Geger Sidang Korupsi Dek Kantin! Saksi Akui Terima Rp25 Juta dari PPK, Pokja Kebagian Uang

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Baca Juga:

• Polres Padangsidimpuan Jemput Paksa Wakil Direktur CV Karya Indah Sumatera, AKBP Wira Prayatna Terus Lakukan Pengembangan Projek Taman Dek Kantin
• Ini Daftar Lengkap Nama Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Usai Pelantikan Hari Ini
• Usut Keterlibatan Pejabat RS Haji Medan Dalam Kasus Dugaan Korupsi Kantin Sehat Dinkes Sumut

Persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek lanjutan pembangunan Dek Kelurahan Kantin, Kota Padangsidimpuan, Tahun Anggaran 2022, mengungkap sejumlah fakta yang menjadi perhatian.

Selain persoalan kelengkapan dokumen perusahaan pemenang tender, muncul pula pengakuan saksi mengenai penerimaan uang Rp25 juta dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Muhammad Dasuki yang disebut dibagikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan.

Fakta tersebut terungkap dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, Senin (9/11/2026), dengan terdakwa Rudi Sahputra Nasution.

Dalam pemeriksaan saksi, Kemal Idris Batubara, S.T., M.M., yang merupakan anggota Pokja Pemilihan, mengakui pernah menerima uang sebesar Rp25 juta dari PPK Muhammad Dasuki. Uang tersebut, menurut keterangannya di hadapan majelis hakim, kemudian dibagikan kepada sejumlah anggota Pokja dengan nominal masing-masing Rp4 juta.

Pengakuan itu menambah perhatian terhadap proses pengadaan proyek bernilai Rp2,37 miliar tersebut. Sebab, dalam persidangan yang sama juga terungkap adanya dugaan kekurangan dokumen persyaratan teknis pada perusahaan yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang tender.

Persidangan ini sekaligus membuka sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme evaluasi penawaran, independensi Pokja, serta transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., bersama hakim anggota Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Yudikasi Waruwu, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi.

Ketiga saksi tersebut adalah Mohd. Ary Junaidi Dwi P., S.E., M.M., Kemal Idris Batubara, S.T., M.M., dan Syukri Ramadani, S.T.

Mereka dimintai keterangan terkait proses pengadaan proyek lanjutan pembangunan Dek Kelurahan Kantin, mulai dari persyaratan administrasi, evaluasi teknis, penentuan pemenang tender, hingga munculnya keterangan mengenai pemberian uang kepada anggota Pokja.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut terdiri dari Batara Ebenezer, S.H., dan Natalius Sinta Mardame Tamba, S.H.

*Mantan Kepala UKPBJ Ungkap Persoalan Dokumen dan Uang*

Salah satu keterangan penting disampaikan Mohd. Ary Junaidi Dwi P., S.E., M.M., yang pada 2022 menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Padangsidimpuan sekaligus Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Di hadapan majelis hakim, Ary menerangkan bahwa proses tender proyek tersebut sempat menghadapi persoalan kelengkapan dokumen dan perizinan pembangunan di kawasan Sungai Batang Ayumi.

Menurut keterangannya, persoalan administrasi dan perizinan tersebut menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan, mengingat pekerjaan pembangunan dilaksanakan di kawasan sungai.

Tidak hanya itu, Ary juga mengungkap adanya bungkusan berisi uang tunai yang dibawa Kemal Idris Batubara, salah seorang anggota Pokja Pemilihan.

Uang tersebut disebut berasal dari PPK Muhammad Dasuki. Ary mengaku menolak menerima uang itu karena tidak mengetahui secara pasti tujuan pemberiannya.

Meski demikian, berdasarkan informasi yang diterimanya, uang tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah anggota Pokja.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami untuk memastikan latar belakang pemberian uang dan kaitannya dengan proses pengadaan proyek.

*Kemal Akui Terima Rp25 Juta, Tender Diikuti 32 Perusahaan*

Keterangan yang lebih jauh disampaikan Kemal Idris Batubara. Dalam persidangan, ia menjelaskan bahwa tender proyek lanjutan pembangunan Dek Kelurahan Kantin diikuti sebanyak 32 perusahaan.

Dari seluruh peserta tersebut, CV Karya Indah Sumatera akhirnya ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp2.374.000.520.

Namun, dalam pemeriksaan saksi, Kemal mengakui terdapat kekurangan pada dokumen persyaratan teknis perusahaan pemenang, khususnya berkaitan dengan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Persoalan tersebut disebut tidak ditindaklanjuti dalam tahapan evaluasi tender.

Di sisi lain, Kemal juga memberikan keterangan mengenai uang Rp25 juta yang diterimanya dari PPK Muhammad Dasuki. Ia menyebut uang tersebut selanjutnya dibagikan kepada anggota Tim Pokja dengan nominal masing-masing Rp4 juta.

Kemal turut menerangkan bahwa uang tersebut telah dititipkan kepada penyidik melalui Rekening Penitipan Lainnya (RPL).

Meski demikian, tujuan pemberian uang tersebut tetap menjadi persoalan yang harus diuji melalui keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti lainnya. Penerimaan maupun penitipan uang tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana tanpa pembuktian mengenai asal-usul dan maksud pemberiannya.

Persoalan lain yang mencuat adalah kelengkapan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi milik CV Karya Indah Sumatera.

SMKK merupakan salah satu aspek penting dalam pekerjaan konstruksi karena berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian risiko keselamatan selama proyek berlangsung.

Dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi, setiap persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan seharusnya menjadi dasar evaluasi terhadap seluruh peserta tender.

Karena itu, pengakuan mengenai kekurangan dokumen teknis perusahaan pemenang menjadi perhatian tersendiri.

Apalagi, tender tersebut diikuti 32 perusahaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana Pokja melakukan evaluasi terhadap seluruh peserta dan apa pertimbangan yang digunakan hingga CV Karya Indah Sumatera ditetapkan sebagai pemenang.

Apabila dokumen yang dipersoalkan merupakan persyaratan wajib, dasar penerimaan kekurangan tersebut perlu dijelaskan melalui dokumen pengadaan dan keterangan pihak-pihak yang berwenang.

*Saksi Syukri Sempat Ungkap Dugaan Arahan Memenangkan Perusahaan*

Keterangan berikutnya datang dari Syukri Ramadani, S.T., yang juga merupakan anggota Pokja Pemilihan.

Dalam pemeriksaan, Syukri menyebut adanya sejumlah kekurangan dokumen persyaratan pada CV Karya Indah Sumatera. Kekurangan tersebut antara lain berkaitan dengan dokumen keselamatan konstruksi dan surat pernyataan yang dipersyaratkan dalam proses tender.

Menurut keterangannya, kekurangan tersebut tidak disampaikan kepada PPK maupun anggota Pokja lainnya sampai perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah keterangan Syukri mengenai adanya arahan untuk memenangkan perusahaan tersebut.

Namun, pada bagian lain pemeriksaan, Syukri menyatakan tidak menerima intervensi dari pihak mana pun.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi bagian yang perlu didalami lebih lanjut dalam proses pembuktian. Majelis hakim dan JPU perlu mencermati konteks pernyataan tersebut, termasuk siapa yang dimaksud memberikan arahan dan apakah arahan itu benar-benar memengaruhi hasil evaluasi tender.

Dengan demikian, dugaan adanya pengaturan pemenang tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan satu keterangan tanpa didukung alat bukti lainnya.

*Dugaan Aliran Uang Rp25 Juta Jadi Perhatian*

Pengakuan mengenai penerimaan uang Rp25 juta dari PPK kepada anggota Pokja menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian dalam perkara ini.

Pasalnya, Pokja Pemilihan memiliki kewenangan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk melakukan evaluasi penawaran dan menentukan penyedia yang memenuhi persyaratan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, setiap anggota Pokja dituntut menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalitas.

Jika terdapat pemberian uang dari pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan, maka tujuan pemberian, waktu penyerahan, pihak yang menerima, serta hubungannya dengan keputusan tender perlu diperiksa secara menyeluruh.

Penelusuran aliran uang juga diperlukan untuk mengetahui apakah pemberian tersebut memiliki dasar yang sah atau berkaitan dengan dugaan penyimpangan kewenangan.

Seluruh fakta tersebut nantinya harus dinilai berdasarkan alat bukti yang sah dan proses hukum yang berlaku.

*Dugaan Kerugian Negara Capai Rp2,1 Miliar*

Perkara proyek lanjutan pembangunan Dek Kelurahan Kantin Tahun Anggaran 2022 sebelumnya juga dikaitkan dengan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.101.311.270.

Nilai tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan.

Terungkapnya persoalan proses tender, dugaan kekurangan dokumen perusahaan pemenang, serta keterangan mengenai pemberian uang kepada anggota Pokja membuat pemeriksaan perkara tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pekerjaan fisik.

Tahapan pengadaan juga menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri, mulai dari perencanaan, penyusunan persyaratan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan dan pembayaran pekerjaan.

Setiap pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peran, kewenangan, dan tindakan masing-masing sesuai hasil pembuktian.

Munculnya berbagai persoalan dalam persidangan ini juga menjadi pengingat penting bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh proyek yang menggunakan anggaran daerah.

Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes., diharapkan memastikan seluruh organisasi perangkat daerah menjalankan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan dinyatakan selesai. Kelengkapan dokumen, proses evaluasi, penetapan pemenang, serta pelaksanaan kontrak harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aparat pengawasan internal pemerintah juga memiliki peran penting untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem pengadaan sejak dini.

Langkah tersebut diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada proyek pembangunan yang dibiayai menggunakan uang rakyat.

Publik Menanti Kelanjutan Persidangan

Sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan masih menyisakan pertanyaan penting. Mulai dari alasan kekurangan dokumen teknis perusahaan pemenang tidak ditindaklanjuti, dasar penetapan CV Karya Indah Sumatera sebagai pemenang, hingga tujuan pemberian uang Rp25 juta yang disebut berasal dari PPK.

Keterangan mengenai dugaan arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu juga membutuhkan pendalaman agar seluruh fakta dapat terungkap secara utuh.

Di sisi lain, terdakwa Rudi Sahputra Nasution tetap memiliki hak untuk membantah dakwaan, menyampaikan pembelaan, serta menghadirkan bukti dan saksi yang meringankan.

Pihak-pihak lain yang namanya disebut dalam persidangan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atas keterangan yang disampaikan para saksi.

Hingga berita ini disusun, bahan siaran pers yang diterima belum memuat tanggapan langsung dari Muhammad Dasuki maupun pihak CV Karya Indah Sumatera terkait keterangan para saksi tersebut.

Persidangan selanjutnya diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih terang mengenai proses pengadaan proyek Dek Kelurahan Kantin, termasuk dugaan aliran uang dan pertanggungjawaban masing-masing pihak.

Seluruh dugaan dalam perkara ini tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Padangsidimpuan Jemput Paksa Wakil Direktur CV Karya Indah Sumatera, AKBP Wira Prayatna Terus Lakukan Pengembangan Projek Taman Dek Kantin

Ini Daftar Lengkap Nama Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Usai Pelantikan Hari Ini

Usut Keterlibatan Pejabat RS Haji Medan Dalam Kasus Dugaan Korupsi Kantin Sehat Dinkes Sumut

Publik Desak Kejati Tetapkan Ismail Lubis Tersangka Kasus Kantin Dinkes Sumut

Legislator Dukung Revitalisasi Kantin Pasar Pringgan Jadi Food Court