Tak Ingin Molor, Wali Kota Padangsidimpuan Koordinasi dengan BPKP Soal Percepatan Huntap

Baca Juga:

• Kejatisu Geledah Kantor BPKPD Tebing Tinggi
• PT.TSM dapatkan Penghargaan Apresiasi dari BPKP-RI

Medan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.

Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes., bersama jajaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan melakukan koordinasi dengan Perwakilan BPKP Sumut di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Jumat (18/9/2026).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas kelanjutan proses pembangunan huntap sekaligus langkah percepatan terhadap sejumlah tahapan yang masih perlu diselesaikan.

Dalam agenda itu, Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan H. Rahmat Marzuki, S.H., M.H., CGCAE, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Turut hadir Inspektur Kota Padangsidimpuan, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Koordinasi dengan BPKP dilakukan karena Pemerintah Kota Padangsidimpuan ingin memastikan proses pembangunan huntap dapat segera masuk ke tahap pelaksanaan. Sejumlah hal yang masih menjadi pekerjaan rumah dibahas untuk mendapatkan solusi dan tindak lanjut.

Wali Kota Letnan Dalimunthe mengatakan percepatan pembangunan huntap menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Karena itu, komunikasi lintas instansi dinilai penting agar berbagai tahapan yang belum terealisasi dapat segera dituntaskan.

"Koordinasi ini kita lakukan untuk mencari solusi bersama terhadap apa yang masih menjadi kendala. Mengingat prosesnya sudah berjalan beberapa bulan, tentu kita ingin apa yang belum terealisasi dapat segera diselesaikan agar pembangunan huntap bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," ujar Letnan.

Dalam pembahasan tersebut, Pemko Padangsidimpuan menyampaikan rencana pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan huntap pada minggu keempat Desember 2026.

Target tersebut menjadi salah satu tahapan penting yang sedang dipersiapkan pemerintah daerah. Sebelum peletakan batu pertama dilakukan, berbagai persyaratan dan proses administrasi maupun teknis akan terus dimatangkan.

Pemerintah daerah juga menargetkan pembangunan tahap awal sebanyak 200 unit huntap hingga akhir Desember 2026.

Target 200 unit tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat penyediaan hunian tetap bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pemko Padangsidimpuan menyatakan pembangunan akan diarahkan agar berjalan secara terencana, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain mengejar aspek fisik pembangunan, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap tata kelola program. Koordinasi dengan BPKP menjadi bagian dari upaya memastikan setiap tahapan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai regulasi.

Dalam pertemuan tersebut, Lefendri, S.E., Auditor Ahli Madya sekaligus Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) I pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, turut memberikan arahan terkait kelanjutan pembangunan huntap.

Lefendri menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antarpihak dalam pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, setiap tahapan perlu dipersiapkan dengan baik agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pengawasan dan pendampingan juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program agar berlangsung secara akuntabel, efektif dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

Masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Pemko Padangsidimpuan dalam menentukan langkah lanjutan terhadap proses pembangunan huntap.

Setelah koordinasi tersebut, pemerintah daerah akan menindaklanjuti sejumlah hal yang masih perlu diselesaikan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target peletakan batu pertama pada minggu keempat Desember 2026.

Wali Kota juga meminta seluruh jajaran terkait untuk terus memantau perkembangan setiap tahapan pembangunan. Koordinasi dengan BPKP dan pihak terkait lainnya akan dilanjutkan untuk mencari penyelesaian terhadap berbagai kendala yang masih ada.

"Harapan kita, dengan koordinasi dan sinergi ini, seluruh persoalan yang masih ada dapat segera kita selesaikan. Kita ingin pembangunan huntap ini benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Letnan.

Dengan target awal 200 unit huntap, Pemko Padangsidimpuan berharap pembangunan tersebut dapat segera memasuki tahap pelaksanaan. Pemerintah daerah pun menempatkan koordinasi, pengawasan dan penyelesaian berbagai persyaratan sebagai bagian penting untuk memastikan rencana pembangunan berjalan sesuai target.

Rencana peletakan batu pertama pada akhir Desember 2026 kini menjadi salah satu agenda yang terus dipersiapkan Pemko Padangsidimpuan. Pemerintah berharap pembangunan huntap tersebut dapat memberikan solusi hunian tetap bagi masyarakat sekaligus direalisasikan dengan tata kelola yang baik.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejatisu Geledah Kantor BPKPD Tebing Tinggi

PT.TSM dapatkan Penghargaan Apresiasi dari BPKP-RI