Wakil Bupati Asahan Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD : APBD 2025 Raih Opini WTP dan Penyerapan Sangat Baik

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan resmi menyampaikan tanggapan dan jawaban tertulis atas pandangan umum seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyampaian tersebut dilakukan WakilBupatiAsahan, Rianto, S.H., M.A.P., dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Asahan, Senin (8/6/2026).

Baca Juga:

• Gerakan Indonesia ASRI Langit Biru Warnai HUT ke-25 Partai Demokrat, Bupati Asahan : Sinergi Jaga Lingkungan Kunci Kesejahteraan Warga
• Bupati Taufik Buka Rakerkab KORPRI Asahan, Perkuat Integritas ASN demi Pelayanan Prima
• Ikuti Bimtek Se-Sumut, TP PKK Asahan Siap Terapkan Inovasi Digital dan Perkuat Program Kesejahteraan Keluarga

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Asahan, H. Irwansyah Pane, M.K.M., ini berlangsung dalam suasana kondusif dan dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, seluruh anggota dewan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-kabupaten, serta tamu undangan lainnya.

Tujuh fraksi yang ada di DPRD Asahan – yaitu Fraksi Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, NasDem, dan Nurani Pembangunan – telah menyampaikan pandangan, catatan, serta saran konstruktif terkait pelaksanaan anggaran daerah selama tahun 2025. Seluruh masukan tersebut kemudian diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah dan diterima langsung oleh WakilBupati.

Membacakan pidato Bupati, WakilBupati Rianto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian dan pengawasan yang diberikan oleh lembaga legislatif. Ia menegaskan bahwa tanggapan yang disampaikan mencerminkan semangat kebersamaan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami melihat pandangan ini bukan sekadar catatan, melainkan bentuk komitmen bersama agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, WakilBupati juga mengumumkan kabar baik: Pemerintah Kabupaten Asahan kembali berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Capaian ini diakui sebagai hasil kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam membangun sistem tata kelola keuangan yang semakin baik dan berkelanjutan.

Selain itu, disampaikan pula bahwa tingkat penyerapan anggaran daerah pada tahun 2025 mencapai 94,22 persen, yang dikategorikan sebagai sangat baik. Angka tersebut menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan pengelolaan keuangan negara.

Menyikapi masukan terkait pembangunan infrastruktur jalan, Pemerintah Daerah menyatakan akan terus berkoordinasi erat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penanganan ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Sementara untuk jalan kabupaten, perbaikan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Rapat paripurna ini ditutup dalam keadaan tertib, aman, dan lancar, menandai satu tahapan penting dalam proses pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025. (dre)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gerakan Indonesia ASRI Langit Biru Warnai HUT ke-25 Partai Demokrat, Bupati Asahan : Sinergi Jaga Lingkungan Kunci Kesejahteraan Warga

Bupati Taufik Buka Rakerkab KORPRI Asahan, Perkuat Integritas ASN demi Pelayanan Prima

Ikuti Bimtek Se-Sumut, TP PKK Asahan Siap Terapkan Inovasi Digital dan Perkuat Program Kesejahteraan Keluarga

Proyek Pengendalian Banjir Sungai Asahan Rp15 Miliar Diduga Dimanipulasi, PPK Akui Pekerjaan Tak Sempurna, Aturan Hukum Terancam Dilanggar

Wakil Bupati Asahan Pimpin Upacara HAN ke-42, Tegaskan Komitmen Wujudkan Daerah Ramah Anak

Aksi di Medan, Mahasiswa: Jangan Hanya Eks Kadis PMD, Bupati Samosir Juga Harus Diusut