Breaking News, KPK Geledah Kantor PUPR Sumut Topan Ginting Terkait OTT

Medan, — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledahkantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jalan Sakti Lubis, Medan, Selasa (1/7/2025). Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur yang menyeret enam orang tersangka, termasuk seorang pejabat bernama Topan Ginting.

Baca Juga:

• Peralihan Aset Dinas Perhubungan Jadi Kantor Imigrasi, Antara Regulasi Hibah dan Dugaan Pelanggaran Prosedur
• Harmonizing Stakeholders, PLN Kantor Pusat Berikan Apresiasi Kepada Unit PLN Dengan Kinerja Terbaik Semester I 2026
• Kantor Dishub Tinggal Kenangan : Aset Rp7,6 Miliar Beralih Tanpa Ganti Rugi, Publik Pertanyakan Proses Hibah

Tim penyidik KPK tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB dengan pengawalan dari aparat kepolisian bersenjata lengkap. Setelah masuk ke gedung dinas, mereka langsung menyisir sejumlah ruangan untuk mencari dokumen dan barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi.

"Ya, Bang. Kami sedang melakukan penggeledahan," ujar seorang petugas kepolisian yang ditemui di lokasi. Namun, ia menolak namanya disebutkan karena tidak berwenang memberikan keterangan resmi.

Hingga siang hari, sejumlah ruangan di kantor PUPR Sumut tampak disegel, sementara beberapa pegawai dimintai keterangan di tempat. Sejumlah berkas dan perangkat komputer turut diamankan penyidik sebagai barang bukti.

Juru Bicara KPK belum memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, penggeledahan ini berkaitan dengan pengembangan perkara OTT yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu di wilayah Sumut. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap enam orang dan telah menetapkan mereka sebagai tersangka.

Salah satu tersangka adalah Topan Ginting, pejabat di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Ia diduga memiliki peran dalam pengaturan proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh APBD maupun dana pusat. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalan dan jembatan di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Sumber internal menyebutkan, dugaan korupsi berkisar pada praktik suap dalam pengadaan proyek, mark-up anggaran, serta pengaturan pemenang lelang oleh pihak-pihak tertentu. Dalam OTT sebelumnya, KPK juga menyita sejumlah uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang.

KPK saat ini masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya aliran dana kepada pejabat di tingkat lebih tinggi.

Sementara itu, penggeledahan ini mendapat perhatian dari sejumlah pihak, termasuk kalangan masyarakat sipil. Aktivis antikorupsi di Medan menyambut langkah KPK tersebut dan berharap agar penegakan hukum berjalan transparan.

"Kami berharap KPK tidak hanya menyasar pelaksana teknis, tapi juga mengusut keterlibatan pengambil kebijakan di balik proyek-proyek bermasalah ini," ujar Arif Lubis, Direktur Eksekutif Sumut Watch.

Pengusutan ini menjadi sorotan karena proyek infrastruktur di Sumatera Utara selama ini kerap mendapat kritik karena dinilai tidak transparan dan rawan korupsi. KPK menyatakan akan terus bekerja secara profesional dan terbuka untuk menindaklanjuti semua temuan yang diperoleh dalam proses penggeledahan hari ini.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Peralihan Aset Dinas Perhubungan Jadi Kantor Imigrasi, Antara Regulasi Hibah dan Dugaan Pelanggaran Prosedur

Harmonizing Stakeholders, PLN Kantor Pusat Berikan Apresiasi Kepada Unit PLN Dengan Kinerja Terbaik Semester I 2026

Kantor Dishub Tinggal Kenangan : Aset Rp7,6 Miliar Beralih Tanpa Ganti Rugi, Publik Pertanyakan Proses Hibah

Kinerja Kadis PUPR Tapsel Disorot: Temuan BPK Rp1,345 Miliar, Proyek Bermasalah hingga Dipanggil KPK, Bupati Gus Irawan Diminta Segera Evaluasi

OTT KPK Gegerkan Kampus, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Ditangkap

KPK Amankan Uang Rp1,5 Miliar di Bogor, Sejumlah Pejabat Diperiksa