Pengembang Property Jln Cemara Terkesan Kebal Hukum, Diduga Bangunan Ruko 7 Unit Tanpa Ijin PBG

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• LSM LARaS Minta Tindak Pembangunan Renovasi Swalayan RBM Psr 2 Barat Rengas Pulau Tidak Miliki Izin PBG
• Luar Biasa!!! Bangunan Memorie Kupi Psr II Rengas Pulau Diduga Rugikan PAD dan Tidak Miliki Izin PBG Tidak Tersentuh
• Berkedok Renovasi, Pembangunan Milik Swalayan RBM Psr 2 Barat Rengas Pulau Tidak Miliki Izin PBG

Sepertinya, berdasarkan PP 36/2005 Pasal 115 ayat (1) "bagi pemilik bangunan yang melanggar atau tidak mempunyai izin Plank PBG, prosedurnya dikenakan administratif penghentian sementara sampai diperbolehkannya izin bangunan gedung.



Kemudian pada pasal 115 ayat (2) bangunan yang tidak memiliki izin PBG selanjutnya dapat dikenakan sanksi hukuman perintah pembongkaran dari dinas instansi pemerintah terkait.



Namun, peraturan dan perundang undangan soal izin pelanggaran bangunan maupun sanksi hukuman yang akan diterima pihak pengembang/pemilik property bangunan tidak berlaku. Sehingga pengembang/pemilik terkesan bebas dari jeratan penindakan hukum.



Seperti halnya dengan bangunan ruko disebut sebut milik Aliong etnis keturunan Tionghoa ini diduga tanpa plank ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jalan Cemara Gang Kelapa I, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan yang dibangun sebanyak 7 (tujuh) unit berlantai 2 (dua) masih berdiri kokoh tak tersentuh pihak terkait khususnya Satpol PP bahkan Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Cipta Karya Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan.



Menyikapi persoalan itu, Ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Nasional, Kamis (14/3/2024) meminta Pemko Medan dan Dinas Instansi terkait diantaranya, Satpol PP dan Dinas PKP CKTR (Perumahan Kawasan dan Pemukiman Cipta Karya Tata Ruang) menindak dan membongkar bangunan ruko milik Aliong.



"Sebagai lembaga sosial kontrol dalam pengawasan kebijakan pembangunan, atas nama JPKP Nasional Sumut, agar Pemko Medan dan instansi terkait melakukan penegakan hukum bukan pembiaran terhadap bangunan milik Aliong yang diduga tanpa izin PBG yang dianggap merugikan PAD Pemko Medan. Bila belum ada penindakan, JPKP Nasional Sumut akan menyurati pihak yang terkait. Dan bila tidak juga diindahkan, akan dilakukan aksi demo damai," ungkap Ojak M Simanjuntak Ketua JPKP Nasional Sumut kepada wartawan.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

LSM LARaS Minta Tindak Pembangunan Renovasi Swalayan RBM Psr 2 Barat Rengas Pulau Tidak Miliki Izin PBG

Luar Biasa!!! Bangunan Memorie Kupi Psr II Rengas Pulau Diduga Rugikan PAD dan Tidak Miliki Izin PBG Tidak Tersentuh

Berkedok Renovasi, Pembangunan Milik Swalayan RBM Psr 2 Barat Rengas Pulau Tidak Miliki Izin PBG

Lapor Pak Walikota Medan, Bangunan Memorie Kopi Psr II Marelan Raya Rengas Pulau Diduga Rugikan PAD

Pembangunan Transmisi 150 kV Asahan 3 - GI Simangkuk Tuntas Dan Aman Berkat Sinergi Kejaksaan Agung dan PLN

Di Psr II Marelan Raya Rengas Pulau Ada Bangunan Diduga Siluman Melanggar Perda dan Rugikan PAD Tanpa Izin PBG