P-APBD Madina 2025 Difokuskan untuk Prioritas Pembangunan, Atika Nasution : Kegiatan Tidak Urgen Ditunda

sumut24.co -Madina, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Tahun Anggaran 2025 dipastikan akan difokuskan pada program pembangunan yang benar-benar strategis. Program yang sifatnya tidak mendesak atau masih bisa ditunda sementara, akan dieliminasi dari prioritas.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Genjot Realisasi Pembangunan Daerah, Targetkan Tuntas Sebelum Akhir Tahun
• 3 Ekskavator Dibakar, Kapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Pernah Turun Langsung Tindak PETI Madina-Tapsel, Kini Kotanopan Menanti Ketegasan
• Wabup dan Ketua DPRD Hadiri Nobar G30S/PKI di Madina, Pesan Persatuan Menggema di Panyabungan

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution, dalam pidato Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi pada rapat paripurna DPRD, Jumat (19/9/2025).

"Atas masukan fraksi, kami menegaskan bahwa P-APBD akan diarahkan pada kegiatan yang benar-benar mendukung visi misi pembangunan daerah. Hasil reses anggota dewan juga akan kami perhatikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah," jelas Atika.

Dalam paripurna tersebut, isu optimalisasi pajak kendaraan bermotor menjadi sorotan. Atika menyebut Pemkab Madina telah berkoordinasi dengan Pemprov Sumut terkait sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pemutasian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) dari luar daerah.

Hal ini selaras dengan pandangan Fraksi Amanah Perjuangan yang meminta Pemkab terus berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pemkab Madina berkomitmen menyempurnakan sistem digitalisasi pajak daerah. Termasuk melalui pengembangan aplikasi SIMAPADE yang sudah berjalan, agar lebih transparan dan efektif," tambah Atika.

Tak hanya soal PAD, peningkatan kualitas layanan publik juga jadi perhatian DPRD. Fraksi menyarankan agar Pemkab memprioritaskan pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, serta pemerataan ekonomi.

Wabup Atika menegaskan pemerintah daerah sejalan dengan usulan tersebut. "Kami berkomitmen memperkuat pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Abdul Hakim Ritonga juga sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026," ujarnya.

Seluruh fraksi DPRD akhirnya menyepakati agar rancangan P-APBD 2025 dibawa ke tahap pembahasan selanjutnya. Kesepakatan ini ditandai dengan penyerahan dokumen resmi dari Pemkab Madina yang disampaikan oleh Wabup Atika kepada Ketua DPRD, Erwin Efendi Lubis.(zal)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemprov Sumut Genjot Realisasi Pembangunan Daerah, Targetkan Tuntas Sebelum Akhir Tahun

3 Ekskavator Dibakar, Kapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Pernah Turun Langsung Tindak PETI Madina-Tapsel, Kini Kotanopan Menanti Ketegasan

Wabup dan Ketua DPRD Hadiri Nobar G30S/PKI di Madina, Pesan Persatuan Menggema di Panyabungan

Ada Kejanggalan? Tokoh Masyarakat Minta Polisi Dalami Kematian Siswa SD di Bukit Malintang, Madina

Pemkab Madina Kejar Legalitas Tambang Rakyat, 15 Lokasi Masih Bisa Diusulkan

304 Lowongan Dibuka di Job Fair Madina, Bupati Saipullah Dorong Warga Manfaatkan Peluang Kerja