, komunikasi pemerintah harus menjelaskan hubungan antara program dan tujuan besar negara. Rakyat perlu melihat bahwa setiap kebijakan bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari desain besar pembangunan nasional. Program harus dijelaskan sebagai ikhtiar negara untuk menghadirkan keadilan, memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun masa depan bangsa.

Di sinilah pentingnya keselarasan komunikasi lintas kementerian/lembaga. Setiap K/L boleh memiliki sektor masing-masing, tetapi narasinya harus bertemu pada arah yang sama: memperkuat pemerintahan yang bekerja, melindungi rakyat, menjaga kedaulatan, dan membangun Indonesia menuju 2045.

Posisi Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, forum komunikasi strategis ini memiliki makna yang sangat penting. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berada pada dua wilayah yang menyentuh langsung wajah negara: gerbang luar dan gerbang dalam.

Imigrasi adalah gerbang luar negara. Di sana negara mengatur lalu lintas manusia, menjaga kedaulatan wilayah, melayani mobilitas warga negara, mengawasi keberadaan orang asing, mencegah kejahatan lintas negara, dan memastikan bahwa keterbukaan Indonesia tetap berjalan dalam kerangka kepentingan nasional. Imigrasi tidak hanya bicara paspor dan visa. Imigrasi adalah instrumen kedaulatan negara.

Sementara itu, pemasyarakatan adalah gerbang dalam negara. Di sana negara diuji dalam memperlakukan manusia yang sedang menjalani pidana. Pemasyarakatan bukan hanya soal penjara, keamanan, dan pembinaan narapidana. Pemasyarakatan adalah cara negara mengembalikan martabat manusia, menyiapkan reintegrasi sosial, membangun keterampilan, menekan residivisme, serta memastikan hukum tidak kehilangan sisi kemanusiaannya.

Karena itu, komunikasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus mampu menjelaskan dua hal sekaligus: ketegasan negara dan kemanusiaan negara. Dalam bidang imigrasi, publik perlu melihat negara yang tegas menjaga pintu masuk dan keluar Indonesia. Dalam bidang pemasyarakatan, publik perlu melihat negara yang adil, membina, dan memberi kesempatan manusia untuk kembali produktif.

Narasi ini penting agar masyarakat tidak melihat imigrasi dan pemasyarakatan secara sempit. Imigrasi bukan sekadar layanan administratif. Pemasyarakatan bukan sekadar urusan lembaga pemasyarakatan. Keduanya merupakan instrumen pemerintahan yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan, ketertiban, pelayanan publik, dan martabat bangsa.

Komunikasi sebagai Bagian dari Reformasi Tata Kelola

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki banyak agenda penting yang perlu dikomunikasikan secara kuat. Mulai dari transformasi layanan keimigrasian, digitalisasi sistem perlintasan, penguatan pengawasan orang asing, penegakan hukum keimigrasian, perlindungan warga negara, hingga pembaruan tata kelola pemasyarakatan yang lebih produktif, humanis, dan akuntabel.

Setiap agenda tersebut membutuhkan komunikasi yang jelas. Publik perlu mengetahui bukan hanya apa yang dilakukan kementerian, tetapi juga mengapa hal itu dilakukan dan bagaimana manfaatnya bagi rakyat.

Transformasi digital imigrasi, misalnya, harus dijelaskan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses, memperkuat pengawasan, dan mengurangi ruang penyimpangan. Penguatan pengawasan orang asing harus dijelaskan sebagai bagian dari perlindungan kedaulatan dan keamanan nasional, bukan sebagai sikap tertutup terhadap dunia luar. Pembinaan pemasyarakatan harus dijelaskan sebagai agenda negara untuk membangun manusia, bukan sekadar mengelola penghukuman.

Dengan komunikasi yang baik, reformasi tata kelola akan lebih mudah dipahami publik. Komunikasi yang baik dapat memperkuat dukungan masyarakat, membangun kepercayaan, dan memperkecil jarak antara kebijakan pemerintah dengan persepsi publik.

Dari Publikasi Menuju Kepercayaan

Tantangan komunikasi pemerintah hari ini bukan hanya bagaimana membuat siaran pers atau unggahan media sosial. Tantangannya lebih besar: bagaimana membangun kepercayaan publik.

Kepercayaan lahir ketika pemerintah konsisten antara ucapan dan tindakan. Kepercayaan tumbuh ketika data yang disampaikan akurat. Kepercayaan menguat ketika pemerintah cepat menjelaskan isu, jujur mengakui tantangan, dan terbuka menyampaikan capaian. Komunikasi yang baik bukan kosmetik kebijakan, melainkan cermin dari tata kelola yang baik.

Karena itu, strategi komunikasi pemerintah harus bertumpu pada beberapa prinsip. Pertama, satu arah narasi besar yang selaras dengan visi Presiden. Kedua, kecepatan dalam merespons isu publik. Ketiga, akurasi data dan substansi. Keempat, koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kelima, kemampuan menjelaskan kebijakan dalam bahasa yang mudah dipahami rakyat. Keenam, keberanian untuk hadir dalam ruang publik sebelum narasi lain mendominasi.

Pemerintah harus menyampaikan capaian, tetapi tidak boleh jatuh pada klaim kosong. Pemerintah harus membela kebijakan, tetapi tetap membuka ruang evaluasi. Pemerintah harus tegas meluruskan disinformasi, tetapi tetap menghormati kritik. Inilah komunikasi pemerintah yang sehat dalam negara demokratis.

Menjaga Gerbang Narasi Negara

Strategic Communication Forum yang diselenggarakan Bakom RI menjadi momentum penting untuk memperkuat disiplin komunikasi pemerintah. Forum ini mengingatkan bahwa setiap kementerian/lembaga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam menjelaskan kebijakan. Dalam pemerintahan yang besar, komunikasi harus dikonsolidasikan. Dalam ruang publik yang cepat berubah, narasi harus dipimpin. Dalam demokrasi yang terbuka, kepercayaan harus terus dirawat.

Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kehadiran dalam forum ini adalah bagian dari komitmen untuk menyelaraskan narasi kementerian dengan arah besar Kabinet Merah Putih. Kemenimipas harus hadir sebagai kementerian yang menjelaskan kerja-kerja kedaulatan, pelayanan, penegakan hukum, pembinaan manusia, dan pemulihan martabat secara lebih kuat kepada publik.

Pada akhirnya, komunikasi pemerintah bukan hanya soal berbicara. Komunikasi pemerintah adalah soal menjelaskan arah negara. Ia adalah jembatan antara kebijakan dan pemahaman publik, antara program dan kepercayaan rakyat, antara kerja pemerintah dan legitimasi sosial.

Negara yang bekerja harus mampu menjelaskan pekerjaannya. Negara yang kuat harus mampu menjaga narasinya. Dan negara yang ingin dipercaya rakyat harus hadir dengan komunikasi yang jujur, terkoordinasi, proaktif, dan berpihak pada kepentingan publik.

Di situlah pentingnya Bakom RI, pentingnya juru bicara kementerian/lembaga, dan pentingnya strategi komunikasi pemerintah: bukan semata-mata untuk memenangkan percakapan, tetapi untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada negara.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat

Viral di Toba, Papan Bunga di Depan Polres Toba Jadi Sorotan Publik

Asahan Raih Predikat Pelayanan Publik Baik, Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI Dorong Transformasi Digital

Pasca Lebaran, Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Sertai Peninjauan Langsung Pelayanan Publik Dijamin Optimal

KAMAK Gelar Dialog Publik dan Buka Puasa Bersama Silaturrahmi, Tegaskan Komitmen Pengawasan Anti Korupsi

Narsum Dialog Publik, Dr Asren Nasution, MA: Rencana Kontinjensi Jadi Kunci Strategis Pengurangan Risiko Bencana