Dialog Publik MD Kahmi Binjai, Kota Binjai Tanpa Pengangguran

Binjai I Sumut24.co

Baca Juga:

• Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik
• Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat
• Viral di Toba, Papan Bunga di Depan Polres Toba Jadi Sorotan Publik

Pengangguran adalah salah satu masalah sosial-ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tiga jawaban utama yang secara simultan perlu dihadirkan untuk itu ialah menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang diorientasikan untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, serta, dengan sendirinya, mengurangi angka kemiskinan. Demikian Shohibul Anshor Siregar dalam Dialog Publik MD KAHMI Kota Binjai bertema "Menimbang Calon Pemimpin Binjai Ke Depan 2024-2029", Sabtu (8/11/24).
Dikatakan oleh akademisi dari FISIP UMSU ini, Binjai Tanpa Pengangguran adalah tekad politik yang dapat menjadi bagian integral dari konsolidasi kepemimpinan konstitusional khususnya dalam merealisasikan amar pasal 27 ayat (2) UUD 1945 "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
Prasyarat lain, mesnurut Shohib, ialah diperlukannya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, sebab dengan memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, satu langkah konkrit telah ditempuh di tengah situasi dan kondisi disruptif.
Selain itu mutlak penting penguatan infrastruktur dan layanan publik untuk kemudahan berusaha yang sedapat mungkin, selain mampu menyederhanakan proses perizinan dan birokrasi untuk menarik investasi dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM), juga kondusivitas iklim yang menstimulasi pertumbuhan lapangan kerja.
Dalam paparannya dikemukakan simulasi Kota Binjai Tanpa Pengangguran yang ditawarkan kepada para bakal calon Walikota yang hadir.
Angka pengangguran saat ini di Kota Binjai 6,10 % (8.622 jiwa). Jika semua mereka dipekerjakan dengan upah minimum maka setiap bulan diperlukan Rp 24.897.464.874, dan Rp 298.769.578.488 dalam setahun. Jumlah itu ternyata cukup fantastis jika dibandingkan dengan nilai APBD yang hanya Rp 1.029.520.708.667. Padahal dalam struktur APBD terdapat mandatory spending seperti pendidikan (20 % dan kesehatan 15 %) dan seterusnya.
Namun melakukan rasionalisasi alokasi pembelanjaan untuk memungkinkan tersedianya anggaran untuk program Kota Binjai Tanpa Pengangguran masih sangat dimungkinkan dengan diikuti langkah-langkah strategis tertentu. Pertama, perencanaan komprehensif yang mencakup analisis situasi, pembuatan rencana aksi, dan koordinasi antar stakeholder. Kedua, inventarisasi aset dan pengembangan peluang usaha (inventarisasi aset, pengembangan peluang usaha, dan pemberdayaan UMKM.
Ketiga, peningkatan peran kelembagaan ekonomi seperti koperasi dan BUMD. Keempat, faktor sektor last resort, yakni penyediaan lapangan kerja pada sektor pemerintah seperti program padat karya yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, perbaikan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu sektor last resort dapat berupa pemberdayaan organisasi pemerintahan terendah, mislnya Lingkungan. Membuka pekerjaan pada sektor ini, seperti kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan taman, dengan target merekrut 5 orang setiap Lingkungan (284 x 5 = 1.430 jiwa).
Sembari melancarkan program last resort ini juga diperlukan peningkatan kualitas pekerjaan, yakni meningkatkan kualitas dan standar pekerjaan pada sektor last resort, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Kelima, strategi pengupahan dan pelaksanaan. Umumnya karena keterbatasan dana, pentahapan pola pengupahan di: Melakukan penyesuaian pola pengupahan secara bertahap, mulai dari setengah UMP hingga mencapai UMP penuh, sesuai dengan kemampuan dan kinerja pekerja.
Keenam, Pendanaan dan Politik Anggaran dengan melakukan rasionalisasi pemangkasan pengeluaran yang tidak prioritas dan melakukan diplomasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah nasional untuk memperoleh peluang tambahan dana khusus serta penggalian sumber dana lainnya seperti Corporate Social Responsibility (CSR), Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS).
Ketujuh, peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan dan kemitraan dengan dunia usaha.
Sektor dominan di Kota Binjai dilihat dari laju pertumbuhannya setiap tahun adalah lapangan-lapangan usaha yang terdiri dari Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, Pengadaan Listrik dan Gas. Selain itu Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
Data di atas dapat segera berubah dalam kurun waktu yang tidak begitu lama jika dilakukan intervensi yang tepat berdasarkan kajian yang akurat. Selain itu sebetulnya masih banyak potensi lapangan usaha yang belum terkelola dengan baik dan tidak tercatat sebagai komponen penyumbang PDRB.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat

Viral di Toba, Papan Bunga di Depan Polres Toba Jadi Sorotan Publik

Asahan Raih Predikat Pelayanan Publik Baik, Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI Dorong Transformasi Digital

Dialog Kinerja Pemkab Sergai, Wabup Adlin Dorong Sinkronisasi Kinerja OPD Kejar Target RPJMD 2025–2029

Pasca Lebaran, Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Sertai Peninjauan Langsung Pelayanan Publik Dijamin Optimal