Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Pisah Sambut Danlanal Tanjung Balai Asahan, Sinergi Kokoh Tetap Dijaga Meski Ada Pergantian Pimpinan
• Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa
• Ketua TP PKK Asahan Pantau Langsung Posyandu di Kisaran Barat dan Sei Dadap, Dorong Transformasi Layanan Sesuai 6 SPM

Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual, Imanuel Tarigan, menegaskan bahwa pelayanan publik pada hakikatnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik perlu terus bertransformasi menuju sistem yang lebih responsif, cepat, dan dapat diakses selama 24 jam tanpa libur, terutama untuk layanan administrasi yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Menurut Imanuel Tarigan, masih banyak urusan administrasi publik yang mengalami keterlambatan akibat keterbatasan jam pelayanan, hari libur, maupun prosedur yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.

Kondisi tersebut sering kali berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, investasi, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya yang memerlukan dokumen dan pelayanan administratif secara cepat.

"Pelayanan publik bukan sekadar aktivitas birokrasi, melainkan instrumen utama yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketika pelayanan terhenti karena jam kerja atau hari libur, masyarakat yang menanggung konsekuensinya. Oleh sebab itu, sudah saatnya pelayanan publik bergerak menuju sistem 24 jam yang didukung teknologi digital dan sumber daya manusia yang memadai," ujar Imanuel Tarigan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penerapan pelayanan publik selama 24 jam tidak selalu berarti seluruh pegawai bekerja tanpa henti, melainkan melalui pengaturan sistem kerja bergiliran (shift), digitalisasi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pusat layanan terpadu yang mampu melayani kebutuhan masyarakat kapan pun diperlukan.

Imanuel Tarigan menilai bahwa era transformasi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih inklusif dan efisien. Berbagai layanan administrasi seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, pengaduan masyarakat, hingga layanan informasi publik dapat diakses secara berkelanjutan tanpa dibatasi oleh waktu dan hari kerja.

"Negara yang maju adalah negara yang mampu menghadirkan pelayanan kepada rakyat kapan saja rakyat membutuhkannya. Pelayanan publik yang tersedia 24 jam bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak warga negara untuk memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan pasti," tambahnya.

Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk terus melakukan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, memperkuat integrasi data, serta membangun budaya birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, hambatan administratif yang selama ini mengganggu kinerja masyarakat dan dunia usaha dapat diminimalkan secara signifikan.

"Pelayanan publik yang hadir 24 jam adalah investasi kepercayaan. Semakin mudah rakyat dilayani, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat kepada negara." ujar
Imanuel Tarigan Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Hadiri Pisah Sambut Danlanal Tanjung Balai Asahan, Sinergi Kokoh Tetap Dijaga Meski Ada Pergantian Pimpinan

Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa

Ketua TP PKK Asahan Pantau Langsung Posyandu di Kisaran Barat dan Sei Dadap, Dorong Transformasi Layanan Sesuai 6 SPM

Bupati Pakpak Bharat Hadiri Kunjungan Kementerian Pertanian RI

Bupati Asahan Hadiri Pembukaan PRSU ke-50 : Harmoni Emas 5 Dekade, Buka Peluang Baru Kesejahteraan Asahan

Tanpa TPS Permanen Limbah B3 Di 30 Puskesmas di Asahan, Pemkab dan DPRD hingga Pemerintah Pusat Terancam Gugatan Warga