PRABOWO DI UJUNG UJIAN KEPEMIMPINAN: MBG BERMASALAH, KOPDES TERSENDAT, ISTANA DIGUNCANG DUGAAN PEMBANGKANGAN

Oleh: Junaidi Rusli
Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Publik

Baca Juga:

• MEMBUKA ISTANA BAGI MEREKA YANG MEMADAMKAN API (Menghadirkan Hari Pahlawan)
• Rocky Gerung Masuk Istana, Kritik Masihkah Berjarak?
• Tinjau Persiapan Retreat Kepala Daerah, Wamendagri Bima Kunjungi Istana Kepresidenan Yogyakarta sebagai Opsi Meeting Point

Indonesia sedang menghadapi ujian kepemimpinan yang tidak sederhana. Presiden Prabowo Subianto kini berhadapan dengan sejumlah persoalan yang semestinya menjadi perhatian serius pemerintahannya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji unggulan pemerintahan Prabowo masih menyisakan berbagai persoalan. Begitu pula program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di tingkat desa.

Di tengah persoalan tersebut, publik kembali dikejutkan oleh perkara yang jauh lebih serius: dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo sendiri yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang presiden menghadapi dugaan persoalan serius justru dari lingkungan kekuasaan yang seharusnya berada dalam satu barisan pemerintahan?

MBG: Janji Besar, Persoalan Nyata

Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Namun, pelaksanaannya tidak berjalan tanpa masalah. Berbagai kasus dugaan keracunan makanan, persoalan distribusi, kualitas makanan, hingga tata kelola pelaksanaan menjadi catatan serius.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Agustus 2026 mengakui bahwa program MBG belum berjalan optimal dan masih ditemukan kecurangan serta penyalahgunaan.

Ini bukan persoalan kecil. Program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus memiliki standar pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban yang ketat.

Rakyat tidak membutuhkan sekadar program yang terlihat megah dalam pidato politik. Rakyat membutuhkan hasil nyata.

Koperasi Merah Putih: Jangan Sampai Menjadi Proyek Ambisi Kekuasaan

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menghadapi tantangan besar.

Gagasan membangun puluhan ribu koperasi desa sebenarnya memiliki tujuan baik. Koperasi diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperkuat distribusi kebutuhan pokok, dan membuka peluang usaha di pedesaan.

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, dan pengawasan sudah benar-benar matang?

Jangan sampai program yang mengatasnamakan ekonomi kerakyatan justru berubah menjadi proyek administratif yang hanya mengejar target pembentukan organisasi.

Koperasi bukan sekadar papan nama, bangunan, atau struktur kepengurusan. Koperasi harus hidup, memiliki aktivitas ekonomi, memberikan keuntungan bagi anggota, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika persoalan mendasar ini tidak diselesaikan, cita-cita besar Koperasi Merah Putih berisiko kehilangan substansinya.

Dugaan Penyadapan: Ada Apa di Lingkar Kekuasaan?

Belum selesai persoalan program prioritas, pemerintahan Prabowo kembali diguncang perkara yang menyentuh jantung kekuasaan.

Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.

Menurut keterangan Kabareskrim, dugaan penyadapan tersebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara dan tokoh lainnya.

Perkara ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai soliditas dan loyalitas di lingkungan pemerintahan.

Jika dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur teknis kepolisian. Ini menyangkut keamanan kepala negara, integritas institusi, dan kepercayaan terhadap aparatur negara.

Bagaimana mungkin sistem pengamanan dan pengawasan negara bisa menghadapi persoalan sedemikian serius?

Presiden tentu membutuhkan orang-orang yang bekerja berdasarkan konstitusi, hukum, dan kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok atau individu.

Namun, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Proses hukum harus berjalan secara transparan dan independen.

Gibran Berniat Mundur, Gejolak Politik Semakin Terbuka

Situasi politik semakin menarik perhatian setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran selama kurang lebih 2,5 jam pada 10 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat mundur berkaitan dengan dinamika politik setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai persoalan dokumen pendidikan yang menjadi polemik.

Perlu ditegaskan, menyampaikan niat mundur tidak sama dengan telah resmi mengundurkan diri. Hingga 11 November 2026, belum ada pengumuman resmi bahwa Gibran telah berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

Tetapi secara politik, perkembangan ini menjadi persoalan serius bagi stabilitas pemerintahan.

Jika seorang wakil presiden sampai menyampaikan keinginan mundur, publik tentu berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam dinamika kekuasaan nasional.

Presiden Harus Berani Mengevaluasi Pemerintahannya

Kepemimpinan seorang presiden tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diumumkan, besarnya anggaran yang dialokasikan, atau kerasnya pidato di hadapan publik.

Kepemimpinan harus diukur dari hasil kebijakan, kemampuan menyelesaikan persoalan, keberanian menegakkan hukum, serta kemampuan memastikan seluruh jajaran pemerintahan bekerja dalam satu komitmen konstitusional.

MBG membutuhkan evaluasi menyeluruh. Koperasi Merah Putih membutuhkan pembuktian nyata. Dugaan penyadapan harus diusut sampai tuntas tanpa pandang bulu. Sementara dinamika pengunduran diri Wakil Presiden harus diselesaikan sesuai mekanisme konstitusi.

Prabowo tidak boleh membiarkan persoalan-persoalan tersebut berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.

Rakyat memilih pemimpin bukan untuk menyaksikan pertarungan kepentingan di lingkar kekuasaan, melainkan untuk mendapatkan pemerintahan yang bekerja, melindungi, dan menyejahterakan mereka.

Pada akhirnya, pertanyaan besar yang harus dijawab Presiden Prabowo adalah: apakah pemerintahannya mampu membuktikan bahwa seluruh janji politik benar-benar menjadi kenyataan?

Sebab, jika program unggulan terus menghadapi persoalan, kepercayaan publik tergerus, dan institusi negara diguncang dugaan pelanggaran hukum dari orang-orang di lingkar kekuasaan, maka evaluasi kepemimpinan bukan lagi sekadar tuntutan oposisi.

Itu adalah kewajiban konstitusional dan tanggung jawab politik kepada rakyat Indonesia.

Sejarah tidak akan mencatat berapa banyak janji yang pernah disampaikan seorang presiden. Sejarah akan mencatat apa yang benar-benar dikerjakannya untuk bangsa dan negara.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

MEMBUKA ISTANA BAGI MEREKA YANG MEMADAMKAN API (Menghadirkan Hari Pahlawan)

Rocky Gerung Masuk Istana, Kritik Masihkah Berjarak?

Tinjau Persiapan Retreat Kepala Daerah, Wamendagri Bima Kunjungi Istana Kepresidenan Yogyakarta sebagai Opsi Meeting Point

15 Tahun Terabaikan, Pj Bupati Batubara Nizhamul Akhirnya Lakukan Pelestarian Istana Lima Laras