Apresiasi Penetapan Tujuh Tersangka Anggota DPRDSU

Medan | SUMUT24

Baca Juga:

• Pemkab Solok Sambut Kepulangan Jamaah Haji dari Tanah Suci Mekah di Asrama Haji Padang
• Rentetan Kecelakaan di Proyek Jalan Nasional Aek Kanopan, JAM PMII Minta Satker dan PPK Dicopot
• Polisi Menyamar Jadi Pembeli, Kurir Sabu di Pantai Labu Gagal Kabur Usai Dikejar Petugas

Berbagai dugaan korupsi di Indonesia, termasuk Garukan KPK terhadap para pejabat koruptor di Sumut, diharapkan dapat dilakukan dengan lebih santun dan tegas. “Kita apresiasi penetapan tujuh tersangka lagi dari anggota DPRDSU oleh KPK,” tegas Ketua Umum Perkumpulan Kamtibmas Indonesia Sutan Erwin Sihombing SH kepada Wartawan, Minggu (19/6).

Menurutnya, kondisi penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh KPK terhadap para pelaku Koruptor di DPRD Sumut, patut diapresiasi. Proses yang sedang dilakukan harus secepatnya dilakukan, sehingga penegakan hukum dapat benar-benar ditegakkan. Akan tetapi KPK juga jangan berhenti di tujuh anggota DPRDSU tersebut.

“Karena kemungkinan besar masih banyak lagi anggota DPRDSU yang terlibat dalam suap Gatot tersebut. Proses hukum pelaksanaan tersebut diharapkan dapat membuat pertumbuhan mental pejabat di Sumut semakin bagus, bukan malah sebaliknya,” tegas Sutan Erwin Sihombing.

Perkumpulan Kamtibmas Indonesia, ujar Sutan, dalam kesempatan ini menyampaikan harapan kepada KPK, agar kembali mempertimbangkan rencana kerja tersebut. Ini dikarenakan suasana yang kondusif dan bulan suci ramadhan yang sedang berlangsung, di mohon agar juga menjadi bahan pertimbangan untuk menggeser rencana kerja tersebut.

Tahapan lanjutan proses hukum atas pelaku Koruptor yang segera dilakukan. patut kita apresiasi. Masyarakat Sumut menilai pelaksanaan pembangunan di Sumut cukup lambat. Sehingga dalam hal ini, KPK agar memberikan perhatian terhadap pelaksanaan kinerja atas proses pelaksanaan project di sumut. “SKPD kelihatan seperti ogah-ogahan menjalankan tugas serta kewajibannya mensukseskan program nasional dan membangun daerah sumut,” ujarnya.

“Begitu juga dengan adanya program peningkatan kunjungan wisatawan ke Indonesia, harus kita dukung dengan tetap menjaga kekondusifan Sumut ini,” pinta Erwin.

Perhatian pusat jangan lepas atas stakeholder aparatur daerah yang tidak mendukung atau yang kinerjanya lambat baik itu eselon 2 ataupun eselon 3, harus segera dicopot oleh Gubernur dan walikota. “Kita harapkan sudah saat ini Sumut bisa bersaing dengan propinsi dilain di Indonesia ini. Apalagi seluruh potensi di Sumut ini sangatlah luar biasa,” ujarnya. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemkab Solok Sambut Kepulangan Jamaah Haji dari Tanah Suci Mekah di Asrama Haji Padang

Rentetan Kecelakaan di Proyek Jalan Nasional Aek Kanopan, JAM PMII Minta Satker dan PPK Dicopot

Polisi Menyamar Jadi Pembeli, Kurir Sabu di Pantai Labu Gagal Kabur Usai Dikejar Petugas

Senator M. Nuh Dorong Akses Kesehatan untuk Warga Daerah Terbatas Melalui Khitanan dan Pengobatan Gratis di Dairi

Syaikh DR Reza Abdul Jabbar Kunjungi Masjid Agung, Ini Pesannya

Terungkap! Belanja LPJU Rp291 Miliar Jadi Paket Pengadaan Terbesar Pemko Medan Tahun 2026