Asal Jadi dan Terbengkalai, Dedy Aksyari Nasution Minta Dinas PU Tindak Kontraktor Pengerjaan Drainase

MEDAN I Sumut24.co Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, Dedy Aksyari Nasution ST meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengawasi pekerjaan kontraktor dalam mengerjakan pembangunan dan perbaikan drainase di Kecamatan Medan Kota.

Baca Juga:

• Pemkab Solok Perkuat Sinergi Pelayanan Publik, Teken MoU dengan Kemenag dan Pengadilan Agama
• Menziarahi Sang Penyambung Lidah Rakyat, Abdullah Rasyid: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah
• Pesta Oang - Oang Kabupaten Pakpak Bharat Berjalan Lancar Dan Sukses

Pasalnya, pengerjaan terkesan asal jadi dan terbengkalai sehingga menyulitkan masyarakat yang melintas.

“Kita minta Dinas PU atau PPK-nya turun langsung melihat bagaimana kerja para kontraktor pengerjaan drainase. Banyak yang terbengkalai,” tegas Dedy Aksyari Nasution, anggota DPRD Medan Dapil IV yang meliputi Medan Amplas, Medan Denai, Medan Area, Medan Kota ini kepada wartawan, di Medan, Kamis (25/11).

Dedy Aksyari menyebutkan, pekerjaan drainase itu terkesan asal-asalan dan terbengkalai itu dapat dilihat di Jalan M Nawi Harahap Gang Suka, Jalan Kemiri II Gang Tanjung Bunga 3 dan Jalan Bahagia By Pass Kecamatan Medan Kota.

Warga setempat mengeluhkan pekerjaan drainase tersebut yang tidak tuntas dan ditinggalkan begitu saja oleh kontraktor dan pekerjanya berhari-hari. Akibatnya warga yang melintas tidak bisa karena akses jalan dihancurkan akibat perbaikan drainase.

Bahkan warga terpaksa memasang papan untuk membuat titi agar bisa dilalui kendaraan.

“Saya melihat langsung bagaimana pengerjaannya. Parit (drainase) yang lama dihancurkan untuk dibuat yang baru. Jadi cor atas untuk akses jalan tidak dikerjakan secepatnya supaya orang bisa lewat,” ungkap politisi Partai Gerindra Medan ini.

Dedy menilai, pekerjaan perbaikan dan pembangunan drainase itu tidak sesuai dengan program Medan Tanpa Banjir (Tajir) yang dicanangkan Wali Kota Medan Bobby Nasution. “Kalau pengerjaan asal-asalan, takut akan menambah masalah dan bisa menyelesaikan penanganan banjir,” jelasnya.

Untuk itu, tegas Dedy, Dinas PU Medan harus bersikap dan bila perlu menindak kontraktor yang asal-asalan dalam bekerja. Jika perlu dilakukan blacklist terhadap kontraktor tersebut. “Bukannya membuat solusi, ini malah menambah masalah. Saya sudah menelpon Kadis PU Medan agar itu segera dituntaskan,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Medan ini mengatakan, sebuah pekerjaan itu harus terukur dan terjadwal.

“Semuanya harus terukur dan terjadwal serta sesuai dengan bestek. Apalagi membuat saluran air, harus terkoneksi dan terintegritas agar persoalan banjir di Medan bisa teratasi,” tegasnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemkab Solok Perkuat Sinergi Pelayanan Publik, Teken MoU dengan Kemenag dan Pengadilan Agama

Menziarahi Sang Penyambung Lidah Rakyat, Abdullah Rasyid: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah

Pesta Oang - Oang Kabupaten Pakpak Bharat Berjalan Lancar Dan Sukses

Oknum LSM PAJAK ZT Tertangkap Tangan Lakukan Pemerasan di Kantor Kelas I Imigrasi Polonia Medan.

Dua tokoh Asia Dua dunia yang berbeda Satu visi tentang inklusivitas.

Gerakan Aksi Bergizi Digelar di Sekolah Asahan, Langkah Nyata Putus Mata Rantai Stunting Sejak Dini