Pengembang Property Jln Cemara Terkesan Kebal Hukum, Diduga Bangunan Ruko 7 Unit Tanpa Ijin PBG

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Pelaku Pembacokan Jaksa Temukan Bukti Transfer Dugaan Pemerasan
• PH Menyerahkan Sepenuhnya Proses Penyidikan ke Penyidik, Kapolda Sumut : Godol Tidak Terlibat Dalam Pembacokan Jaksa
• Hukum Progresif, Harapan Mengurai Sesak Lapas

Sepertinya, berdasarkan PP 36/2005 Pasal 115 ayat (1) "bagi pemilik bangunan yang melanggar atau tidak mempunyai izin Plank PBG, prosedurnya dikenakan administratif penghentian sementara sampai diperbolehkannya izin bangunan gedung.



Kemudian pada pasal 115 ayat (2) bangunan yang tidak memiliki izin PBG selanjutnya dapat dikenakan sanksi hukuman perintah pembongkaran dari dinas instansi pemerintah terkait.



Namun, peraturan dan perundang undangan soal izin pelanggaran bangunan maupun sanksi hukuman yang akan diterima pihak pengembang/pemilik property bangunan tidak berlaku. Sehingga pengembang/pemilik terkesan bebas dari jeratan penindakan hukum.



Seperti halnya dengan bangunan ruko disebut sebut milik Aliong etnis keturunan Tionghoa ini diduga tanpa plank ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jalan Cemara Gang Kelapa I, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan yang dibangun sebanyak 7 (tujuh) unit berlantai 2 (dua) masih berdiri kokoh tak tersentuh pihak terkait khususnya Satpol PP bahkan Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Cipta Karya Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan.



Menyikapi persoalan itu, Ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Nasional, Kamis (14/3/2024) meminta Pemko Medan dan Dinas Instansi terkait diantaranya, Satpol PP dan Dinas PKP CKTR (Perumahan Kawasan dan Pemukiman Cipta Karya Tata Ruang) menindak dan membongkar bangunan ruko milik Aliong.



"Sebagai lembaga sosial kontrol dalam pengawasan kebijakan pembangunan, atas nama JPKP Nasional Sumut, agar Pemko Medan dan instansi terkait melakukan penegakan hukum bukan pembiaran terhadap bangunan milik Aliong yang diduga tanpa izin PBG yang dianggap merugikan PAD Pemko Medan. Bila belum ada penindakan, JPKP Nasional Sumut akan menyurati pihak yang terkait. Dan bila tidak juga diindahkan, akan dilakukan aksi demo damai," ungkap Ojak M Simanjuntak Ketua JPKP Nasional Sumut kepada wartawan.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kuasa Hukum Pelaku Pembacokan Jaksa Temukan Bukti Transfer Dugaan Pemerasan

PH Menyerahkan Sepenuhnya Proses Penyidikan ke Penyidik, Kapolda Sumut : Godol Tidak Terlibat Dalam Pembacokan Jaksa

Hukum Progresif, Harapan Mengurai Sesak Lapas

Diduga Melakukan Penipuan, Pemerasan Pembangunan TMII, M Yamin Nasution S.H Tim Kuasa Hukum Laporkan IAS ke Polres Metro Jakarta Timur

Dalam Rangka Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, Bupati Simalungun dan Kajari Tantadangani Nota Kesepakatan

Alumni Fakultas Hukum USU Kecam Aksi Pembacokan Jaksa Kejari Deliserdang