Jambore Posyandu Asahan Rp1,2 Miliar Cuma Sehari? Diduga Mark-up dan Anggaran Ganda, Dinkes Panen Untung

sumut24.co -ASAHAN, Kegiatan Jambore Kader Posyandu ke-XIII Kabupaten Asahan yang digelar hanya satu hari pada 13 September 2026 di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran menelan anggaran fantastis Rp1,2 miliar.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Dukung Penuh DESK Investasi 2026, Buka Peluang Investasi Lebih Luas untuk Kesejahteraan Masyarakat
• Ketua Pembina Posyandu Sumut Melaksanakan Raker Bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Se Kabupaten /Kota
• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pisah Sambut Dandim 0208/Asahan

Angka ini menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, yang menuding kegiatan tahunan ini berpotensi menjadi "ladang korupsi" oknum di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.

Berbeda dengan Jambore Anak yang diadakan Dinas DP2KBP3A dengan biaya Rp675 juta selama dua hari dan tercatat jelas penyalurannya, Jambore Posyandu yang dikelola Dinkes justru menyisakan banyak tanda tanya.

Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, ada sejumlah celah kerawanan yang diduga dimanfaatkan untuk merugikan keuangan daerah, seperti, Pengadaan Barang dimark-up,

Pembelian seragam, kaos, tas, suvenir untuk ribuan kader diduga dihargai jauh di atas harga pasar, bahkan ada yang diduga menggunakan vendor fiktif. Anggaran Ganda (Double Budgeting), Kegiatan yang sama dibebankan ke APBD Dinkes sekaligus membebankan biaya transportasi dan uang saku lewat Dana Desa. Satu objek, dua sumber anggaran.

Konsumsi & Akomodasi diduga direkayasa, seperti Jumlah porsi makanan dan peserta didik dilebih-lebihkan. Padahal acara cuma berlangsung sehari, namun laporan dibuat seolah berjalan beberapa hari.

Kemudian, Peserta Fiktif diduga dibuat Nama kader yang tidak hadir tetap dimasukkan dalam daftar untuk mencairkan uang saku dan transportasi.

Pemangkasan Durasi Acara, Jadwal yang direncanakan beberapa hari dipadatkan jadi sehari, sisa anggaran akomodasi dan sewa gedung diduga digelapkan.

Selanjutnya Honor Narasumber Fiktif, Nama pejabat atau ahli dicantumkan sebagai pembicara berhonor tinggi, padahal materi disampaikan panitia internal atau bahkan tidak dilaksanakan.

Serta Pemilihan Vendor Berbasis Kickback, Sewa tenda, gedung, dan peralatan diduga ditentukan berdasarkan komisi balik kepada oknum, bukan penawaran terbaik.

Kegiatan Penyelenggara Anggaran Durasi, Jambore Anak DP2KBP3A Rp675 juta 2 hari, sementara Jambore Posyandu ke-XIII Dinkes Asahan Rp1,2 miliar 1 hari.

Pada Jambore Anak, uang transport Rp240.000 per orang langsung diterima peserta, porsi makan tercatat jelas, dan pajak 12,5 persen dikenakan secara transparan. Sementara untuk Jambore Posyandu, rincian penggunaan dana belum terlihat sejelas itu.

Tidak hanya tahun ini, Jambore Posyandu tahun 2025 yang berlangsung dua hari dengan anggaran miliaran rupiah juga sempat disorot. Kini dugaan penyimpanan itu kian menguat.

Saat dikonfirmasi Wartawan, Senin (9/11/2026), Sekretaris Dinas Kesehatan Asahan, Fahrizal Pohan, membantah adanya penyimpangan.

Ia menyatakan kegiatan telah melalui mekanisme perencanaan APBD sesuai peraturan berlaku.

"Kegiatan 2025 telah diperiksa BPK dan selesai. Tahun 2026 baru memasuki pemeriksaan pendahuluan. Besaran anggaran tidak serta-merta bukti penyimpangan. Kami terbuka terhadap masukan, namun tunggu hasil resmi BPK," ujar Fahrizal.

Sementara itu, Plt Kepala BKAD Asahan, Sri Lusi Masdiany, belum dapat memberikan data rinci anggaran dan meminta waktu untuk pengecekan lebih lanjut.

Masyarakat dan berbagai elemen meminta Inspektorat Kabupaten Asahan dan BPK RI Perwakilan Sumut menelusuri secara menyeluruh setiap lembar perincian anggaran Jambore Posyandu. Jika terbukti ada mark-up, anggaran ganda, maupun manipulasi peserta, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

"Anggaran rakyat harus jelas ke mana perginya. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya menghargai kader Posyandu justru dimanfaatkan oknum untuk memperkaya diri sendiri," ujar salah satu pemerhati kebijakan publik yang enggan disebut namanya.

Proses pemeriksaan BPK atas anggaran 2026 masih berjalan. Masyarakat berharap hasilnya segera dipublikasikan agar kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak semakin runtuh. (tec)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Dukung Penuh DESK Investasi 2026, Buka Peluang Investasi Lebih Luas untuk Kesejahteraan Masyarakat

Ketua Pembina Posyandu Sumut Melaksanakan Raker Bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Se Kabupaten /Kota

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pisah Sambut Dandim 0208/Asahan

Bupati Asahan Lepas Tim Sepak Bola Disdik, Bawa Semangat Sportivitas dan Jaga Nama Baik Daerah

Wakil Bupati Asahan Serahkan Santunan Dhuafa, Perkuat Sinergi ZIS dan Akurasi Data Penerima Bantuan

Bupati Asahan Lantik Pengurus Forum CSR Periode 2026–2031: Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha Demi Kesejahteraan Rakyat